Username:

Password:


ingat informasi login

[ ]

Link

Prog Magister Ilmu Hukum
Bagian
Bagian Hukum Perdata
Bagian Hukum Pidana
Bagian Hukum Tata Negara
Bagian Hukum Internasional
Online

Pengunjung: 6, Anggota: 0...
paling banyak online: 183
(anggota: 0, pengunjung: 183) pada 23 Apr : 22:38
Belum ada agenda bulan ini.

SSRKJSM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930






RSS Feed
Berita dapat disindikasikan menggunakan rss feed berikut.
rss1.0
rss2.0
rdf
atom
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45
Abjad Pertama Judul Tulisan
A D I J K M O P R S T Daftar
09 05
Al-Jum'a, 4 Ramadan 1429 H - 00:57:10
oleh: F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum

[html] KATA PENGANTARPertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya bagi kita semua. Shalawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Besar .....

KATA PENGANTAR
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya bagi kita semua. Shalawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.
Alhamdulillah, berkat Rahmat Allah SWT Penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul ”Pergeseran Tugas dan Wewenang Pemerintah Republik Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 45”. Makalah ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perkembangan Hukum Tata Negara dengan Dosen Pembimbing Bapak Boy Yendra Tamin,SH.,MH.
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada Bapak Boy Yendra Tamin,SH.,MH yang telah membimbing penulis dalam membuat makalah ini. 
Selanjutnya, penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang dapat menjadikan makalah ini menjadi lebih baik. Atas kritik dan saran tersebut, terlebih dahulu penulis ucapkan terima kasih. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum

PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Padang, Agustus 2008
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum

FAUZAN, SH
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum

 

 

 

DAFTAR ISI
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum

BAB I PENDAHULUAN 1
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
BAB II UNDANG-UNDANG DASAR SEBELUM 
 DAN SESUDAH AMANDEMEN 1945 5
 
BAB III TUGAS DAN WEWENANG 
 MAJELIS PERMUSYARATAN RAKYAT 13 
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
BAB IV PENUTUP 20
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
DAFTAR PUSTAKA
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum

 

BAB I 

PENDAHULUAN
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara pada Republik Indonesia dimulai pada tahun 1945. Pada tahun itulah berdirinya Negara Republik Indonesia sebagai suatu kumpulan besar manusia, yang sehat jiwanya dan berkobar-kobar hatinya, menimbulkan suatu kesadaran batin yang dinamakan bangsa.
Persatuan Indonesia merupakan ide besar yang merupakan cita-cita hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia telah menjiwai proses penetapan bentuk negara. Bentuk negara yang telah dipilih harus memungkinkan terwujud dan terjaminnya Persatuan Indonesia.
Berdirinya Negara ini tidak hanya ditandai oleh Proklamasi dan keinginan untuk bersatu bersama, akan tetapi hal yang lebih penting adalah adanya UUD 1945 yang merumuskan berbagai masalah kenegaraan. Atas dasar UUD 1945 berbagai struktur dan unsur Negara mulai ada. Walaupun secara jelas pada masa itu belum ada lembaga-lembaga yang diamanatkan oleh UUD. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan adanya Aturan Tambahan dan Aturan Peralihan dalam UUD 1945.
Setelah UUD 1945 berlangsung selama 4 tahun diganti dengan Konstitusi RIS pada tahun 1949, kemudian diganti lagi dengan UUDS 1950. Pada masa UUDS 1950 terselenggara pemilihan umum pada tahun 1955 untuk memenuhi amanat masyarakat dalam Undang-Undang Dasar. Hasil pemilihan umum tersebut melahirkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat, dan terbentuk Konstituante yang bertugas membuat UUD. Setelah bersidang selama beberapa tahun Konstituante dibubarkan oleh Presiden Sukarno secara sepihak. Setelah itu dimulailah periode kembali ke UUD 1945 ditandai dengan Dekrit Presiden tahun 1959.
Setelah tahun 1998 maka dimulai zaman reformasi dan zaman ini diakibatkan oleh berbagai krisis yaitu:
a. Krisis ekonomi.
b. Krisis Politik ditandai dengan adanya krisis kepemimpinan.
c. Krisis Konstitusi ditandai dengan otoriternya kepemimpinan nasional atas dasar konstitusi (executive heavy).
Krisis-krisis tersebut melahirkan gerakan reformasi yang menginginkan suatu perubahan di Indonesia. Suatu jaman perubahan yang dinamakan reformasi, menandai berakhirnya orde baru, dengan digantikan oleh orde reformasi atau zaman reformasi. Pada saat itu terjadi perubahan Konstitusi yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia.
Berkembanglah setelah itu wacana mengenai masyarakat madani atau dikenal sebagi civil society. Menurut Alexis de Tocqueville memandang civil society sebagai wilayah otonom dan memiliki dimensi politik dalam dirinya sendiri yang dipergunakan untuk menahan intervensi negara.
Menurut Al Mawardi ada beberapa syarat untuk mencapai keseimbangan dalam segi politik negara yang ideal menurut Islam:
a. Agama yang dihayati.
b. Penguasa yang berwibawa.
c. Keadilan yang menyeluruh. 
d. Sistem Pemerintahan.
e. Imamah (kepemimpinan).
f. Cara pemilihan atau seleksi imam. 
Dan banyak kriteria lain untuk format masyarakat madani, seperti adanya lembaga perwakilan. Demokratisasi, supremasi hukum, pengadilan yang bersih juga merupakan kriteria masyarakat madani.
Setelah tahun 1998 dimulai tuntutan-tuntutan akan perubahan mendasar di Republik Indonesia. Yang terpenting adalah dua tuntutan masyarakat pada saat itu adalah Supremasi Hukum dan Amandemen atau Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk kata Amandemen atau Perubahan maka yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah Perubahan Undang-Undang Dasar karena dalam bahasa Inggris, to amend the Constitution artinya mengubah Undang Undang Dasar dan Constitutional Amandement artinya perubahan Undang-Undang Dasar mempunyai makna yang berbeda. Dengan demikian kata mengubah dan perubahan yang berasal dari kata dasar “ubah” sama dengan to amend atau amandement, dan pemakaian kata yang lebih tepat adalah amandement. Lebih lanjut kata “amandement” itu diserap atau diIndonesiakan menjadi “amandemen”, dan kata mengubah berarti menjadikan lain atau menjadi lain dari, sedangkan kata perubahan berarti berubahnya sesuatu (dari asalnya). Dengan demikian apabila kita menyebut kata perubahan berarti sama dengan “amandemen”, tetapi dalam Bahasa Indonesia resmi yang dipergunakan adalah kata “perubahan”. Dalam penulisan akan dipakai kata Perubahan Undang-Undang Dasar.
Pada tahun 1999 terjadi Perubahan I UUD 1945 yang mengatur beberapa hal penting seperti pembatasan jabatan presiden. Pada tahun 2000 terjadi Perubahan II UUD 1945 yang mengatur HAM dll. Pada Perubahan I dan II terjadi beberapa perubahan yang mendasar dalam UUD 1945. Pada Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sampai tahun 2000 terdapat beberapa reduksi kekuasaan lembaga eksekutif seperti dalam pembatasan kekuasaan Presiden. Dalam banyak hal, Presiden tidak lagi memegang kekuasaan legislatif. Dan Presiden harus memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Mahkamah Agung jika berkaitan dengan hukum . Sampai dengan Perubahan II belum ada kritik yang tajam terhadap Perubahan yang terjadi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dari mayoritas Ahli Hukum Tata Negara dan Para Politisi Partai Politik.
Akan tetapi setelah Perubahan III maka terjadi perubahan mendasar terhadap UUD 1945. Secara garis besar dapat disimpulkan Perubahan III Undang-Undang Dasar 1945 meliputi:
1. Akan adanya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Langsung. Hal ini berakibat besar terhadap tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Penghapusan Utusan Golongan dalam MPR dan terbentuknya DPD.
Setelah Perubahan III Undang-Undang Dasar 1945 berlaku maka banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-Undang Dasar. Proses Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi salah satu sebab banyaknya kekurangan yang terjadi. Karena ada beberapa hal yang belum diatur dengan jelas, sehingga menimbulkan masalah secara tekhnis hukum. Hal ini dikritisi sebagian besar oleh praktisi hukum terutama Hukum Tata Negara. 
 Ketika sedang memasuki Proses Perubahan IV perubahan yang kurang dicoba diperbaiki. Perubahan IV menjadi suatu keharusan yang mau tidak mau harus ada. Karena dengan adanya Pemilihan Presiden Langsung, maka Presiden langsung bertanggung jawab kepada pemilihnya. Dan tidak ada lagi tugas membuat GBHN yang dilakukan oleh MPR.
 Perubahan III dan IV UUD 1945 telah mengubah status dan peran MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah dari lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang disebutkan secara eksplist dalam UUD 1945 menjadi lembaga negara. 
 Setelah adanya Perubahan UUD 1945 maka berakhirlah kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Dan berakhir juga kedudukannya sebagai lembaga tertinggi negara dalam struktur kelembagaan Negara di Indonesia.
 Hukum Tata Negara Indonesia menghadapi suatu masa perubahan besar dalam tugas dan wewenang lembaga Negara. Sangat penting untuk diselidiki bagaimanakah nantinya lembaga Negara melakukan tugas dan wewenangnya dan menjalankannya. Dalam karya tulis ini akan dibahas mengenai tugas dan wewenang lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pembahasan lebih dikhususkan setelah Perubahan UUD 1945 dan undang-undang mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dan mendudukkan lembaga ini kembali didalam struktur ketatanegaraan Indonesia, setelah Perubahan UUD 1945 dalam peraturan-peraturan tentang struktur umum negara .
 Sebelum Perubahan UUD 1945 kedudukan MPR adalah sebagai lembaga pemegang kedaulatan Rakyat. Dalam kekuasaan Majelis Permusywaratan Rakyat ini seluruh aturan ketatanegaraan dirancang dan diawasi. Dalam menjalankan kekuasaan ini Majelis Permusyawaratan Rakyat bertindak seakan tidak pernah salah. Karena terkait dengan sistem ketatanegaraan, perekrutan anggota dan sistem pengambilan keputusan MPR (hal ini lebih dikhususkan pada masa orde baru).
 Dalam karya tulis ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia akan dibahas dalam sudut pandang tugas dan wewenang MPR. Dan akibat perubahan dari tugas dan wewenang tersebut sehingga dapat menjadi suatu pembahasan yang komprehensif mengenai lembaga negara ini. 
Berdasarkan atas latar belakang yang telah dipaparkan, adapun perumusan yang diangkat dalam makalah ini adalah: Bagaimana Tugas dan Wewenang MPR setelah Amandemen UUD 1945 dan perbandingannya sebelum amandemen? 
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum

PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum

                                   BAB II 
   UNDANG-UNDANG DASAR SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN 1945
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
A. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebelum Perubahan UUD 1945
 Sebelum membahas tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka harus dilihat bagaimana Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Karena Undang-Undang Dasar merupakan pedoman dasar bernegara. 
Di Indonesia Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku terbagi atas 3. UUD tersebut adalah: 1. UUD 1945 2. Konstitusi RIS 3. UUDS 1950. Yang akan dibahas adalah bagaimana perumusan MPR pertama kali. Sedangkan yang menjadi bahasan utama adalah tugas dan wewenang sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945.
1. UUD 1945 
UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar pertama yang disepakati sebagai Konstitusi bagi Republik Indonesia. Dalam sejarah pembentukan UUD ini dapat diketahui bahwa dalam UUD keinginan untuk menjelmakan aspirasi rakyat didalam bentuk berupa badan perwakilan seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno . Sejalan dengan Konsepsi tersebut Muh.Yamin ternyata juga mengemukakan prinsip dari lima prinsip yang dikemukakannya. Prinsip keempat ialah Peri Kerakyatan, yang terdiri dari :
a. Permusyawaratan, dengan mengutip surat Assyura ayat 38 yang artinya: “ Dan bagi orang-orang yang beriman, mematuhi seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka”. Demikian juga prinsip musyawarah ini diterapkan sesudah zaman Nabi yang dasarnya ialah bersatu untuk bermufakat , menurut perpaduan adat dengan perintah agama. Dalam konteks ini Muh. Yamin menampakkan bahwa musyawarah yang dimaksudkan untuk Indonesia, ialah musyawarah yang bersumber dari hukum Islam dan Adat. Hal tersebut merupakan perpaduan konsepsi yang paling berpengaruh di Indonesia. Hukum Islam dalam hal ini diilhami oleh Al Quran, sedangkan adat diilhami oleh kondisi bangsa Indonesia, yang hukum aslinya ialah hukum adat.
b. Perwakilan: Dasar Adat yang mengharuskan perwakilan-perwakilan sebagai ikatan masyarakat di seluruh Indonesia. Perwakilan sebagai dasar abadi dari tata negara. Dan dilakukan oleh seluruh masyarakat yang kecil dan dengan perantaraan perwakilan dalam susunan negara. 
c. Kebijaksanaan: Rationalisme; perubahan dalam adat dan masyarakat keinginan penyerahan; Rationalisme sebagai dinamik masyarakat.
Unsur-unsur yang dipakai dalam merumuskan sedikit banyak mirip dengan Majelis Syura dalam agama Islam . Hal ini tidaklah aneh karena sebelum diubah pada tanggal 18 Agustus 1945, ada beberapa pasal yang memuat tentang agama Islam misalnya pasal 6 dan pasal 29.
 Dalam masa setelah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar negara. Maka Undang Undang Dasar ini menjadi suatu pedoman bernegara yang dipakai oleh seluruh lembaga negara yang ada di Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan maka lembaga atau fungsi yang baru dibentuk adalah fungsi eksekutif. Fungsi tersebut direpresentasikan dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden dan kabinetnya untuk menjalankan kekuasaan secara sementara. 
 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pun tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD yaitu dipilih oleh PPKI. Tetapi hal ini bisa diatasi dengan adanya Aturan Peralihan dalam UUD 1945. Aturan Peralihan terdiri dari pasal 1 sampai dengan pasal IV isinya adalah sebagai berikut:
a. Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia.
b. Segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar itu.
c. Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
d. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. 
 Apa yang dinyatakan oleh Aturan Peralihan ini telah dilaksanakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Terkecuali pasal IV Aturan Peralihan yang baru terbentuk 1 tahun kemudian. 
Dan selama 4 tahun Pemerintah belum bisa mengadakan Pemilihan Umum untuk memilih warga negara terpilih yang berhak duduk dalam DPR. Apabila DPR belum terbentuk maka otomatis MPRS pun tidak terbentuk sehingga representasi dari lembaga perwakilan sementara dipindahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Hal ini terkandung dalam maklumat Wakil Presiden No X tahun 1946, “Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat”. 
Hal ini merupakan inisiatif yang diambil pemerintah dari amanat dari Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut berbunyi “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite Nasional” .
Sampai tahun 1949 Indonesia belum memiliki kelengkapan negara yang diminta oleh UUD 1945. Dan berlangsung sampai Undang-Undang Dasar tahun 1945 diganti oleh Konstitusi RIS 1949.
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum

2. Konstitusi RIS
Pada tahun 1949 Konstitusi RIS berlaku dan UUD 1945 tidak berlaku sebagai UUD. Rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat disiapkan oleh kedua delegasi Indonesia dan pertemuan untuk Permusyawaratan Federal (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) selama sidang-sidang Konferensi Meja Bundar. Pada Desember 1949 setelah disetujui oleh Sidang Pleno Komite Nasional Pusat dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah bagian lainnya . Wakil Pemerintah Republik Indonesia dan wakil-wakil Pemerintah Daerah menyetujui Konstitusi RIS 1949 tersebut. Dengan catatan bahwa Konstitusi RIS merupakan konstitusi sementara sama halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945. 
 Dalam Konstitusi RIS ini maka lembaga-lembaga negara yang ada adalah: Presiden, Menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung Indonesia dan Dewan Pengawas Keuangan. Yang menjalankan fungsi lembaga perwakilan adalah Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
3. UUDS 1950
Pada tanggal 14 Agustus 1950 Parlemen Republik Indonesia Serikat menerima baik Rencana Undang-Undang Dasar dengan kelebihan suara besar dalam kedua majelis. Pada tanggal 15 Agustus 1950 UUD ini ditanda tangani oleh Presiden dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan diundangkan sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Bentuk Negara Kesatuan dalam Negara Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia dipulihkan kembali pada tanggal 17 Agustus 1950 dan Undang-Undang Dasar 1950 mulai berlaku pada hari yang sama. 
 Jika dalam Konstitusi RIS 1949 kedaulatan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Maka pelaku kedaulatan menurut UUDS 1950 adalah pemerintah bersama-sama dengan DPR. Sedangkan dalam UUD 1945, kedaulatan Rakyat itu dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
 Dalam UUDS 1950 alat kelengkapan negara hampir sama dengan Konstitusi RIS akan tetapi berkurang dengan dihapuskannya Senat. Hal ini terjadi karena Indonesia berubah menjadi Negara Kesatuan kembali. Dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang fungsi pengawas dan perwakilan rakyat.
 Adanya suatu forum/sidang pembuat Undang-Undang Dasar baru dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 merupakan suatu hal yang menarik. Karena forum yang bernama Konstituante ini diberikan kewenangan membuat Undang-Undang Dasar baru. Dan sifatnya adalah sementara karena jika tugas sekaligus wewenangnya telah selesai dilaksanakan maka forum Konstituante ini berakhir . 
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
4. Kembali ke UUD 1945
Semenjak tanggal 5 Juli 1959 Indonesia kembali kepada UUD 1945 dengan adanya Dekrit Presiden 1959. Dasar hukum dekrit ini adalah staatsnoodrecht (hukum tata negara dalam keadaan darurat). 
Pembubaran ini dilakukan secara sepihak oleh Presiden Republik Indonesia. Karena sampai tahun 1959 Undang-Undang Dasar baru belum terbentuk.
Hal ini sama dengan pendapat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru yang dapat dibaca dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No XX/MPRS/1966. Adanya istilah Orde Baru diatas, adalah untuk membedakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada masa 1965 yang juga disebut masa Orde Lama yang dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen. Sebab sesudah gagalnya Gerakan 30 September 1965, maka semboyan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen dimulai oleh Orde Baru.
Sesudah kembali kemasa Orde Baru maka dapat dilihat berbagai konsep yang dijalankan oleh Pemerintahan Orde Baru sesuai menurut UUD 1945. Dengan ditegaskannya bahwa MPR adalah suatu lembaga negara tertinggi dan sebuah lembaga yang berwenang untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Sehingga MPR menjelma sebagai sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang sangat besar hampir sama dengan rumusan awal dalam pembicaraan para founding fathers untuk menyusun UUD 1945. Wewenang yang sangat besar tersebut harus membuat lembaga ini berdaya dalam mewujudkan kedaulatan warga negara yang diwakilinya. 
 Menurut Bagir Manan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak memegang kedaulatan negara melainkan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Karena ada perbedaan mendasar antara paham kedaulatan negara dan rakyat. Kedaulatan negara mengkonstruksikan negara mempunyai kehendak sendiri terlepas dari kehendak rakyat. Kehendak negara adalah tertinggi akan menuju pada sistem totaliter bukan menuju kepada kedaulatan rakyat (democracy). 
Untuk mempelajari konsep MPR dapat dilihat dari sistem perekrutan anggota. Dan hal ini dapat kita pelajari dari 3 cara:
a. Mempelajari kembali pembicaraan-pembicaraan yang terjadi di BPUPKI dan PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
b. Menghubungkan pasal 2 ayat 1 dengan pasal 1 ayat 2 UUD 1945.
c. Mempelajari sistem pemerintahan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Semenjak Orde Baru dimulailah suatu konsep lembaga MPR yang pemilihan anggotanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dalam perekrutan anggota semenjak tahun 1971 diadakan Pemilihan Umum yang memilih anggota DPRD II, DPRD I, dan DPR. Dan setelah itu akhirnya terpilihlah anggota MPR yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun dalam perekrutan anggota MPR setelah tahun 1973 anggotanya MPR yang diangkat 60 persen. Dan anggota DPR ada juga yang diangkat, maka hal ini dianggap inkonstitusional oleh Prof. Dr. Ismail Suny. 
B. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sesudah Perubahan UUD 1945 
Pada tahun 1998 telah terjadi peristiwa yang mengubah tatanan ketatanegaraan Republik Indonesia dengan mundurnya Presiden Soeharto menurut pasal 8 UUD 1945. Walaupun ada yang beranggapan pergantian tersebut tidak sesuai dengan bunyi pasal 8 UUD 1945. Walaupun pada akhirnya dianggap sah pengunduran diri tersebut.
Setelah itu terjadilah Pemilihan Umum tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik akhirnya terbentuklah anggota DPRD, DPR dan anggota MPR baru. Dan pada Sidang Tahunan 1999 maka UUD 1945 diubah dengan Perubahan I UUD 1945 terutama pasal mengenai masa jabatan presiden, sehingga diharapkan tidak terjadi hal-hal yang ada dimasa lalu mengenai jabatan Presiden RI . Dan juga mengenai beberapa kewenangan Presiden yang dialihkan dan dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat .
Kemudian pada tahun 2000, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diubah. Perubahan Undang-Undang Dasar ini lebih menekankan pada Hak Azasi Manusia, yang menjadi konsentrasi pembahasan untuk dimuat pada saat itu.
Tahun 2001 kembali terjadi perubahan Undang-Undang Dasar melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan III Undang-Undang Dasar 1945 pun disahkan dengan menekankan pada perubahan kedaulatan rakyat. Dalam UUD 1945 sebelum Perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat diubah menjadi kedaulatan ada ditangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya berdasarkan Undang-Undang Dasar. Perubahan ini sangatlah penting karena, perubahan inilah yang menjadi dasar untuk mereduksi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan perubahan ini menjadi pijakan untuk Perubahan IV UUD 1945.
Menurut Rosseau dalam Kontrak Sosial maka perjanjian yang dibentuk oleh penguasa dan rakyat yang dikuasai, bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat. Dan untuk menjaga kepentingan masyarakat dengan individu sehingga tidak terjadi benturan antara individu dengan masyarakat. 
Perjanjian ini bertujuan juga untuk membatasi kekuasaan penguasa dalam menjalankan tugas dan perjanjian tersebut. Dengan semakin berkembangnya peradaban maka bentuk perjanjian sosial pun menjadi lebih rapi. 
 Kemudian hal ini dikenal sebagai Konstitusi. Biasanya pelaksanaan kedaulatan rakyat secara representatif dalam konstitusi disebut sebagai lembaga perwakilan.
Dengan demikian sebagai Konstitusi yang baik seharusnya Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan karakteristik yang disebut diatas. 
Perubahaan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan untuk mencapai karakteristik perjanjian sosial antara negara dengan masyarakat. Dan perubahan tersebut membawa dampak yang sangat besar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga perwakilan. 
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum

                                                 BAB III
                    TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS PERMUSYARATAN RAKYAT 
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Dalam menjelaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia haruslah dilihat tugas dan wewenang yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pembahasan akan lebih tajam dan mengkerucut.
Dan tugas dan wewenang ini akan dibagi kedalam dua periode Undang-Undang Dasar 1945. Periode tersebut adalah sebelum perubahan Undang-Undang Dasar dan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar. 
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
A. Tugas dan Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945
MPR sebagai suatu lembaga negara merupakan badan yang merupakan pelaksana kedaulatan rakyat di Republik Indonesia sebelum diadakan Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah diadakan perubahan maka terjadilah perubahan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. MPR sebagai lembaga penjelamaan seluruh rakyat Indonesia, dan lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara yang sama kedudukannya dengan negara lain. 
Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan wewenang MPR dicantumkan dalam UUD 1945 dan juga TAP MPR. Sedangkan setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maka tidak ada lagi pengaturan tugas dan wewenang yang diatur dalam Ketetapan MPR. Setelah satu tahun berjalan disahkanlah undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD baru dijelaskan tugas dan wewenang MPR.
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
1. Tugas MPR Sebelum Perubahan UUD 1945
Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum Perubahan UUD 1945 ada didalam pasal 3 dan pasal 6 UUD 1945 serta pasal 3 Ketetapan MPR No. 1/MPR/ 1983, dan dinyatakan sebagai berikut:
a. menetapkan Undang Undang Dasar
b. menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
c. memilih (dan mengangkat) presiden dan wakil Presiden. 
Dalam tugas MPR ini dapat dipelajari bahwa tugas MPR sebagai suatu lembaga negara meliputi tiga. Tugas ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai lembaga pemegang kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945 maka MPR mempunyai tugas yang besar yaitu membuat Undang-Undang Dasar. Dan tugas inilah yang pada masa sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah dilaksanakan oleh Majelis Permusyawatan Rakyat. 
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
2. Wewenang MPR Sebelum Perubahan UUD 1945
Sedangkan wewenang MPR menurut Prof Sri Soemantri bahwa jika diteliti dalam UUD 1945 maka Undang Undang Dasar 1945 hanya mengatur satu wewenang saja, yaitu dalam pasal 37. Dan setelah adanya ketetapan MPR No. 1/MPR/1983 dapat kita lihat bahwa wewenang MPR tidak hanya itu saja. Dalam pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR No 1/MPR/1983 kewenangan MPR ada sembilan, yaitu :
a. membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden/Mandataris.
b. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.
c. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden Wakil Presiden.
d. Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/ Mandataris mengenai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
e. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara dan/atau Undang-Undang Dasar.
f. Mengubah undang-Undang Dasar.
g. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis. 
h. Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
i. Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota.
Ada satu kewenangan yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 akan tetapi lebih sering disebut dengan kekuasaan atau kedaulatan. Dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa ”Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” . Kekuasaan dalam bahasa Inggris disebut Power merupakan Great Authority, atau dapat diartikan sebagai kewenangan yang sangat besar/terbesar. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa Undang-Undang Dasar di negara lain seperti Cina, Venezuela dan Amerika Serikat yang menggunakan kata power sebagai kewenangan lembaga negaranya.
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
B. Tugas Dan Wewenang MPR Yang Diatur Dalam UUD Sesudah Perubahan UUD 1945
Tugas dan wewenang Majelis Permusyaratan Rakyat tidaklah banyak berkurang setelah perubahan UUD, akan tetapi dampaknya sangat besar terhadap lembaga MPR. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat kedudukannya sama dengan dengan lembaga negara yang lain. 
 Hal yang sangat mendasar adalah dicabutnya kewenangan MPR dalam hal melaksanakan kedaulatan rakyat dan dicabutnya tugas untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat tidaklah lagi menjadi lembaga tertinggi negara. 
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
1. Tugas MPR Sesudah Amandemen UUD 1945
 Dalam Perubahan UUD 1945, tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah. Dengan berubahnya konsep lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat maka berubah pula beberapa tugas dan wewenangnya. Tugas MPR setelah Amandemen UUD 1945 adalah 
a) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat 2 Perubahan III UUD 1945).
Tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam hal ini adalah tugas formal atau upacara yang harus dilakukan jika telah dipilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum. Tugas MPR ini merupakan konsekuensi dari Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan Pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Melantik bukanlah wewenang dari MPR karena jika telah dipilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum, maka kewajiban dari MPR adalah melantik Presiden dan Wakil Presiden RI. Seharusnya dijelaskan secara tegas mengenai kewajiban ini sehingga tidak menimbulkan beberapa interprestasi yang menyimpang seperti jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak mau melantik Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilihan langsung oleh rakyat maka konsekuensinya bagaimana, apakah sah atau tidak Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan jika tidak ada yang mengesahkan maka Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan cacat hukum karena belum dilantik oleh lembaga yang berwenang yang diberi kekuasaan untuk melantik. Dan apakah Majelis Permusyawaratan Rakyat melanggar Undang-Undang Dasar jika tidak mau melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
b) Melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 (pasal I Aturan Tambahan Perubahan ke IV UUD 1945).
Tugas Majelis melakukan peninjauan materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR merupakan tugas sementara yang dibebankan kepada MPR oleh Undang-Undang Dasar. Pasal I Aturan Tambahan menyatakan bahwa MPR harus “melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 ”. Sementara disini terletak pada kalimat akan diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003, jika telah diambil putusannya maka tugas ini berakhir dengan sendirinya.
Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 maka dapat disimpulkan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dijelaskan secara jelas. Apakah ketentuan tersebut tugas atau bukan tapi secara definitif, tugas adalah kewajiban atau sesuatu yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan. 
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
2. Wewenang MPR Sesudah Perubahan UUD 1945
Sedangkan wewenang Presiden RI dalam UUD 1945 maka bisa disimpulkan sebagai berikut:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. (Pasal 3 ayat 1 Perubahan Ke III UUD 1945).
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 3 ayat 3 Perubahan ke III UUD 1945).
c. Memilih Presiden atau Wakil Presiden pengganti sampai terpilihnya Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana mestinya. ( Pasal 8 ayat 3 Perubahan Keempat). 
Secara kedudukan maka MPR telah sama dengan lembaga negara yang lain. Tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara dan lembaga tinggi Negara. Sehingga dalam sistem Ketatanegaraan tidak ada lagi lembaga Negara yang lebih tinggi dari yang lain. 
Menurut Dr. Maria Farida, semua lembaga negara yang mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan maka kedudukannya lebih tinggi dari yang lain. Dan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga Negara yang mengeluarkan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga Negara yang lebih tinggi dari lembaga Negara yang lain.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tetap mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti secara Ilmu Perundang-undangan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat lebih tinggi dari lembaga Negara yang lain. 
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum

                                                    BAB V 
                                                   PENUTUP
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
A. Kesimpulan
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Majelis Permusayawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga perwakilan rakyat yang terdiri atas: anggota 2 lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Perubahan UUD 1945 telah memberikan perubahan besar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena dasar yuridis untuk menjalankan kedaulatan rakyat telah dicabut oleh amandemen UUD 1945. Tugas dan wewenang MPR kemudian dijelaskan dalam UUD 1945 dan undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia akhirnya hanya mempunyai 2 tugas yaitu “Melantik Presiden dan Wakil Presiden (pasal 3 ayat UUD 1945)”. Tugas yang merupakan akibat dari ditetapkannya aturan tentang Pemilihan Presiden dan secara langsung. Apabila telah terpilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum maka MPR mempunyai suatu kewajiban untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden. MPR setelah adanya undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD mempunyai tugas untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Tugas ini merupakan suatu tugas yang dilaksanakan dalam keadaan tertentu.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mempunyai kewenangan mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 11 huruf a undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Persyaratan kewenangan tersebut diatur oleh pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kewenangan yang hanya dijalankan dalam keadaan dan waktu tertentu.
Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau/Wakil Presiden dalam masa jabatannya, apabila atas usul DPR yang berpendapat bahwa Presiden/Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden (dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR), DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi, jika mendapat dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima. Jika terbukti, maka DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima. Keputusan diambil dalam sidang paripurna, dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota, disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir, setelah Presiden/Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. Apabila usul presiden diterima, Presiden/Wakil Presiden kemudian diberhentikan.
Kewenangan ini didasarkan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 3 ayat 1 dan pasal 8 UUD 1945 Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diperjelas dengan pasal 11 huruf c undang-undang tentang susunan dan kedudukan yang berbunyi “memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR”. Hal ini mereduksi juga kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada waktu dahulu sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 MPR mempunyai kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pasal 6A UUD 1945 telah diatur tentang pemilihan langsung Presiden oleh rakyat, berarti Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus bertanggung jawab kepada pemilihnya. Konsekuensi dari tugas tersebut jika tidak berhasil maka dalam Pemilihan berikutnya tentu tidak akan dipilih lagi oleh pemilihnya. Karena dipilih oleh rakyat secara langsung mengakibatkan kewenangan memberhentikan Presiden mempunyai persyaratan yang sulit. Walaupun akhirnya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan mengenai perkara tapi dengan dasar putusan Mahkamah Konstitusi (pasal 11 huruf c UU tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD). Sehingga akhirnya proses politik ini berdasarkan hukum.
Menetapkan Presiden dan Wakil Presiden pengganti sesuai dengan pasal 8 ayat 3 UUD 1945. Kewenangan ini diperjelas menjadi tugas dan wewenang dengan pasal 11 huruf f UU Susunan dan Kedudukan. Pasal 11 huruf f berbunyi “memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari”. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang dipegang dalam keadaan tertentu, keadaan yang mungkin hanya terjadi dalam beberapa tahun sekali. Sehingga kewenangan inipun akhirnya tetap menjadi kewenangan yang tergantung dengan situasi dan kondisi proses politik kenegaraan. 
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
B. Saran
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Kesatu perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang tentang susunan dan kedudukan secara jelas. Sehingga tidak terjadi interprestasi yang dibuat oleh lembaga negara yang lain walaupun hal itu bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Seharusnya Undang-Undang Dasar dan undang-undang mengaturnya dengan jelas. 
Kedua benar pendapat para ahli hukum tata negara tentang tidak perlunya Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi lembaga yang tetap. Karena tugas dan wewenangnya telah direduksi menjadi tugas yang formal belaka. Dan wewenang digunakan dalam beberapa kondisi tertentu yang kemungkinan terjadinya hanya akibat beberapa hal tak terduga. Hal ini bisa jadi pertimbangan untuk Perubahan UUD 1945 dimasa yang akan datang. Anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk kesekretariatan Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti banyaknya pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan tugas keseharian Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak diperlukan lagi. Karena lembaga ini berubah menjadi forum yang hanya bersidang dan melaksanakan tugas dan wewenangnya yang dilakukan pada saat tertentu. Indonesia telah mengalami bertahun-tahun defisit anggaran. Dengan bentuk forum maka anggaran yang dikeluarkan akan menurun, seperti tidak perlu membayar gaji dan mengangkat pegawai negeri untuk mengurus kesekretariatan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan catatan bahwa tugas dan wewenang yang seremonial seperti pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan secara mewah dan besar-besaran. Alangkah lebih bijaknya para wakil rakyat yang terhormat dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat menggunakan fasilitas negara yang telah tersedia seperti: ruang rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah tersedia. 
DAFTAR PUSTAKA
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Al Rasyid, Harun, Pengisian Jabatan Presiden, Grafiti, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1993
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
__________, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: UI Press, 2002.
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
__________, Himpunan Peraturan Hukum Tata Negara, UI Press, Jakarta:UI Press, 1996.
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Al-Qardhawy, Fiqih Daulah Dalam Perspektif Al Quran Dan Sunnah, Jakarta: Pustaka AlQautsar,1997
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Asshiddiqie, Jimly, Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah, Jakarta:UI Press, 1996 
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
____________, Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Jakarta:Ind.Hill- Co, 1998.
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998.
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
_________________, Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,1998
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta: PT. Bina Aksara , 1984.
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Kusumaatmaja, Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Bina Cipta, 1990.
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Manan, Bagir, Konvensi Ketatanegaraan, Bandung:Armico, 1987
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: 1986.
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Soekanto, Soerjono, Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Soemantri, Sri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
_____________, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, CV. Rajawali, Jakarta, 1981
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Sunny, Ismail, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta: Aksara Baru, 1986
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Indonesia, Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Indonesia, Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Indonesia, Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Indonesia, Konstitusi RIS 1949
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Indonesia, Undang-Undang Dasar Sementara 1950
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
MPR, Ketetapan MPR No 1 tahun 1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
MPR, Ketetapan MPR No V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.
PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum

PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum


PERGESERAN TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 45 oleh F A U Z A N, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Artikel JURNAL ILMIAH ILMU HUKUM JURISPRUDENTIA Volume 2 Agustus 2008 Lain
PERGESERAN KEKUASAAN EKSEKUTIF SESUDAH UUD 1945 DIAMANDEMEN
oleh SYAIFUL AMRI, SH, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Program Studi Ilmu Hukum
Jumat 05 September 2008 - 01:05:28
Al-Jum'a, 4 Ramadan 1429 H - 01:05:28
Kuliah Hari Ini
Rabu 03-09-2014
Ganjil 2014/2015

Tidak ada jadwal perkuliahan hari ini
Fasilitas Pencarian
Pendidikan Khusus Profesi Advokat 2013
E-Journal
Advertisement
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=46&Itemid=93

http://pkpafhubh.wordpress.com/

Polling


Apa penilaian anda terhadap website fakultas hukum universitas Bung Hatta Ini ?



Sangat Bagus

Bagus

Cukup

Kurang



Dipublikasikan oleh pagaruyung
Pemilih: 998 Komentar: 0
Jajak pendapat sebelumnya

Copyright (c) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Development & Design by Djamboe WebDesign