Username:

Password:


ingat informasi login

[ ]

Link

Prog Magister Ilmu Hukum
Bagian
Bagian Hukum Perdata
Bagian Hukum Pidana
Bagian Hukum Tata Negara
Bagian Hukum Internasional
Online

Pengunjung: 2, Anggota: 0...
paling banyak online: 183
(anggota: 0, pengunjung: 183) pada 23 Apr : 22:38
Belum ada agenda bulan ini.

SSRKJSM


12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031



RSS Feed
Berita dapat disindikasikan menggunakan rss feed berikut.
rss1.0
rss2.0
rdf
atom
Perbandingan Teori Hukum Roscoe Pound & Friedrich Karl von Savigny dalam Pembentukan dipandang dari Perspektif Politik Hukum
Abjad Pertama Judul Tulisan
A D I J K M O P R S T Daftar
12 02
Ats-Tsalatsa, 3 Dhul Hijja 1429 H - 12:55:39
oleh: Agung Yuriandi

Politik hukum di Indonesia menganut teori SAVIGNY tetapi pada kenyataannya menganut teori ROSCOE POUND

PERBANDINGAN TEORI HUKUM ROSCOE POUND & CARL VON SAVIGNY DIPANDANG DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
Oleh :
Agung Yuriandi
087005039
Bidang Studi Magister Ilmu Hukum
Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Sumatera Utara
Medan 2008
Pendahuluan
Menurut C. F. Strong, politik hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang negara. Politik dan hukum sangat berhubungan karena ada intervensi politik terhadap hukum, politik kerapkali melakukan intervensi terhadap pembentukan dan pelaksanaan hukum.
Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Secara garis besar hukum berfungsi melakukan social control, dispute settlement, dan social engineering atau inovation.
Teori Roscoe Pound
“Law is a tool of a social engineering”.
Adalah seperti apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound tentang hukum. Persis sama seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat.
Dalam perspektif politik hukum, jika menurut Roscoe Pound hukum itu berasal dari atas ke bawah (top down) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah.
Teori Friedrich Karl von Savigny
“Law is and expression of the common consciousness or spirit of people”.
Hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke). Kalau sudah begitu menurut von Savigny (volkgeist), hukum itu lahir dari jiwa masyarakat yang mengakomodasi masyarakat.
Jadi, disini undang-undang itu berasal dari masyarakat dan sebagai perwakilannya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengajukan undang-undang tersebut. Disebut juga bottom up atau dari bawah ke atas. Bagian bawah rakyat dengan DPR sebagai perwakilannya ke Pemerintah sebagai penyelenggara negara.
Permasalahan
Yang menjadi permasalahan dari pokok pembicaraan ini, yaitu : Teori yang dipakai oleh Indonesia dalam konteks pembentukan hukumnya; dan contoh perundang-undangan yang menggunakan top down dan bottom up.
Teori yang Dipakai dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 53.
Menurut peraturan per-undang-undangan yang disebutkan di atas, kenyataannya menunjukkan bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Teori yang dipakai dalam hal pembentukan hukum adalah teori Friedrich Karl von Savigny (volkgeist). Bahwa undang-undang dibentuk dari jiwa masyarakat karena masyarakat diikutkan partisipasinya untuk menyampaikan aspirasinya seperti yang diperintahkan oleh undang-undang.
Pembentukan hukum di Indonesia selalu dipengaruhi oleh suatu kepentingan-kepentingan. Kekuasaan politiklah yang memiliki kepentingan tersebut. Kekuasaan politik tersebut duduk di dalam institusi untuk melakukan legislasi kepentingan. Jadi, kekuasaan politik dapat mempengaruhi hukum. Tapi, pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan check and balances , seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan.
Dalam hal ini pemerintah yang membuat undang-undang untuk dijalankan masyarakat, lebih kepada suatu rekayasa sosial. Jadi, pada kenyataannya pembentukan hukum di Indonesia menggunakan teori Roscoe Pound (social engineering) yang top down.
Contoh Peraturan Per-Undang-Undangan
Dalam hal ini dapat kita lihat terlebih dahulu dengan teori Roscoe Pound (social engineering), yaitu : Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 7 Ayat (1). Pemerintah melakukan rekayasa sosial untuk memperlambat laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dengan menentukan umur perkawinan.
Jika melihat teori dari Friedrich Karl von Savigny (volkgeist), yaitu : Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disini masyarakat tidak menginginkan adanya monopoli perdagangan, jadi sebagai perwakilannya DPR mengajukan RUU tersebut untuk disahkan oleh Presiden.

Kesimpulan

Pada tulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembentukan peraturan per-undang-undangan di Indonesia menggunakan teori Roscoe Pound, dikarenakan kurangnya inisiatif DPR dalam mengajukan RUU yang mementingkan kepentingan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA

Arinanto, Satya. Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 2002. h. 1.

Damordiharjo, Darji dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum di Indonesia. Ed. V. PT. Gramedia Pustaka Utama. 1995.

Mahendra, Oka. Hukum dan Politik.
Nasution, Bismar. Materi Perkuliahan Politik Hukum. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan.

Zoelva, Hamdan. Pengaruh Sistem Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia.
Zoelva, Hamdan. Check and Balances System Dalam UUD 1945 Pasca Perubahan.


Perbandingan Teori Hukum Roscoe Pound & Friedrich Karl von Savigny dalam Pembentukan dipandang dari Perspektif Politik Hukum oleh Agung Yuriandi
Artikel Umum Lain
PENERIMAAN PESERTA PKPA TAHUN 2009
oleh Admin-Fh-1
Kamis 20 November 2008 - 16:19:27
Al-Hamis, 21 Dhul Qada 1429 H - 16:19:27
PENDIDIK PROFESIONAL ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN (Suatu catatan atas UU No.14 Tahun 2005)
oleh Oleh: BOY YENDRA TAMIN, SH. MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Senin 26 Mei 2008 - 21:38:13
Al-Itsnayna, 20 Jumada Al-Ula 1429 H - 21:38:13
Kuliah Hari Ini
Sabtu 25-10-2014
Ganjil 2014/2015

Tidak ada jadwal perkuliahan hari ini
Fasilitas Pencarian
Pendidikan Khusus Profesi Advokat 2013
E-Journal
Advertisement
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=46&Itemid=93

http://pkpafhubh.wordpress.com/

Polling


Apa penilaian anda terhadap website fakultas hukum universitas Bung Hatta Ini ?



Sangat Bagus

Bagus

Cukup

Kurang



Dipublikasikan oleh pagaruyung
Pemilih: 1022 Komentar: 0
Jajak pendapat sebelumnya

Copyright (c) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Development & Design by Djamboe WebDesign