Username:

Password:


ingat informasi login

[ ]

Link

Prog Magister Ilmu Hukum
Bagian
Bagian Hukum Perdata
Bagian Hukum Pidana
Bagian Hukum Tata Negara
Bagian Hukum Internasional
Online

Pengunjung: 5, Anggota: 0...
paling banyak online: 183
(anggota: 0, pengunjung: 183) pada 23 Apr : 22:38
Belum ada agenda bulan ini.

SSRKJSM




123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


RSS Feed
Berita dapat disindikasikan menggunakan rss feed berikut.
rss1.0
rss2.0
rdf
atom
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN AGAM
Abjad Pertama Judul Tulisan
A D I J K M O P R S T Daftar
06 03
Ats-Tsalatsa, 28 Jumada Al-Ula 1429 H - 16:14:11
oleh: IRWANSYAH SPi

[html] PAPER.....


PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN AGAM oleh IRWANSYAH SPi
PAPER
 PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN AGAM
Oleh : IRWANSYAH 0810018112007

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN AGAM oleh IRWANSYAH SPi

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN AGAM oleh IRWANSYAH SPi
PROGRAM STUDI SAINS MANAJEMENPADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BUNG HATTAPADANG
2008
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN AGAM oleh IRWANSYAH SPi

PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN AGAM oleh IRWANSYAH SPi

KATA PENGANTAR
 

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah -Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini dengan judul “ Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kabupaten Agam. Shalawat dan salam  penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan panutan terbaik, dan menjadi motivator bagi penulis dalam penyelesaian tulisan ini.
 

Dalam penyusunan dan penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan kesungguhan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Boy Yendra Tamin, SH, MH,
Serta kepada teman-teman seperjuangan, dan semua orang yang telah membantu, mendukung terciptanya tulisan ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.
 

Penulis telah berusaha membuat tulisan ini sebaik mungkin, namun untuk lebih sempurnanya, penulis mohon kritik dan saran dari semua pihak agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua.

Padang, Mei 2008 
Penulis


BAB 1
PENDAHULUAN 

Dalam upaya mewujudkan negara yang maju dan mandiri serta masyarakat adil dan makmur, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan sekaligus peluang memasuki millenium ke-3 yang dicirikan oleh proses transformasi global yang bertumpu pada perdagangan bebas dan kemajuan IPTEK. Sementara itu, di sisi lain tantangan yang paling fundamental adalah bagaimana untuk keluar dari krisis ekonomi yang menghantam bangsa Indonesia sejak tahun 1997 dan mempersiapkan perekonomian nasional dalam percaturan global abad 21. Dalam rangka, menjawab tantangan dan pemanfaatan peluang tersebut, diperlukan peningkatan efisiensi ekonomi, pengembangan teknologi, produktivitas tenaga kerja dalam peningkatan kontribusi yang signifikan dari setiap sektor pembangunan. Bidang kelautan dan pesisir yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan, merupakan andalan dalam menjawab tantangan dan peluang tersebut. Pernyataan tersebut didasari bahwa potensi sumberdaya kejautan yang besar yakni 75% wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah laut dan selama ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional.
Kawasan pesisir merupakan bagian dari Daerah yang menjadi batas antara wilayah laut dengan daratan. Kawasan ini sangat kompleks dengan berbagai isu dan permasalahan yang memerlukan penanganan yang komprehensif dengan strategi khusus dan terpadu. Selama ini kawasan pesisir belum mendapat perhatian yang cukup serius baik dari pemerintah, masyarakat maupun pihak ketiga dalam pengelolaannya. Sehingga belakangan ini baru dirasakan berbagai permasalahan yang muncul tentang kawasan pesisir.Salah satu konsep penanganan kawasan pesisir yang dikembangkan adalah konsep Integrated Coastal Zone Management , yaitu pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dengan memperhatikan segala aspek terkait di pesisir yang meliputi antara lain aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan teknologi. Melalui aplikasi konsep tersebut diharapkan dapat diatasi berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini dalam pengelolaan kawasan pesisir. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir antara lain adalah :
  1. Belum diatur dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Bersifat sektoral.
  3. Belum dikelola sebagai satu kesatuan ekosistem.
  4. Belum dipahaminya kewenangan Daerah Otonom oleh seluruh stakeholders.
Memperhatikan permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir tersbut maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut sejalan dengan implementasi kebijakan Otonomi Daerah?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Kebijakan pembangunan perikanan pada masa yang akan datang hendaknya didasarkan pada landasan pemahaman yang benar tentang peta permasalahan pembangunan perikanan itu sendiri, yaitu mulai dari permasalahan mikro sampai pada permasalahan di tingkat makro yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat nelayan. Permasalahan mikro yang dimaksudkan adalah pensoalan internal masyarakat nelayan dan petani ikan menyangkut aspek sosial budaya seperti pendidikan, mentalitas, dan sebagainya. Aspek ini yang mempengaruhi sifat dan karakteristik masyarakat nelayan dan petani ikan. Sifat dan karakteristik tersebut dipengaruhi oleh jenis kegiatan usaha seperti usaha perikanan tangkap, usaha perikanan tambak, dan usaha pengolahan hasil perikanan. Kelompok masyarakat ini memiliki sifat unik berkaitan dengan usaha yang dilakukannya. Karena usaha perikanan sangat bergantung pada musim, harga dan pasar maka sebagian besar karakter masyarakat pesisir (khususnya nelayan dan petani ikan) tergantung pada faktor-faktor tersebut yaitu;
  1. Kehidupan masyarakat nelayan dan petani ikan menjadi amat tergantung pada kondisi lingkungan atau rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan.
  2. Kehidupan masyarakat nelayan sangat tergantung pada musim. Ketergantungan terhadap musim ini akan sangat besar dirasakan oleh nelayan-nelayan kecil.
  3. Persoalan lain dari kelompok masyarakat nelayan adalah ketergantungan terhadap pasar.
Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membusuk sebelum laku dijual. Karakteristik ini mempunyai implikasi yang sangat penting yaitu masyarakat nelayan sangat peka terhadap fluktuasi harga. Perubahan harga sekecil apapun sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat nelayan. Namun demikian di balik ketiga persoalan tersebut sebenarnya ada persoalan yang lebih mendasar yaitu persoalan sosial dalam konteks makro menyangkut ketergantungan sosial (patron client). Karena faktor kelemahan yang dimiliki sebagian besar nelayan (nelayan kecil dan pandega), mereka tidak bisa menghindari adanya sistem sosial yang tanpa atau disadari menjeratnya ke dalam "Iingkaran setan" kemiskinan. Sistem sosial ini sudah begitu melembaga pada masyarakat nelayan. Persoalan inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah dalam melakukan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan. Semestinya ada instrument kebijakan yang mampu secara efektif mengurangi (kalau tidak dapat menghilangkan) sistem sosial yang tidak memungkinkan nelayan kecil keluar dari lingkaran kemiskinan. Seperti menciptakan skenario baru model-model pembiayaan untuk pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan melalui penguatan kelembagaan dan kemampuan bisnis masyarakat pesisir menjadi sangat mendesak untuk diimplementasikan.

2.2. Pembangunan di Era Otonomi Daerah

Salah satu produk hukum dalam era reformasi adalah Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan - UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam UU No.22 tahun 1999 terdapat aturan mengenai kewenangan daerah provinsi dalam pengelolaan wilayah lain dalam batasan 12 mil yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan dan pemerintah kota / kabupaten berhak mengelola sepertiganya atau 4 mil laut seperti tercantum dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat 2 dan 3. Sedangkan, UU No.25 Tahun 1999 mengandung aturan tentang pembagian alokasi pendapatan antara pemerintah pusat dan daerah yang berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam termasuk sumberdaya pesisir
dan laut. Lahirnya kedua peraturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pembangunan dalam bidang kelautan dan perikanan yakni dari rezim yang sentralistik ke desentralistik. Dengan demikian kebijakan otonomi daerah termasuk di wilayah laut merupakan sebuah pilihan politik yang diharapkan mampu menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal ini penting karena sistem pemerintahan sentralistik yang sudah berlangsung selama 32 tahun terbukti telah menghancurkan sumberdaya alam. Oleh karena secara ekonomi politik suatu sistem pemerintahan sentralistik terbukti membawa berbagai kecenderungan buruk yakni (1) politik yang tidak demokratis; (2) korupsi; (3) rent-seeking activities yang memperburuk social welfare loss bagi masyarakat; dan (4) moral hazard. Fenomena semacam ini juga terjadi dalam bidang sektor perikanan di masa Orde Baru. Oleh karena itu, fenomena korupsi dan otoritarianisme bisa saja muncul di daerah-daerah pada saat ini dikala otonomi diimplementasikan di daerah termasuk di wilayah laut. Hal ini penting karena kondisi politisi dan birokrat di daerah bersifat homogen akibat proses rekruitmen dengan tradisi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), sehingga cenderung memiliki "kerakusan" yang luar biasa untuk tetap menguasai anggaran dan sumbers-sumber keuangan daerah. Akibatnya selanjutnya adalah KKN di daerah akan semakin kuat. Di sisi lain aktivitas rent seeking skalanya akan lebih besar di daerah, karena rentseekers yang dulunya bermain di tingkat pusat pada masa Orba bergeser ke daerah. Orientasi pergeseran ini dilakukan karena mereka dapat mengeluarkan biaya yang lebih rendah untuk mendapatkan rente yang lebih besar. Selain itu, birokrat dan politisi daerah akan mulai menyadari betapa strategisnya posisi mereka, sehingga mengadopsi pola Orba yang pernah digunakan birokrat dan politisi di pusat menjadi keniscayaan. Dengan perubahan rejim pemerintahan sekarang ini, maka sumberdaya alam kelautan di daerah yang diklaim sebagai komoditi unggulan akan dengan mudah dikuasai dan dihancurkan oleh para kapitalis. Karena itu, jika tidak disertai prasyarat yang kondusif dalam pengelolaan sumberdaya alam sektor kelautan era otonomi daerah dikhawatirkan otonomi daerah tidak serta-merta akan memperbaiki kegagalan dari sistem sentralistik. lnilah yang kemudian menjadi problem yang harus diantisipasi dalam rangka implementasi otonomidaerah di wilayah laut.

2.3.Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut maka dimulailah babak baru pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Kebijakan Otonomi Daerah ini memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Kota didasarkan kepada desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan Daerah mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Secara resmi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimulai pada tanggal 1 januari 2001. Mulai saat itu penyelenggaraan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia harus mengacu dan berdasarkan kepada UU 22/1999 dan peraturan pelaksanaannya.
Implementasi kebijakan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan di daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah namun juga harus menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan di Pusat dan Daerah, kalangan akademisi, kalangan dunia usaha, para profesional dan seluruh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan implementasi kebijakan Otonomi Daerah tersebut pada tanggal 30 Mei 2000 di Jakarta, para Bupati seluruh Indonesia mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia. Asosiasi ini merupakan wadah kerjasama antar Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan Otonomi Daerah. Disamping para Bupati yang membentuk Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), oleh para walikota dan gubernur juga dibentuk Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Pembentukan ketiga Asosiasi Pemerintah Daerah (APKASI, APEKSI dan APPSI) ini bertujuan untuk mewadahi kerjasama antar pemerintah daerah dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan Otonomi Daerah. Tanpa adanya dukungan dan kerjasama 30 propinsi, 74 kota dan 268 kabupaten mustahil kebijakan Otonomi Daerah dapat diimplementasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah meliputi berbagai aspek diantaranya hubungan antara Pusat dan Daerah, bentuk dan struktur pemerintahan daerah, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan pihak ketiga. Selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan dilakukan implementasi kebijakan Otonomi Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah timbul beberapa permasalahan sebagai ekses pelaksanaannya. Sebagian pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul tersebut merupakan akibat dari kesalahan dan kelemahan kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22/1999 tersebut. Sehingga merekapun mengusulkan dan mengusahakan agar UU 22/1999 segera direvisi. Implementasi kebijakan Otonomi Daerah bukanlah berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan, namun mengalami berbagai kendala dan tantangan yang menghambat kelancaran implementasi kebijakan tersebut. Diantara kendala yang dihadapi implementasi kebijakan Otonomi Daerah adalah :
  • Perbedaan pemahaman dan persepsi dari berbagai kalangan terhadap kebijakan Otonomi Daerah.
  • Inkonsistensi dan melemahnya komitmen sebagian pejabat sektoral di tingkat Pusat terhadap kebijakan Otonomi Daerah.
  • Belum tersedianya regulasi yang memadai sebagai pedoman dan acuan implementasi Otonomi Daerah.
  • Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintahan di daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam.
  • Keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.
  • Keterbatasan kemampuan daerah dalam mengembangkan dan mengelola potensi daerah.
  • Kecemasan berlebihan dari kalangan dunia usaha terhadap kemungkinan lahirnya kebijakan Daerah yang memberatkan kalangan dunia usaha.
2.4.Asosiasi Pemerintah Daerah dan Peranannya dalam Implementasi Otonomi  Daerah

Asosiasi Pemerintahan Daerah didirikan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Sebagaimana diatur oleh Kepmendagri tersebut, yang dimaksud dengan Asosiasi Pemerintah Daerah adalah organisasi yang bersifat independen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka kerjasama antar Pemerintah Daerah Propinsi, antar Pemerintah Daerah Kabupaten dan antar Pemerintah Daerah Kota berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Asosiasi Pemerintah Daerah (APKASI, APEKSI dan APPSI) berhak untuk menempatkan wakilnya pada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah secara ideal diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan Otonomi Daerah. Peranan Asosiasi Pemerintah Kabupaten dalam mendukung implementasi Otonomi Daerah dapat dilihat dari dua aspek yaitu ; (1) aspek penyusunan dan penetapan peraturan pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah dan (2) aspek penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dari aspek penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah, peranan Asosiasi dapat dilihat pada keterlibatan Asosiasi dalam pembahasan dan perumusan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Semenjak diberlakukannya UU 22/1999, Asosiasi Pemerintah Daerah (APKASI, APEKSI dan APPSI) sering diundang oleh Pemerintah dalam pembahasan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang akan dikeluarkan diantaranya masalah kepegawaian, kewenangan daerah, pemberdayaan daerah, perencanaan pembangunan dan sebagainya. Pada setiap forum tersebut Asosiasi Pemerintah Daerah (APKASI, APEKSI dan APPSI) selalu berupaya menyampaikan aspirasi anggotanya dan memberikan masukan dan sumbangan pikiran dalam kerangka pemantapan implementasi Otonomi Daerah. Terhadap rancangan kebijakan yang kurang sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah, Asosiasi berusaha memberikan masukan dan sumbangan pikiran sehingga rancangan kebijakan tersebut dapat mendukung kebijakan Otonomi Daerah. Dalam rangka menampung aspirasi Daerah dan memberikan masukan kepada Pemerintah untuk penyusunan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2002, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) telah memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah (Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) dengan Daerah Kabupaten, Kota dan Propinsi. Forum pertemuan ini menghasilkan rekomendasi bagi DPOD dan Pemerintah dalam penetapan DAU tahun 2002. Selanjutnya untuk rangka menyalurkan aspirasi Daerah penghasil minyak dan gas bumi, APKASI juga sudah memfasilitasi forum pertemuan antara Daerah penghasil minyak dan gas bumi dengan Pemerintah (Departemen Sumber Daya Energi dan Mineral dan Departemen Keuangan) dalam. Melalui forum ini dibahas upaya mewujudkan pembagian hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang adil dan transparan. Keikutsertaan pada pembahasan rancangan kebijakan Pemerintah serta menfasilitasi pertemuan Daerah dengan Pemerintah yang dilakukan oleh APKASI sesuai tujuan yang diatur dalam Konstitusi APKASI pasal 8 huruf a dan e yang menyatakan sebagai berikut :
  • Memberikan masukan dan pertimbangan secara proaktif terhadap semua kebijakan Pemerintah dan atau pihak lain yang menyangkut kepentingan Kabupaten.
  • Memfasilitasi pertukaran informasi antar Pemerintah Kabupaten dan atau pihak lain.
Sedangkan dari aspek penyelenggaraan Otonomi Daerah, peranan Asosiasi Pemerintah Daerah diwujudkan dalam beberapa kegiatan yang berhubungan baik secara langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam setiap kesempatan Asosiasi Pemerintah Daerah selalu memasyarakatkan kebijakan Otonomi Daerah kepada berbagai kalangan. Seperti halnya dengan APKASI yang sering diundang dalam berbagai forum seminar, lokakarya dan diskusi oleh berbagai lembaga baik pemerintah, non pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta baik sebagai narasumber maupun peserta, selalu berupaya memasyarakatkan dan meluruskan persepsi berbagai pihak terhadap Otonomi Daerah. Kemudian dalam beberapa kesempatan Asosiasi Pemerintah Daerah berupaya menyalurkan dan memperju-angkan aspirasi dan kepentingan Daerah kepada Pusat. APKASI misalnya, dalam menyikapi permasalahan kekurangan dana untuk membayar gaji dan rapel kekurangan gaji pegawai telah menyurati Pemerintah (Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri) untuk mencari solusi bagi permasalahan tersebut. Demikian juga halnya dengan kewenangan daerah bidang pertanahan yang menjadi permasalahan di Daerah, APKASI juga telah menyurati Pemerintah (Mendagri/Kepala BPN) untuk mencarikan pemecahannya. Dalam rangka mempromosikan keanekaragaman potensi Daerah sekaligus pemberdayaan potensi daerah tersebut, Asosiasi Pemerintah Daerah (APKASI, APEKSI dan APPSI) bekerjasama dengan event organizer akan melaksanakan kegiatan Otonomi Indonesia Expo 2001 pada akhir Oktober 2001 ini. Sebagai organisasi yang baru berdiri ketiga Asosiasi Pemerintah Daerah telah berupaya dengan sekuat tenaga untuk mendukung implementasi Otonomi Daerah. Melalui berbagai program dan kegiatan Asosiasi Pemerintah Daerah telah berupaya berpean aktif dalam memasyarakatkan dan mengimplemen-tasikan Otonomi Daerah. Namun semua yang telah dilakukan tersebut masih merupakan permulaan, karena masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi Otonomi Daerah ke depan. Disamping beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan seperti dipaparkan di depan, masih banyak program kerja dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh ketiga Asosiasi Pemerintah Daerah tersebut. Satu hal yang perlu disadari bahwa Asosiasi Pemerintah daerah adalah salah satu komponen kecil yang ikut menentukan keberhasilan implementasi Otonomi Daerah dalam penyeleng-garaan pemerintahan di Daerah. Komponen kecil telah mencoba untuk berbuat walaupun secara nyata belum nampak hasilnya, tetapi sedikit sudah berarti daripada tidak sama sekali. Ke depan diharapkan peran serta komponen bangsa lain sangat diharapkan.  

BAB III
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DALAM PERSPEKTIFOTONOMI DAERAh DI KABUPATEN AGAM.

1 Visi Strategis Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Agam

Visi strategis kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Agam meliputi ruang lingkup  kekuasaan di bidang politik, kekuasaan bidang ekonomi dan kekuasaan bidang social, yaitu
  • Governmental power sharing , merupakan kekuasaan di bidang politik untuk membentuk dan mengelola kepemerintahan yang baik (good governance) yang terpilih melalui suatu proses pemilihan yang demokratis sehingga melahirkan pemerintahan yang responsif dan antisipatif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
  • Economical sharing , merupakan suatu kekuatan dalam pengembangan ekonomi daerah sehingga terbukanya kesempatan mengelola sumber daya alam untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi. Pengembangan ekonomi secara pola tumbuh growth strategy ekonomi rakyat, usaha kecil, m eneng ah dan koperasi mendorong kehidupan ekonomi lokal menuju perkembangan ekonomi lokal, nasional dan global.
  • Social cultural sharing , merupakan kekuasaan bidang sosial dimana Daerah memberikan kontribusi terhadap upaya menciptakan kondisi yang kondusif terhadap :
    1. Pemeliharaan nilai adat, pendekatan pemerintah terhadap masyarakat.
    2. Daya tanggap terhadap perkembangan sosisal budaya.
    3. Jaminan pelayanan menjadikan daerahnya sebagai daerah services .
Melalui visi strategis kebijakan Otonomi Daerah dikembangkan berbagai langkah dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu. Pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir khususnya serta masyarakat Daerah secara umum. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah tersebut. Visi strategis government power sharing akan mengarahkan terbentuknya pemerintahan daerah yang responsi dan antisipatif terhadap semua kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dengan penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diakomodasikan semua kepentingan baik masyarakat lokal, investor maupun keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Melalui visi strategis economical sharing diupayakan pengembangan dan peningkatan kapasitas perekonomian usaha kecil, menengah dan koperasi melalui pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir dengan memperhatikan keseimbangan antara aspirasi dan kepentingan masyarakat dengan kondisi dan kemampuan Daerah. Pengelolaan kawasan pesisir dan sumber daya alam yang terdapat disana secara optimal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Daerah yang akan menjadi pilar perekonomian nasional. Visi strategis social cultural sharing akan menjamin tetap terpeliharanya nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat di kawasan pesisir. Sehingga pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat sejahtera tidak mengabaikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian visi strategis kebijakan Otonomi Daerah sangat mendukung upaya-upaya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir secara terpadu, sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.2 Pedoman Umum Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Kabupaten Agam

Berbagai permasalahan yang cukup kompleks dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir selama ini perlu untuk segera di atasi. Pada beberapa daerah pengelolaan kawasan pesisir membawa dampak terhadap degradasi kualitas lingkungan pesisir. Disamping itu pengelolaan kawasan pesisir juga membawa dampak terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pedoman umum pengelolaan kawasan pesisir di Kabupaten Agam sangat diperlukan karena beberapa hal antara lain :
  • Berbagai permasalahan dalam pengelolaan kawasan pesisir disebabkan karena belum adanya regulasi yang jelas sebagai pedoman dan panduan dalam pengelolaan kawasan pesisir.
  • Pengelolaan kawasan pesisir selama ini cenderung bersifat sektoral. Misalnya kegiatan reklamasi pantai untuk pembangunan kawasan perumahan atau pelabuhan kadang-kadang kurang memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan. Demikian juga pembangunan kawasan wisata di daerah pesisir kadang-kadang kurang memperhatikan dampaknya terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  • Kawasan pesisir sebagai suatu kesatuan ekosistem tidak dapat dilihat hanya dalam batas wilayah administratif pemerintahan. Sebagai suatu kesatuan ekosistem pengelolaan kawasan pesisir pada Daerah Otonom yang berbatasan perlu dilakukan secara terpadu.
  • Kebijakan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah merupakan suatu kebijakan nasional yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Kewenangan Daerah dalam mengelola kawasan pesisir perlu ditingkatkan implementasinya.
Pedoman umum pengelolaan kawasan pesisir terpadu bertujuan untuk menyamakan persepsi para stakeholders di Kabupaten Agam dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Dengan pedoman umum diatur ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah yang harus diikuti dan dipenuhi dalam pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu. Untuk dapat diterapkan secara menyeluruh dalam pengelolaan kawasan pesisir maka pedoman umum pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu harus memenuhi beberapa kondisi sebagai berikut :
  • Mengadopsi kebijakan Otonomi Daerah. Pedoman umum tersebut harus mengacu kebijakan Otonomi Daerah sehingga tidak bertentangan dengan kebijakan Otonomi Daerah yang sudah diimple-mentasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  • Memadukan aspirasi dan kepentingan dari berbagai aspek kehidupan. Pedoman umum hendaknya dapat memperhatikan segala aspek kehidupan sebagaimana konsep Integrated Coastal Zone Management. Dengan memperhatikan segala aspek kehidupan akan dapat dihindari dampak kegiatan suatu sektor terhadap sektor lainnya.
  • Memadukan aspirasi dan kepentingan dari para stakeholders. Untuk tidak menimbulkan konflik horizontal dan vertikal di tengah masyarakat baik antar masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan pihak ketiga maupun antara pemerintah dengan pihak ketiga maka pedoman umum ini harus dapat mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan dari para stakeholders.
  • Menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan. Konsep pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan sekarang dan ke depan merupakan tuntutan dan kebutuhan mengingatnya semakin menipis dan berkurangnya sumber daya alam bagi generasi mendatang. Untuk menjamin kepentingan dan kelangsung hidup generasi mendatang maka diperlukan pedoman umum yang menggunakan prinsip lestari dan berkelanjutan.
  • Memperhatikan kelestarian nilai-nilai sosial budaya masyarakat lokal. Pedoman umum bagi pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu hendaknya memperhatikan kelestarian nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang sangat beraneka ragam. Pengelolaan kawasan pesisir hendaknya tidak mengakibatkan degradasi nilai- nilai sosial budaya masyarakat.
  • Memperhatikan dan menghargai potensi dan kondisi Daerah. Potensi dan kondisi yang sangat bervariasi dari Daerah yang berada di kawasan pesisir harus menjadi perhatian dalam penyusunan pedoman umum pengelolaan kawasan pesisir.
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pedoman umum pengelolaan kawasan pesisir sangat diperlukan, sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi Daerah dalam menetapkan kebijakan pengelolaan kawasan pesisir di Daerah. Pedoman umum tersebut diharapkan dapat menjadi payung bagi pengelolaan kawasan pesisir secara nasional. Efektivitas penerapan pedoman umum pengelolaan kawasan pesisir akan dapat diwujudkan jika pedoman tersebut dijiwai oleh semangat desentralisasi dan Otonomi Daerah. Karena sesungguhnya Daerah lebih mengetahui dan memahami kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat dan daerahnya.

3.3.
Isu Strategis Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Kabupaten Agam

Dengan semakin mencuatnya paradigma pembangunan kelautan serta dilaksanakannya otonomi daerah, maka semakin terbaca beberapa persoalan serius yang menjadi isu-isu strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten Agam, yaitu:
  1. Kondisi sumberdaya pesisir dan laut yang bersifat common property (milik bersama) dengan akses yang bersifat quasi open access. Istilah common property ini lebih mengarah pada kepemilikan yang berada di bawah kontrol pemerintah atau lebih mengarah pada sifat sumberdaya yang merupakan public domain, sehingga sifat sumberdaya tersebut bukanlah tidak ada pemiliknya. Ini berarti sumberdaya tersebut tidak terdefinisikan dalam hal kepemilikannya sehingga menimbulkan gejala yang disebut dengan dissipated resource rent, yaitu hilangnya rente sumberdaya yang semestinya diperoleh dari pengelolaan yang optimal. Dengan adanya sifat sumberdaya yang quasi open access tersebut, maka tindakan salah satu pihak yang merugikan pihak lain tidak dapat terkoreksi oleh pasar (market failure). Hal ini menimbulkan ketidak efisienan ekonomi karena semua pihak akan berusaha mengeksploitasi sumberdaya sebesar-besarnya, jika tidak maka pihak lain yang akan mendapat keuntungan. Kondisi seperti inilah yang terjadi saat ini. Dengan didukung oleh teknologi, pihak-pihak yang lebih kuat dan mampu mengeksploitasi sumberdaya secara berlebihan sehingga terjadi hukum rimba (siapa yang kuat, dia yang menang) dan daya produksi alamiah menjadi terganggu.
  2. Adanya degradasi lingkungan pesisir dan laut. Pada awal tahun 80-an, banyak pihak yang tersentak setelah menyaksikan kebijakan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan produktivitas ternyata telah menimbulkan kerusakan yang serius terhadap lingkungan. Program modernisasi perikanan contohya, yang bertujuan menigkatkan produksi hasil tangkapan nelayan menggunakan teknologi penangkapan yang semakin modern tidak disertai dengan sosialisasi pemahaman yang baik terhadap lingkungan kelautan. Hal ini berakibat fatal terhadap kelestarian lingkungan karena terjadi ekploitasi sumberdaya secara maksimal tanpa memperhatikan potensi lestari yang ada. Degradasi lingkungan pesisir dan laut yangmanjdi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir dan nelayan akibat faktor-faktor lain masih berlanjut hingga saat ini seperti misalnya pencemaran lingkungan perairan akibat limbah industri dan rumah tangga. Selain merusak potensi sumberdaya perairan, degradasi lingkungan ini juga berakibat buruk bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, terutama masyarakat pesisir.
  3. Kemiskinan dan kesejahteraan nelayan. Perikanan di daerah ini melibatkan banyak stakeholders. Yang paling vital adalah nelayan kecil yang merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya. Mereka hidup dalam kemiskinan dan tekanan-tekanan sosial ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan sebagai faktor alamiah dan non alamiah. Faktor alamiah berkaitan dengan fluktuasi musim dan struktur alamiah sumberdaya ekonomi desa. Sedangkan faktor non alamiah berhubungan dengan keterbatasn daya jangkau teknologi, ketimpangan dalam sistem bagi hasil, tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya jaringan pemasaran, tidak berfungsinya koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang ada. Perubahan sosial ekonomi di desa-desa pesisir atau desa nelayan telah memperjelas garis stratifikasi sosial masyarakatnya. Nelayan buruh telah memberikan kontribusinya terhadap akumulasi kekayaan ekonomi pada sebagian kecil masyarakatnya yang memiliki alat produksi serta pihak yang menguasai modal dan pasar. Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan kehidupan yang melanda tumah tangga nelayan buruh tidak memungkinkan anggota keluarganya terlibat aktif dalam tanggung jawab sosial di luar permasalahan kehidupan yang substansial bagi mereka. Faktor yang demikian sering menjadi alasan bagi pihak lain untuk menilai secara negatif perilaku sosial masyarakat nelayan. Persepsi seperti ini hanya melestarikan kesenjangan hubungan sosial dalam relasi politik antara pemerintah dan masyarakat nelayan. Dalam jangka panjang, hal ini tidak menguntungkan untuk mendorong perwujudan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu diperlukan reorientasi model kepemimpinan dan sasaran perencanaan pembangunan agar lebih kontekstual dan partisipatif.
  4. Akses pemanfaatan teknologi yang terbatas. Semakin tingginya persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir, menuntut masyarakat untuk memaksimalkan produksi mereka. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan penggunaan teknologi. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam penggunaan teknologi ini menjadi salah satu kendala dan pemicu adanya eksploitasi sumberdaya yang merusak potensi lestari dan berdampak negatif bagi lingkungan. Salah satu contohnya adalah penggunaan bom ikan dan potasium sianida untuk menangkap jenis-jenis ikan dengan nilai ekonomis tinggi di habitat terumbu karang telah merusak dan menimbulkan pencemaran lingkungan yang parah. Contoh lain adalah adanya kesenjangan penggunaan teknologi antara nelayan besar dan tradisional yang berakibat pada makin terdesaknya nelayan tradisional dalam persaingan pemanfaatan sumberdaya laut, sehingga banyak yang beralih profesi menjadi buruh nelayan atau buruh bangunan.
  5. Peraturan dan kebijakan yang kurang kondusif. Dengan lahirnya aturan main yang menyangkut hak kepemilikan sumberdaya pada tingkat lokal, secara tidak langsung akan memberikan hak kepemilikan (property rights) kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengelola sumberdaya pesisir dan laut secara lebih rasional mengingat ketersediaan sumberdaya serta terdegradasinya sumberdaya akan menentukan tingkat kemakmuran masyarakat di daerah yang bersangkutan. Kebijakan pembangunan perikanan yang dijalankan seharusnya tidak hanya mengejar kepentingan ekonomi (khususnya peningkatan devisa negara dari ekspor hasil laut), tetapi juga diimbangi secara proporsional dengan komitmen menjaga kelestarian sumberdaya perikanan yang ada. Disamping itu, harus pula ada komitmen yang tinggi dan konsisten dalam menegakkan peraturan hukum yang berlaku agar dapat menghindari terjadinya konflik-konflik sosial dan ekonomi.
3.4.Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Kabupaten Agam

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu yang mucul dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut ini, dibutuhkan suatu model pengelolaan yang kolaboratif yang memadukan antara unsur masyarakat pengguna (kelompok nelayan, pengusaha perikanan, dll) dan pemerintah yang dikenal dengan Co-management yang menghindari peran dominan yang berlebihan dari satu pihak dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut sehingga pembiasaan aspirasi pada satu pihak dapat dieliminasi. Melalui model ini, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilaksanakan dengan menyatukan lembaga-lembaga terkait terutama masyarakat dan pemerintah serta stakeholder lainnya dalam setiap proses pengelolaan sumberdaya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan. Pembagian tanggung jawab dan wewenang antar stakehoder dapat terjadi dalam berbagai pola, tergantung kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia dan institusi yang ada di masing-masing daerah. Susuna dalam model pengelolaan ini bukanlah sebuah struktur legal yang statis terhadap hak dan aturan, melainkan sebuah proses yang dinamis dalam menciptakan sebuah struktur lembaga yang baru. Dalam jangka panjang, pelaksanaan Co-management ini di yakini akan memberikan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik yaitu:
  • Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya pesisir dan laut dalam menunjang kehidupan.
  • Sabtu 02-08-2014
    Genap 2013/2014

    Tidak ada jadwal perkuliahan hari ini
Fasilitas Pencarian
Pendidikan Khusus Profesi Advokat 2013
E-Journal
Advertisement
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=46&Itemid=93

http://pkpafhubh.wordpress.com/

Polling


Apa penilaian anda terhadap website fakultas hukum universitas Bung Hatta Ini ?



Sangat Bagus

Bagus

Cukup

Kurang



Dipublikasikan oleh pagaruyung
Pemilih: 967 Komentar: 0
Jajak pendapat sebelumnya

Copyright (c) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Development & Design by Djamboe WebDesign