Artikel

Dua orang Dosen Universitas Bung Hatta, Dr. Zarfinal Lambing Dt. Mangkudun, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum) dan Dr. Drs. M. Sayuti Dt. Rajo Panghulu, M.Pd. (Dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP; Ketua LKAAM Sumbar) menjadi Pemateri dalam forum Webinar "Pemberdayaan Pemangku Adat Kabupaten Solok", Jum'at 4 Desember 2020 mulai pukul 8.00 sampai selesai.

Dr. Zarfinal Lambing yang juga merupakan Wakil Dekan Fakultas Hukum, memaparkan materi tentang "Penyelesaian Sengketa Adat", sedangkan Dr. M. Sayuti menjelaskan tentang "Upaya LKAAM Sumbar dalam Meningkatan Sumberdaya Pemangku Adat".

Sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, kedua pemateri sepakat untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti perintah Perda Sumbar tentang Nagari itu, terutama dalam upaya pembentukan Lembaga Peradilan Adat.

Dr. Zarfinal Lambing menyoroti kelemahan Perda tersebut, terkait dengan ketentuan mengenai Mediator yang akan menyelesaikan sengketa adat dalam Lembaga Peradilan Adat. Menurut salah seorang Panghulu Suku di Kabupaten Solok ini, Mediator yang akan menyelesaikan sengketa adat dalam Lembaga Peradilan Adat harus diisi dari unsur pemangku adat bersertifikat setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Sejalan dengan itu, Dr. M. Sayuti Dt. Rajo Pangulu dalam kapasitas sebagai Ketua LKAAM Sumbar mendorong pemangku adat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator.

Pada bagian lain kedua akademisi yang juga pemangku adat ini sepakat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak berwenang memutus sengketa adat, tetapi hanya mendamaikan para pihak yang bersengketa. Perdamaian yang dimediasi oleh Mediator Bersertifikat merupakan cara penyelesaian sengketa terbaik, karena didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. (zldm)

Pendidikan Karakter Universitas Bung Hatta (PENDIKAR) kembali menggelar kegiatan pengembangan soft skills secara online via aplikasi zoom meeting yang dilaksanakan setiap hari Jumat mulai pukul 08.00 sampai selesai.

Pendikar edisi ke-9, Jumat 4/12/20 mengangkat tema "Pemilu Bersih dalam Kemajuan Bangsa"  dengan menghadirkan , Nova Indra , Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.

Nova Indra dalam pemaparannya terkait dengan pilkada serentak tanggal 9 Desember nanti menyebutkan bahwa, pemilih pemula atau pemililih muda adalah sesuatu yang sangat penting karena mereka adalah pemilih yang membawa perubahan yang harus mampu membuat perubahan-perubahan dan sangat peka dengan kekinian.

Dijelaskan Nova, bahwa politik itu penting, karena politik itu adalah seni bagaimana mencapai suatu tujuan, ia mengajak untuk memahahi politik itu secara baik. “Mahasiswa harus  siap dengan konsep dan solusinya, jangan golput, karena golput itu adalah suatu aktifitas yang sangat tidak produktif”, tegasnya
Ditambahkan Nova, partisipasi pemilih dan terpilihnya seseorang tergantung pada persentase keterpihannya.

“Jika banyak pemuda yang memiliki pemikiran kritis, produktif namun golput maka akan terpilih pemimpin yang tidak kredibel," papar alumnus Universitas Bung Hatta itu.

Sebagai generasi penerus, Nova mengajak agar jadilah pemilih yang bersih, jujur, tidak membeli kucing dalam karung, tidak golput, tidak terlibat politik uang atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pelanggaran aturan yang sudah berlaku.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H, sebagai pemateri kedua menyebutkan bahwa, mahasiswa Universitas Bung Hatta harus memiliki karakter seperti Bung Hatta, harus melek dengan Pemilu untuk mendapatkan pemimpin untuk 5 tahun ke depan.

"Dengan memiliki karakter yang kuat, apa pun janji-janji politik atau lainnya tidak bisa merubah pilihannya atau untuk tidak menggunakan hak pilihnya. “Mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan dan paham dengan nilai-nilai norma yang ada di tengah masyarakat serta harus bisa bersosialisasi dan membangun komunikasi yang baik," pintanya

Ditambahkan Uning, sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta harus sebagai agent of control dan menggunakan hak pilih dengan bijak. “Dan jadilah pemuda yang memiliki karakter yang kuat, aktif, positif serta ikut berperan dalam segala hal” tambah Uning. (IM).

Civitas Akademika yang ingin melihat karya ilmiahnya ketika berada pada jaringan internet dimana saja berada, pemustaka yang mencari referensi atau bahan rujukan mengenai karya ilmiah tidak perlu lagi repot-repot berkunjung ke gedung perpustakaan, cukup mengunjungi https://pustaka.bunghatta.ac.id/index.php/download/category/2-skripsi-dan-tugas-akhir.

atau bisa juga kunjungi laman : http://repo.bunghatta.ac.id/

Mohon dukungan, agar kami bisa terus memperbaharui bahan-bahan terbaru setiap hari

Semoga bermanfaat, Selamat berjuang (IM)

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Kantor Hukum Liberty melaksanakan penandatangan MoA pada Kamis, tanggal 3 Desember 2020, bertempat di Kantor Hukum Liberty, Padang. Penandatangan MoA tentang "Penyelenggaraan Magang Dalam Rangka Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2020" dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum dan Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H.,M.H selaku Direktur Kantor Hukum Liberty.

Maksud penandantangan MoA program magang tersebut dilakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

Dengan penandatanganan MoA tersebut diharapkan para pihak dapat mensinergikan kompetensi yang dimiliki dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. (*RBG) 

Dalam rangka mempersiapkan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) Program Pertukaran Mahasiswa (student exchange) pada Kamis (26/11) di Hotel Grand Zuri, Padang.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD Program Pertukaran Mahasiswa dalam Kurikulum MBKM diadakan dengan tujuan untuk sosialisasi kurikulum MBKM pada mitra/institusi pada perguruan tinggi yang dituju, penyamaan persepsi Kurikulum MBKM dengan mitra/institusi yang dituju, dan menjaring masukan serta usulan dari peserta FGD guna penyempurnaan implementasi pertukaran mahasiswa nantinya.

Sebagai pemantik diskusi, narasumber dalam FGD ini adalah Dr. Tun Huseno, S.E.,M.Si (Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat) dan Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta).

Dalam pemaparannya, Tun Huseno menjelaskan bahwa IPDN Kampus Sumatera Barat bersedia dan membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dalam mengimplementasikan kurikulum MBKM khususnya dalam pelaksanaan program pertukaran mahasiswa. Selain itu, IPDN Kampus Suumatera Barat juga terbuka untuk melakukan kerjasama dalam bentuk pelatihan pembuatan peraturan nagari di nagari-nagari di Sumatera Barat, join riset untuk menunjang akreditasi kampus, dan menjadi mitra dalam pembinaan Nagari Tabek Patah sebagai "Smart Nagari"  dengan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Yofiza Media sebagai narasumber kedua dalam FGD ini memaparkan materi dengan judul "Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Melalui Program Hak Belajar Di Luar Program Studi". Terkait dengan program pertukaran mahasiswa, terdapat 3 (tiga) model pertukaran mahasiswa di Fakultas Hukum pada kurikulum MBKM, yaitu dilaksanakan antar prodi dalam perguruan tinggi, antar prodi yang sama dengan perguruan tinggi berbeda, dan antar prodi antar perguruan tinggi. Pertukaran mahasiswa ini ditujukan agar mahasiswa mempunyai kesempatan belajar lintas kampus, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, serta transfer of knowledge guna menutupi disparitas pendidikan, pungkasnya. (*RBG)

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta bekerjasama dengan Kantor Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan kuliah umum yang bertajuk “Perlindungan Karya Tulis Ilmiah”. 

Kuliah umum tersebut menghadirkan dua narasumber yaitu Amru Walid Batubara (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Sumbar) dan Surya Prahara (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang). 

Kegiatan yang terbuka bagi seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta itu diselenggarakan pada Selasa, 10 November 2020 melalui aplikasi Zoom.

Pada kesempatan tersebut, Amru Walid Batubara selaku narasumber pertama menyampaikan materi tentang Perlindungan Hak Cipta. 

Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa “hak cipta merupakan hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Selanjutnya, Amru menjelaskan di dalam hak cipta terdapat hak moral dan hak ekonomi yang akan memberikan perlindungan kepada Pencipta terkait karya yang telah dihasilkan. Masa berlaku hak cipta, tergantung kepada jenis karya cipta yang dihasilkan, seperti hak cipta berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan, hak cipta yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 tahun, dan lain-lain, pungkas Amru.

Narasumber selanjutnya Surya Prahara menyampaikan materi berjudul Mahasiswa dan Hak Kekayaan Intelektual. 

Surya menjelaskan bahwa mahasiswa bisa menghasilkan hak kekayaan intelektual selama kuliah dalam bentuk Karya Tulis berupa artikel ilmiah, skripsi, artikel jurnal dan Tugas Kuliah/Project berupa project tugas akhir, poster, video pendek, dan lain-lain. 

Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan defisini bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentu nyata. 

Namun, dalam menghasilkan hak cipta selama kuliah, mahasiswa jangan sampai melakukan plagiarism, karena tentu saja hal tersebut merupakan pelanggaran dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menghindari hal tersebut, maka setiap ide yang diambil dari tulisan aslinya maka wajib menyertakan identitas dari penulis yang bersangkutan dalam bentuk (footnote atau endnote atau bodynote, sesuai format yang diperlukan). Terlepas dari apakah kita melakukan parafrase atau tidak, ujar Surya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum yang turut hadir pada acara tersebut menyampaikan bahwa kuliah umum ini merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dijalin Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Kanwil Kemenkumham Sumbar dalam bidang Pendidikan dan Pembelajaran. Selain itu, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar sivitas akademika khususnya di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta baik dosen, dan mahasiswa memahami bahwa artikel, jurnal, karya ilmiah yang dihasilkan merupakan kekayaan lembaga dan harus dilindungi. 

Hal ini bukan saja untuk meningkatkan jumlah publikasi dosen dan mahasiswa tapi juga penting untuk meningkatkan webometric. Dengan perkembangan teknologi saat ini, ada kecenderungan mahasiswa melakukan copy paste dalam menghasilkan sebuah karya tulis. Untuk meminimalisir Tindakan plagiat, maka Universitas Bung Hatta mengeluarkan kebijakan untuk melakukan test similarity dengan toleransi 20%. Kebijakan tersebut diberlakukan diseluruh fakultas yang ada di Universitas Bung Hatta tanpa terkecuali Fakultas Hukum, tutup Uning. *RBG

Gerakan Suara Rakyat (GSR) menggelar diskusi Kuliah Bersama Rakyat dengan mengangkat tajuk "Bahaya Laten UU Cipta Kerja".

Diskusi tersebut dihelat karena UU Cipta Kerja menjadi salah satu topik hangat yang diperdebatkan, mengingat lahirnya UU ini sarat dengan kontroversi. Seperti proses pembahasan RUU menjadi UU tidak melibatkan partisipasi publik, draft pengesahan yang beredar dengan berbagai macam versi, dan lain-lain.

"Melalui tajuk yang diusung dalam diskusi ini, kita mengharapkan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu mendapatkan pandangan dan masukan secara komprehensif dari para pakar atau yang mengerti dalam bidang hukum. Agar dapat memperdalam pengetahuan masyarakat mengenai hukum pidana, hukum administrasi negara, formula sanksi administratif, formulasi sanksi pidana, dan mengawal regulasi," ucap Helmi Chandra., SH., MH saat memberikan materi dalam diskusi tersebut, di Volks Coffe, Padang, Selasa (3/11/2020).

Helmi mengatakan, Omnibuslaw tidak ada dalam ketentuan inspirasi hukum negara Indonesia, penerapan undang-undang lebih mengacu kepada aturan yang dibuat oleh negara lain, dan salah satu negara yang dimaksud yaitu Amerika, sehingga pemerintah cenderung mengadopsi aturan luar, dimana belum tentu sesuai dengan iklim hukum di negara Indonesia.

Disamping itu Hendriko Arizal, SH., MH., juga merupakan pemantik dalam diskusi tersebut, ia mengatakan, pemerintah selalu menutup mata terhadap suara rakyat, dan wajar saja rakyat beropini ada rencana jahat yang dilakukan pemerintah, dimana segala regulasi yang dibuat selalu dikembalikan atau di putuskan di pusat untuk memenuhi kepentingan oligarki.

Hendriko mengharapkan diskusi bersama rakyat terus dilakukan secara terus menerus, sehingga tidak ada sekat yang membatasi antar mahasiswa, buruh, nelayan, dan masyarakat profesi lainnya.

"Kedepannya gerakan kecil ini tidak pudar, dan terus dilakukan oleh generasi selanjutnya, walaupun gerakan kecil tentunya akan berdampak besar untuk kemajuan pola pikir secara bersama" Ujar Hendriko. **Leo-Wawasan Proklamator

Artikel ini sebelumnya telah dipublish di http://wawasanproklamator.com/berita/3073/2-orang-dosen-universitas-bung-hatta-menjadi-pemantik-diskusi-omnibus-law.html

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta bekerjasama dengan Kantor Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan Kuliah Umum dengan tema "Perlindungan Karya Tulis Ilmiah" pada Selasa, 10 November 2020, Pukul 08.30 - 12.00 WIB.

Narasumber dalam kuliah umum ini adalah:

1. Amru Walid Batubara (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumbar)

2. Surya Prahara (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta)

Kuliah umum akan diselenggarakan menggunakan aplikasi Zoom Meeting.

Meeting ID : 988 2708 2996

Passcode : 5WKUsY

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2087/E2/BP/2020 perihal Pengumuman Penerima Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menjadi salah satu program studi yang menerima program bantuan MBKM.

Menindaklanjuti hal tersebut, rapat progres kegiatan MBKM dilaksanakan pada hari Jumat (2/10). Rapat yang dipimpin langsung oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum digelar secara daring melalui zoom yang dihadiri oleh ketua bagian dan dosen Fakultas Hukum.

Adapun program MBKM yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Hukum adalah dalam bentuk program magang, student exchange, dan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-Tematik) ”Membangun Nagari”.

Selain, Fakultas Hukum, program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta yang menerima hibah MBKM adalah Teknik Elektro dan Teknik Industri yang berada di Fakultas Teknologi dan Industri.

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta melaksanakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun Akademik 2020/2021 secara daring pada Jumat (18/9/2020) dan Sabtu (19/9/2020) melalui aplikasi zoom. Kegiataan PKKMB di fakultas ini, merupakan rangkaian dari kegiatan PKKMB yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh universitas pada Kamis (17/9/2020).

Walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara daring, hal ini tidak mengurangi khidmat dan meriahnya acara. Hal ini terbukti dengan hadirnya 284 mahasiswa baru, dosen, dan tenaga kependidikan. Seluruh mahasiswa berpartisipasi aktif dari awal acara dimulai sampai agenda terakhir hari ini selesai.

Kegiatan pada hari kedua dan ketiga ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara virtual oleh seluruh peserta dan pelaksana PKKMB. Selanjutnya, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Uning Pratimaratri, SH., M. Hum, menyampaikan kata sambutannya. Dalam sambutannya, Dekan berpesan kepada mahasiswa baru untuk tetap semangat dan disiplin dalam menjalani proses perkuliahan yang nyata baru bagi mereka namun harus dihadapi dengan sistem daring.

Untuk memberikan motivasi lebih kepada mahasiswa baru, beberapa pemateri pun diundang baik dari dosen maupun dari para alumni.

Dr. Zarfinal, SH., MH, Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, menyajikan materi terkait dengan Pendalaman Akademik Fakultas dan Sistem Manajemen Pembelajaran. “Jika sistemnya diikuti dengan baik, maka tidak ada kata tidak mungkin untuk dapat meraih gelar Sarjana Hukum dalam 4 tahun,” jelas beliau. 

Selain itu, untuk Pendalaman Karakter Bung Hatta materi disampaikan oleh Drs. Suparman Khan, M.Hum. Karakter-karakter Bung Hatta yang patut ditauladani dipaparkan pada materi ini, yaitu jujur, santun, dan disiplin"

Agar mahasiswa mendapatkan motivasi selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum, narasumber yang berasal dari alumni dihadirkan dengan memberikan materi terkait "Kiat Sukses Kuliah di Perguruan Tinggi"

Adapun pemateri pada diskusi ini adalah Deri Asta, SH (Wali Kota Sawahlunto, Alumni Angkatan 1992), Miko Kamal, SH., LLM., Ph.D. (Pengacara dan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Alumni Angkatan 1990), dan Novianti S.H.,M.H (Peneliti Madya DPR RI, Alumni Angkatan 1986). Ada empat hal yang membuat mahasiswa sukses yaitu Membaca, Menulis, Meneliti, dan Organisasi.

Setelah beberapa materi tersebut, mahasiswa baru juga diperkenalkan dengan Lembaga Mahasiswa Fakultas. Dalam perkenalan ini Muhammad Ichsan (Ketua BEM) dan Muhammad Rehan Pangestu (Ketua DPMF) memandu kegiatan ini. Pada sesi ini mahasiswa baru diperkenalkan dengan perangkat-perangkat BEM dan DPMF Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru nantinya.

Sebelum acara berakhir, mahasiswa baru diajak mengikuti tour secara virtual untuk memperlihatkan ruangan-ruangan serta fasilitas-fasilitas yang tersedia yang tersedia di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Tidak pula momen kebersamaan ini didokumentasikan dengan foto bersama peserta dan pelaksana PKKMB.