Username:

Password:


ingat informasi login

[ ]

Link

Prog Magister Ilmu Hukum
Bagian
Bagian Hukum Perdata
Bagian Hukum Pidana
Bagian Hukum Tata Negara
Bagian Hukum Internasional
Online

Pengunjung: 2, Anggota: 0...
paling banyak online: 183
(anggota: 0, pengunjung: 183) pada 23 Apr : 22:38
Belum ada agenda bulan ini.

SSRKJSM


12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031



RSS Feed
Berita dapat disindikasikan menggunakan rss feed berikut.
rss1.0
rss2.0
rdf
atom
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar)
Abjad Pertama Judul Tulisan
A D I J K M O P R S T Daftar
02 27
Al-Arba'a, 19 Safar 1429 H - 15:25:30
oleh: Boy Yendra Tamin, SH. MH

[html] I. PendahuluanIdeologi umumnya sering diartikan sebagai sekumpulan konsep bersistem dan sering pula dipahami sebagai paham, teori dan tujuan yang berpadu merupakan satu program sosial politik. Karenanya bersentuhan.....

I. Pendahuluan
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH
Ideologi umumnya sering diartikan sebagai sekumpulan konsep bersistem dan sering pula dipahami sebagai paham, teori dan tujuan yang berpadu merupakan satu program sosial politik. Karenanya bersentuhan dengan Idiologi merupakan soal yang sudah sangat tua, tergantung dari sudut mana kita mencoba mendekatinya. Dan pengertian Idiologi cenderung ditangkap dalam artian positif dan negative.
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH
Di sisi lain, idelogi ditangkap dalam artian negative, karena dikonotasikan dengan sifat yang totaliter yaitu memuat pandangan dan nilai yang menentukan seluruh segi kehidupan manusia secara total, serta secara mutlak menuntut manusia hidup dan bertindak sesuai dengan sesuai dengan apa yang telah digariskan Idiologi itu, sehingga akhirnya mengikari kebebasan pribadi manusia serta membatasi ruang geraknya (Soerjanto Poespowardojo;1992). Namun apabila ditengok Negara-negara yang mengalami masa-masa penjajahan bangsa lain, Idiologi merupakan pengertian yang positif terutama sekitar perang dunia ke II, karena menunjuk kepada keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang inngin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang kongkrit. Ideologi dalam artian itu bahkan dibutuhkan, karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran dan kemerdekaan, memberikan orientasi mengenai dunia berserta isinya serta antar kaitannya, dan menamkan motivasi dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan dan selanjutnya diwujudkan dalam sistem dan penyelenggaran Negara. (Soerjanto Poespowardojo;1992).
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH
Dengan pendekatan terhadap idelogi sebagaimana dikemukakan tadi, maka kita dapat dengan mudah memahami bagaimana dinamika Idiologi itu di Indonesia. Jika kalangan politisi, ilmuwan, budayawan di Indonesia maupun Pemerintah sejak tahun lima puluhan mempergunakan istilah Idiologi dalam artian yang positif dan apakah istilah Idiologi dalam artian positif itu masih dipergunakan di Indonesia saat ini ? Dalam kesempatan ini, saya tidak akan menjawab pertanyaan ini, tetapi hal itu saya kemukakan sebagai bahan renungan bagi kita, terutama setelah bergulirnya era reformasi di Indonesia tahun 1999 lalu dalam konteks lebih mendalami masalah Idiologi dan konstitusi.
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH
II. Hubungan Ideologi dengan Konstitusi
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH
Di dalam dunia politik istilah konstitusi biasanya dipergunakan sekurang-kurangnya dipergunakan untuk melukiskan seluruh sistem pemerintahan suatu negara, yaitu kumpulan ketentuan-ketentuan tentang menetapkan dan yang mengatur pemerintahan. Ketentuan-ketentuan ini sebagian bersifat aturan hukum dan sebagian bersifat non legal atau ektra legal.
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH
Dengan demikian tidak heran apabila kemudian dinyatakan banyak ahli, bahwa sebuah konstitusi atau UUD merupakan kristalisasi dari berbagai pemikiran politik ketika negara akan didirikan atau ketika konstitusi itu disusun. Setelah itu konstitusi mempunya kedudukan sangat penting karena ia harus menjadi landasan penyelenggaraan negara dari berbagai segi sehingga setiap tingkah laku atau kebijaksanaan politik dari setiap pemimpin negara akan senantiasa terlihat relevansinya dengan ketentuan undang-undang dasar (Moh.Mahfud MD:2000;40). Dan karena konstitusi itu merupakan kristalisasi dari berbagai pemikiran politik, maka sebuah konstitusi bukan sekedar aturan belaka mengenai ketatanegaraan. Konstitusi sebagai hukum dasar (induk seluruh ketentuan hukum di sebuah negara) merefleksikan banyak hal penting bagi negara bersangkutan. Sebagian substansi konstitusi merefleksikan hal-hal yang monumental dimasa lalu, masa kini dan harapan masa datang.
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH
Memahami eksistensi yang demikian, maka jelas dalam sebuah konstitusi terkandung suatu ideologi dari bangsa negara. Karenanya tidak heran kalau bangsa tertentu memandang konstitusi seakan-akan sebagai “barang keramat” yang tidak dapat disentuh. Demikian pula halnya dengan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, ia merupakan kristalisasi ide-ide tentang negara menjelang lahirnya negara Indonesia. Ide-ide tentang negara itu tidak dapat dilepaskan dari ideologi yang hidup dan tumbuh dalam diri bangsa Indonesia.
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH
Sebagaimana telah disinggung, bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai, yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang (atau masyarakat) untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya itu seseorang menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. Demikian pula ia akan menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai perwujudan keseluruhan pengetahuan dan nilai yang dimilikinya. Dalam konteks ini Soerjanto Poespowardojo (1992) mengemukakan lebih jauh, bahwa dengan demikian akan terciptalah baginya suatu dunia kehidupan masyarakat dengan sistem dan struktur sosial yang sesuai dengan orientasi ideologisnya. Namun ini tidak berarti bahwa dunia kehidupan masyarakat semata-mata merupakan manisfestasi ideologi, sebagaimana dapat dikemukakan menurut alam pikiran Hegel. Karena ideologi bukanlah suatu yang berdiri sendiri lepas dari dari kenyataan hidup masyarakat. Ideologi adalah produk kebudayaan suatu masyarakat dan karena itu dalam arti tertentu merupakan manifestasi kenyataan sosial juga.
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH
Apa yang kita kemukakan di atas tidak lantas dipahami, bahwa ideologi merupakan pandangan hidup. Soerjanto Poespowardojo (1992) lebih lanjut mengemukakan, bahwa Ideologi mencerminkan cara berfikir masyarakat, namun juga membentuk masyarakat menunju cita-cita. Dengan demikian terlihatlah bahwa ideologi bukan sekedar pengatahuan teoritis belaka, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi adalah suatu pilihan yang jelas membawa komitmen untuk mewujudkannya. Komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan normatif yang harus ditaati dalam bermasyarakat. Ini tentu saja berbeda dengan pandangan hidup, dimana pandangan hidup memberikan orientasi secara global dan tidak bersifat eksplisit. Meskipun demikian dapat terjadi pandangan hidup menjadi Idiologi seperti halnya di Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sekaligus sebagai Idiologi Negara. Tetapi haruslah dipahami, bahwa Idiologi harus dibedakan dari agama. Ideologi bukanlah agama. Ideologi hanya merupakan hasil pikiran manusia berkat daya refleksinya yang tajam mengenai segala sesuatu dan segala kejadian disekelilingnya, dan daya kreasinya dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya serta memperhatikan hari depan. Dalam hubungan ini Soerjanto Poespowardojo (1992) menegaskan, bahwa sikap seseorang terhadap Idiologinya bukanlah sikap percaya terhadap suatu ajaran, melainkan sikap natural terhadap prinsip-prinsip hidup yang dikendalikan oleh akal-budi.
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH
Memahami kisi-kisi Idiologi sebagaimana dikemukakan di atas memudahkan kita melihat pertautan antara Idiologi dengan konstitusi. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa konsitusi merupakan kristalisasi dari berbagai pemikiran politik ketika negara akan didirikan atau ketika konstitusi itu disusun. Pemikiran politik dalam konteks ini tentulah tidak mesti dipahami sebagai pemikiran politik praktis. Ini sangat penting karena dalam perkembangannya kata “Idiologi” sebagaimana halnya di masyarakat Indonesia mempunyai konotasi program sosial-politik yang cenderung menempatkan lai-lainnya, termasuk hukum –bahkan konstitusi sendiri—sebagai alat-alatnya dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Padal menurut A. Hamid S. Attamimi, menurut UUD 1945 hukumlah yang memimpin semua program kehidupan rakyat Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk program sosial politiknya. Dalam konteks ini diperlukan suatu kehati-hatian dalam menangkap hubungan antara Idiologi dengan konstitusi.
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH
Pada satu sisi pancasila adalah Idiologi Negara dan disisi lain Pancasila mempunyai kedudukan sebagai cita hukum yang menguasai Hukum Dasar Negara. Apabila pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 mewujudkan cita hukum, maka pokok-pokok pikiran itu tidak lain melainkan Pancasila. Dengan demikian, maka pokok-pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum itu ialah Pancasila yang sekaligus merupakan ideologi negara. Karena itu jelaslah, bahwa apabila konstitusi dipahami sebagai kristalisasi dari pemikiran politik ternyata bukan dalam artian politik praktis atau sebagai kristalisasi dari program sosial politik.
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH
Dilain pihak sebagai dampak dari berkembangnya paham negara konstitusional yang telah memperkembangkan suatu perangkat peraturan dan ketentuan yang sangat jelas bagi berjalannya ketiga fungsi pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang bersumber pada konstitusi. Namun, karena konstitusi adalah karya manusia maka tentunya tidak tidak lepas dari kekurangan-kekurangan. Ia juga bukan sebuah dogma yang harus berlaku abadi tanpa diutak-atik. Dimanika kehidupan sosial bergerak begitu cepat sering kali tidak bisa diprediksikan para pembuat konstitusi pada saat konstitusi disusun. Terhadap hal ini Lito Exposto mengemukakan, bahwa Konstitusi pada kurun waktu tertentu mungkin dianggap sempurna tetapi pada lain waktu dianggap tidak memadai lagi. Beberapa ahli menyebut bahwa perubahan itu penting karena dua hal: (a) ia sesungguhnya adalah hasil sebuah kompromi dari beberapa kekuatan politik dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda dan (b) kemampuan para penyusunnya yang terbatas. Oleh karena itu, sebuah konstitusi tidak dapat berlaku seterusnya tanpa perubahan.
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH
Dalam kaitannya dengan perubahan konstitusi itu, apakah sekagus perubahan terhadap ideologi ? Inilah sebenarnya pertanyaan penting ketika kita membincangkan hubungan antara ideologi dan konstitusi. Terutama ketika dalam suatu masyarakat negara menghendaki reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH


1  2  » selanjutnya
Ideologi dan Konstitusi Negara (Sebuah Pengantar) oleh Boy Yendra Tamin, SH. MH
Artikel Tata Negara Lain
Adakah Perbaikan di Kemenhukham
oleh Zainal Arifin Mochtar, Pengajar FH UGM Yogyakarta – Direktur PuKAT Korupsi FH UGM Yogyakarta
Kamis 03 Maret 2011 - 12:42:17
Al-Hamis, 27 Rabi Al-Awwal 1432 H - 12:42:17
Problem Tenggang Waktu UU PTUN dalam Penyelesaian Perkara Pilkada
oleh Irvan Mawardi
Jumat 28 Januari 2011 - 10:21:32
Al-Jum'a, 22 Safar 1432 H - 10:21:32
Judicial Discretion dan Mafia Peradilan
oleh Boy Yendra Tamin
Kamis 29 April 2010 - 07:33:38
Al-Hamis, 15 Jumada Al-Ula 1431 H - 07:33:38
" Kebijakan pada kasus Century", tanggung jawab Presiden atau Menteri Keuangan?
oleh Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H
Senin 05 April 2010 - 18:33:56
Al-Itsnayna, 20 Rabi Al-Thani 1431 H - 18:33:56
Kerancuan Tugas Wakil Menteri
oleh Sanidjar Pebrihariati.R
Senin 15 Februari 2010 - 23:07:45
Al-Itsnayna, 1 Rabi Al-Awwal 1431 H - 23:07:45
Kepala Daerah Yang PNS dan Pilpres
oleh Boy Yendra Tamin*
Jumat 12 Juni 2009 - 20:42:13
Al-Jum'a, 18 Jumada Al-Thani 1430 H - 20:42:13
SAMBUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA ACARA PERESMIAN GEDUNG MAHKAMAH KONSTITUSI
oleh Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono
Jumat 06 Maret 2009 - 03:18:06
Al-Jum'a, 9 Rabi Al-Awwal 1430 H - 03:18:06
Amandemen UUD 1945 Belum Mensejahterakan Rayat
oleh Zennis Helen, SH
Selasa 20 Januari 2009 - 11:30:48
Ats-Tsalatsa, 23 Muharram 1430 H - 11:30:48
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
oleh Oleh: BOY YENDRA TAMIN (Dosen Hukum Tata Negara FH UBH)
Senin 26 Mei 2008 - 21:45:43
Al-Itsnayna, 20 Jumada Al-Ula 1429 H - 21:45:43
Kuliah Hari Ini
Sabtu 25-10-2014
Ganjil 2014/2015

Tidak ada jadwal perkuliahan hari ini
Fasilitas Pencarian
Pendidikan Khusus Profesi Advokat 2013
E-Journal
Advertisement
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=46&Itemid=93

http://pkpafhubh.wordpress.com/

Polling


Apa penilaian anda terhadap website fakultas hukum universitas Bung Hatta Ini ?



Sangat Bagus

Bagus

Cukup

Kurang



Dipublikasikan oleh pagaruyung
Pemilih: 1022 Komentar: 0
Jajak pendapat sebelumnya

Copyright (c) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Development & Design by Djamboe WebDesign