Bank Nagari yang merupakan satu-satunya bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam waktu dekat akan melakukan konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah, berdasarkan keputusan bersama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan Rapat Pemegang Saham Bank Nagari. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu persiapan yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada nasabah Bank Nagari, dengan pertimbangan belum seluruhnya masyarakat Sumatera Barat memahami sistem keuangan syariah.

    Dalam rangka mensosialisasikan konversi Bank Nagari ini, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta bekerjasama dengan Bank Nagari, mengadakan kuliah umum dengan tema "Konversi Bank Nagari Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Bisnis" dengan narasumber:

    1. M. Riza Harry Susanto, S.H (Pemimpin Grup Hukum Divisi Sekretaris Perusahaan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat)

    2. Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta)

     

    Moderator 

    Hendriko Arizal, S.H.,M.H

     

    Webinar dilaksanakan pada:

    Hari/Tanggal       : Senin/ 28 Juni 2021

    Pukul                 : 09.00 - 12.00 WIB

    Media                : Zoom Meeting Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

    Link Pendaftaran : https://bit.ly/WEBINARPERDATAUBH2021 

     

     

    (hukum.ac.id, 15/06/21) Kamis, 10 Juni 2021 telah diselenggarakan Pelantikan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta periode 2020-2021 di Aula Lantai 4 Gedung B6 Kampus II Universitas Bung Hatta.

    Pelantikan Dewan Perwakilan Masyarakat Mahasiswa (DPMM FH) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FH) tersebut dihadiri oleh Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, Dr.Yofiza Media, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, Dr.Desmal Fajri, S.Ag.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan Eddy Soenarto,S.H.,M.H selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum.

    Selain menghadiri acara pelantikan, Wakil Dekan Fakultas Hukum sekaligus juga melantik kepengurusan BEM-FH dan DPM-FH periode tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Dekan menyampaikan ucapan terima kasih atas kemauan juga tekad pengurus untuk terus berkontribusi dalam memajukan fakultas dan berpesan kepada pengurus BEM maupun DPMF yang baru menjabat untuk benar-benar melaksanakan tugas dan amanahnya sebagai dewan kampus dalam mewadahi aspirasi para mahasiswa.

    Pengurus lembaga-lembaga kemahasiswaan yang di lantik pada hari itu adalah DPM FH yang diketuai oleh Ronaldo Dinilhaq Yandra, BEM FH yang diketuai oleh Muhammad Aqil Irfaan. Dengan total pengurus yang dilantik sebanyak 79 orang, dengan pengurus DPMM Sebanyak 23 orang dan BEM 56 orang.

    Aqil Irfaan, selaku Gubernur BEM Fakultas Hukum juga memberikan semangat dan pesan kepada kepengurusan dewan yang dilantik untuk dapat berperan aktif mewadahi aspirasi masyarakat mahasiswa “Kepada seluruh pengurus diharapkan agar bisa mewadahi seluruh Fakultas Hukum baik dari segi kegiatan maupun advokasi permasalahan mahasiswa Fakultas Hukum. Jadikan almamater Universitas Bung Hatta sebagai jiwa, warna merah yang melambangkan Fakultas Hukum sebagai jantung, BEM-FH sebagai badan, dan seluruh pengurus adalah otak yang akan menggerakkan itu semua demi tercapainya kesejahteraan mahasiswa dan juga untuk kejayaan Fakultas Hukum dan Universitas Bung Hatta yang dicintai,” ujarnya.

    Acara kali ini ditutup dengan simbolisasi serah terima jabatan dari DPM FH UBH dan BEM FH  2019/2020 ke DPM FH dan BEM FH 2020/2021 dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan. Semoga setelah serah terima jabatan ini dilaksanakan, teman-teman pengurus Lembaga Kemahasiswaan dapat menjalankan rencana kerjanya dengan baik serta apa yang diharapkan oleh masyarakat Fakultas Hukum dapat terwujud, pungkasnya. (AP)

    (hukum.ac.id, 16/06/2021) Prayudha Leo Prima dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terpilih menjadi wisudawan terbaik Tingkat Universitas Jenjang Pendidikan Strata 1 (S-1) pada wisuda ke-75 yang diselenggarakan  secara daring melalui saluran zoom dan luring di Balairung Caraka Kampus Proklamator I, Ulak Karang Padang, pada Sabtu (12/6/21) dengan IPK 3,99.

     

    Putra dari Almarhum Jhonnoeardy dan Ernawati ini secara resmi menyandang gelar Sarjana Hukum setelah berhasil mempertahankan skripsi dengan judul “Studi Perbandingan Hukum Terhadap Konsep “Contempt of Court” di Negara Indonesia, Malaysia, dan Pakistan” dalam pelaksanaan ujian skripsi, dengan pembimbing Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.

     

    Selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, Yudha (panggilan sapaannya) memiliki segudang prestasi baik tingkat regional maupun nasional.

     

    Beberapa prestasi yang pernah diraihnya adalah Best Speaker Lomba Debat “Anco Fest” Antar Mahasiswa Universitas Bung Hatta Tahun 2019, Peserta Lomba Debat Konstitusi antar Mahasiswa Perguruan Tinggi Se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Tahun 2019, Presenter Terbaik dalam Konferensi Nasional Hukum I yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Tahun 2019, Kepemilikan sertifikat Hak Cipta dalam pembuatan film “Rekayasa Lalu Lintas” Tahun  2020 dan sejumlah prestasi lainnya.

     

    Semua prestasi yang saya peroleh merupakan wujud bahwa selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta selain mendapat berbagai pelajaran dan pengalaman dari segala sisi terbaik, kampus juga selalu memberikan dukungan dan apresiasi dalam pengembangan diri dan skill mahasiswa khususnya saya, ujarnya.

     

    Semoga Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menjadi kampus yang menciptakan lulusan terbaik dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta semoga lebih banyak lagi mahasiswa yang bisa mengembangkan potensi dirinya di masa depan, tutupnya. (RBG)

    Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera mengadakan kerjasama untuk melakukan sinergi antar kampus dalam berbagai bidang.

     

    Salah satu kerjasama yang dijajaki adalah penggunaan fasilitas peradilan semu milik Laboratorium Hukum Fakultas Hukum untuk praktek peradilan semu mahasiswa UNU sesuai dengan Memorandum of Agreement (MoA), yang telah ditanda tangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Uning Pratimarati dan Rifka Zuwanda,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora UNU, pada tanggal 28 Mei 2021 lalu.

     

    Dr. Uning Pratimaratri mengatakan bahwa peradilan semu merupakan simulasi praktik persidangan, dimana kegiatan tersebut merupakan pelatihan bagi mahasiswa terkait kemampuan litigasi dan berfungsi sebagai unsur penunjang pendidikan hukum. Selaku Dekan, saya menyambut dengan sangat baik kerjasama dalam praktek peradilan semu ini, ujarnya.

     

    Lebih lanjut, Rifka Zuwanda menambahkan dengan adanya kerjasama ini diharapkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta khususnya mahasiswa UNU memahami praktik beracara pada peradilan sesuai dengan norma, asas maupun prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya mahasiswa UNU memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan pengetahuan hukum acara tersebut dalam praktik nyata sebagai penegak hukum maupun penegak keadilan. Selaku dekan, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami guna melakukan praktek peradilan semu ini, tutupnya. (rbg)

    Politik, demokrasi dan korupsi merupakan tiga kata yang tidak ada habisnya dibahas saat ini. Sehingga setiap pembahasan terkait tiga hal tersebut menjadi suatu pengingat akan upaya bersama dalam menegakkan hukum. 

    Menanggapi kondisi ini, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta bekerja sama dengan Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI) menggelar kegiatan Bedah Buku "Merawat Demokrasi Menanam Antikorupsi" karya Helmi Chanda SY, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 

    Kegiatan bedah buku ini diselenggarakan secara daring dengan menghadirkan pembahas:

    1. Prof. Ningrum Natasya Sirait,S.H.,M.Li (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

    2. Feri Amsari, S.H.,M.H.,LL.M (Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas)

     

    Waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

    Hari/Tanggal : Jum'at/ 11 Juni 2021

    Pukul : 14.00 - selesai

    Media : Zoom

    Link Pendaftaran : https://bit.ly/bedahbukubhakti 

    Badai yang menerpa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak kunjung berhenti, lembaga ini diamputasi secara sistemik. Dimulai dengan revisi UU KPK, menetapkan seorang pelanggar etik sebagai pimpinan  dan kali ini 75 orang pegawai KPK yang integritas dan nasionalismenya tidak perlu dipertanyakan justru digagalkan dalam Tes Wawasan Kebangsaan. Peristiwa ini seakan menjadi simbol matinya upaya pemberantasan korupsi di era presiden Joko Widodo.

    Untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul dibenak kita semua terkait bagaimana menyelamatkan KPK dan strategi apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan KPK, Bagian Hukum Pidana bekerjasama dengan Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, mengadakan webinar dengan tema "Masa Depan KPK Pasca TWK" dengan narasumber :

    1.Giri Suprapdiono (Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

    2.Charles Simabura (Dosen & Peneliti PUSAKO Universitas Andalas)

    3.Hendriko Arizal (Dosen & Peneliti BHAKTI Universitas Bung Hatta)

     

    Moderator

    Resma Bintani Gustaliza

     

    Webinar dilaksanakan pada

    Hari/Tanggal : Kamis, 10 Juni 2021

    Pukul : 08.30 - 12.00

    Media : Zoom

    Link Zoom Meeting : http://bit.ly/bhaktiwebinar 

    Registrasi untuk E-Sertifikat : http://bit.ly/masadepankpkpascatwk 

    Siapa bilang kuliah di swasta mahal? Ada beberapa universitas swasta di Padang ini justru memberikan kemudahan biaya kuliah, salah satunya adalah Universitas Bung Hatta (UBH).

    Biaya uang kuliah mahasiswa baru Universitas Bung Hatta (UBH) Tahun Akademik 2020/2021 pada semester I dan semester II dengan sistim paket hanya berkisar antara Rp. 6.000.000,- sampai Rp. 7.500.000,- tergantung dengan program studi pilihan calon mahasiswa.

    Biaya tersebut sudah termasuk biaya Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dan biaya pengembangan institusi.

    Sedangkan pada semester III sampai tamat pembayaran uang kuliah berdasarkan variabel SKS yakni berupa Teori Rp. 200.000,- per-SKS dan Praktikum Rp. 300.000,- per-SKS, kemudian biaya pengembangan institusi Rp, 1.950.000,- sampai Rp.2.250.000,- per semesternya.

    Calon mahasiswa dapat melihat lebih lengkapnya mengenai panduan pembayaran pendaftaran mahasiswa baru dan rincian uang kuliah di www.spmb.bunghatta.ac.id. atau kunjungi seputar Universitas Bung Hatta di https://bunghatta.ac.id/ (**Indrawadi).

    sumber : https://blog.bunghatta.ac.id/index.php/19-siapa-bilang-kuliah-di-universitas-bung-hatta-mahal-ini-buktinya

    Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat (PKM) dalam bentuk “Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019” pada 3 Januari 2021 di Panti Asuhan Nur Ilahi, Padang.

    Kegiatan PKM yang diikuti oleh anak-anak panti asuhan yang berjumlah sekitar 30 orang tersebut dibuka dengan penyampaian kata sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum. Dalam sambutannya, Dekan menyampaikan bahwa sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah salah satu kewajiban dosen untuk berkontribusi bagi masyarakat dan bagi mahasiswa kegiatan PKM ini merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial mahasiswa yang dilakukan bagi masyarakat.

    Menanggapi kegiatan ini Pengurus Panti Asuhan Nur Ilahi mengucapkan terimakasih atas terselenggaranya kegiatan dan mengajak semua pihak untuk turut serta memperhatikan kehidupan anak-anak di panti asuhan karena tanggungjawab dalam mengurus mereka bukan saja kewajiban pengurus tapi juga kewajiban bersama.

    Setelah penyampaian kata sambutan, acara kemudian  dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi oleh Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H dengan judul “Peran Serta Masyarakat Agar Terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Kota Padang” Dalam pemaparannya, Yofiza menjelaskan kepada anak-anak panti asuhan terkait hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari selama masa adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi covid-19, termasuk juga menjelaskan sanksi yang akan diterapkan berdasarkan Perda Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2020 jika melakukan pelanggaran dalam masa adaptasi kebiasaan baru.

     

     

    Melalui kegiatan PKM ini diharapkan pengurus dan anak-anak panti asuhan khususnya secara langsung dapat memahami dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan panti asuhan sehingga dapat terhindar dari ancaman dan bahaya virus corona.

     

    Selain dosen Fakultas Hukum, PKM ini juga diikuti oleh beberapa orang dosen dari fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta lainnya, yaitu Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. *RBG

     

     

    Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 744/2020, 05/2020. 06/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, maka melalui Surat Edaran Nomor 7857/UM-1/SDM-KP/XII-2020, Rektor Universitas Bung Hatta meliburkan kegiatan akademik dan administrasi di lingkungan Universitas Bung Hatta pada:

    24 Desember 2020  Cuti Bersama Hari Raya Natal

    25 Desember 2020  Libur Nasional Hari Raya Natal

    31 Desember 2020  Pengganti cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri 1441H

    1 Januari 2021        Libur Nasional Tahun Baru 2021 Masehi

     

    Kegiatan akademik dan administrasi di lingkungan Universitas Bung Hatta dilaksanakan kembali pada tanggal 28,29, dan 30 Desember 2020.

    Sejak diundangkan pada 17 Oktober tahun 2019 lalu, saat ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) telah berusia satu tahun. Proses revisi yang cepat dan terburu-buru pada saat itu, menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. 

     

    Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi sekaligus refleksi akhir tahun pemberantasan korupsi di Indonesia, Anti Corruption Festival (ANCO Fest) Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta mengadakan webinar dengan tema "Benarkah Pemberantasan Korupsi di Indonesia Melemah atau Semakin Kuat?" yang menghadirkan narasumber yaitu:

    1. Hendriko Arizal, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Peneliti BHAKTI)

    2. Dr. Wendra Yunaldi, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan Penggiat Anti Korupsi LUHAK)

    3. Ikhbal Gusri (Peneliti Muda Pusat Studi Konstitusi (PuSakO) Fakultas Hukum Universitas Andalas)

    4. Febri Diansyah, S.H.,M.H.,M.Si (Kepala Biro Humas KPK Periode 2016-2020)

     

    Webinar dilaksanakan pada

    Hari    : Senin/ 21 Desember 2020

    Pukul  : 08.30 - selesai

    Media : Zoom (967 6089 3596)

    Passcode : bunghatta

     

    Silahkan daftar diri Anda pada link dibawah ini

    https:bit.ly/ancofestival 

     

    Narahubung

    Wewel (0823 8849 3834)

    Riri (0823 86274757)

     

     

     

     

    Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menyelenggarakan Webinar Profesi Hukum Jilid II dengan tema "Meningkatkan Profesionalisme Calon Penegak Hukum dalam Revitalisasi Sistem Peradilan Indonesia"

    Hari : Sabtu, 19 Desember 2020

    Pukul : 14.00 - 16.00 WIB

     

    Webinar akan menghadirkan narasumber

    1. Dr. Hamidah Abdurrahman, S.H.,M.H (Direktur Program Pascasarjana Universitas Pancasakti)

    2. Resmen S.H.,M.H (Jaksa)

    3. Rianda Seprasia, S.H.,M.H (Advokat)

     

    Silahkan daftarkan diri Anda pada link dibawah ini

    http://bit.ly/WebinarProfesiHukum2 

     

     

     

    Dosen Hukum Kesehatan pada Program Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yaitu Dr. Zarfinal, S.H., M.H. dan Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. mengikuti kegiatan "Capacity Building Dosen Hukum Kesehatan (CBHK)" yang dilaksanakan Asosiasi Dosen Hukum Kesehatan Indonesia (ADHKI).

    Agenda tahunan ADHKI dilaksanakan selama 2 (dua) hari; Sabtu-Minggu, 12-13 Desember 2020, pukul 08.00-21.00 WIB. Oleh karena waktu pelaksanaan masih dalam masa pandemi covid-19, maka kegiatan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi zoom.

    CBHK diikuti oleh 68 orang peserta dari seluruh Indonesia. Berdasarkan disiplin ilmu dasar, peserta tidak hanya berasal dari disiplin ilmu hukum, tetapi juga dari disiplin ilmu kedokteran.

    Materi dalam CBHK dikelompokkan menjadi 2, yaitu materi tentang aspek hukum kesehatan (hukum perdata, pidana dan administrasi) dan aspek hukum rumah sakit. Para narasumber yang menjadi pemateri dalam CBHK berasal dari berbagai keahlian, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum tata negara.

    Pelaksanaan kegiatan CBHK yang dilangsungkan selama 2 hari dibagi ke dalam 12 (dua belas) sesi yang mendiskusikan 12 (dua belas) judul menarik dan aktual (enam sesi/judul per hari), sehingga total jam belajar berjumlah 24 jam (12×2 jam). (zldm) (rbg)

    Dalam rangka pengisian Formasi Jabatan dengan status Non Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta merujuk Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/890/M.SM.01.00/2020.


    Pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan dapat dilakukan secara online melalui laman ini : https://blulpmukp.id/publikasi/kabar-lpmukp/pengadaan-calon-pegawai-non-asn-lingkup-blu-lpmukp-tahun-2020/

    Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menyelenggarakan Webinar Series #8 dengan tema "Realita dan Ekspetasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi".

    Kegiatan webinar dilaksanakan pada:

    Hari / Tanggal : Sabtu/ 12 Desember 2020

    Pukul             : 08.30 - 12.00 WIB

     

    Narasumber:

    1. Resmen, S.H.,M.H (Jaksa dan Alumni Fakultas Hukum Angkatan 1999)

    2. Dr. Deaf Wahyuni R, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum)

    3. Ardyan, S.H.,M.H (Lawyer dan Alumni Fakultas Hukum Angkatan 1992)

     

    Moderator : Febrina Annisa, S.H.,M.H

    Host : Febrima Herlanty, S.H

     

    Silahkan daftarkan diri Anda pada link https://bit.ly/webinar8fhubh 

    Meeting ID : 947 9049 1678

    Passcode : 639973

     

    Contact Person

    Anjani Upik Chaniago (0822 8892 1943)

     

     

     

    Bertempat di Anggrek Building Padang pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Miko Kamal and Associates melaksanakan penandatangan Memorandum of Agreement (MoA) tentang "Penyelenggaraan Magang Dalam Rangka Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2020 di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta". Pelaksanaan penandatanganan MoA tersebut dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.H dan Miko Kamal, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Managing Partners pada Miko Kamal and Associates.

    Maksud penandatanganan MoA program magang tersebut dilakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

    Dengan penandatanganan MoA tersebut diharapkan para pihak dapat mensinergikan kompetensi yang dimiliki dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan Miko Kamal and Associates. (*RBG) 

    Dua orang Dosen Universitas Bung Hatta, Dr. Zarfinal Lambing Dt. Mangkudun, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum) dan Dr. Drs. M. Sayuti Dt. Rajo Panghulu, M.Pd. (Dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP; Ketua LKAAM Sumbar) menjadi Pemateri dalam forum Webinar "Pemberdayaan Pemangku Adat Kabupaten Solok", Jum'at 4 Desember 2020 mulai pukul 8.00 sampai selesai.

     

    Dr. Zarfinal Lambing yang juga merupakan Wakil Dekan Fakultas Hukum, memaparkan materi tentang "Penyelesaian Sengketa Adat", sedangkan Dr. M. Sayuti menjelaskan tentang "Upaya LKAAM Sumbar dalam Meningkatan Sumberdaya Pemangku Adat".

     

    Sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, kedua pemateri sepakat untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjuti perintah Perda Sumbar tentang Nagari itu, terutama dalam upaya pembentukan Lembaga Peradilan Adat.

     

    Dr. Zarfinal Lambing menyoroti kelemahan Perda tersebut, terkait dengan ketentuan mengenai Mediator yang akan menyelesaikan sengketa adat dalam Lembaga Peradilan Adat. Menurut salah seorang Panghulu Suku di Kabupaten Solok ini, Mediator yang akan menyelesaikan sengketa adat dalam Lembaga Peradilan Adat harus diisi dari unsur pemangku adat bersertifikat setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

     

    Sejalan dengan itu, Dr. M. Sayuti Dt. Rajo Pangulu dalam kapasitas sebagai Ketua LKAAM Sumbar mendorong pemangku adat untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator.

     

    Pada bagian lain kedua akademisi yang juga pemangku adat ini sepakat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak berwenang memutus sengketa adat, tetapi hanya mendamaikan para pihak yang bersengketa. Perdamaian yang dimediasi oleh Mediator Bersertifikat merupakan cara penyelesaian sengketa terbaik, karena didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. (zldm)

    Pendidikan Karakter Universitas Bung Hatta (PENDIKAR) kembali menggelar kegiatan pengembangan soft skills secara online via aplikasi zoom meeting yang dilaksanakan setiap hari Jumat mulai pukul 08.00 sampai selesai.


    Pendikar edisi ke-9, Jumat 4/12/20 mengangkat tema "Pemilu Bersih dalam Kemajuan Bangsa"  dengan menghadirkan , Nova Indra , Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.

    Nova Indra dalam pemaparannya terkait dengan pilkada serentak tanggal 9 Desember nanti menyebutkan bahwa, pemilih pemula atau pemililih muda adalah sesuatu yang sangat penting karena mereka adalah pemilih yang membawa perubahan yang harus mampu membuat perubahan-perubahan dan sangat peka dengan kekinian.

    Dijelaskan Nova, bahwa politik itu penting, karena politik itu adalah seni bagaimana mencapai suatu tujuan, ia mengajak untuk memahahi politik itu secara baik. “Mahasiswa harus  siap dengan konsep dan solusinya, jangan golput, karena golput itu adalah suatu aktifitas yang sangat tidak produktif”, tegasnya
    Ditambahkan Nova, partisipasi pemilih dan terpilihnya seseorang tergantung pada persentase keterpihannya.

    “Jika banyak pemuda yang memiliki pemikiran kritis, produktif namun golput maka akan terpilih pemimpin yang tidak kredibel," papar alumnus Universitas Bung Hatta itu.

    Sebagai generasi penerus, Nova mengajak agar jadilah pemilih yang bersih, jujur, tidak membeli kucing dalam karung, tidak golput, tidak terlibat politik uang atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pelanggaran aturan yang sudah berlaku.

    Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H, sebagai pemateri kedua menyebutkan bahwa, mahasiswa Universitas Bung Hatta harus memiliki karakter seperti Bung Hatta, harus melek dengan Pemilu untuk mendapatkan pemimpin untuk 5 tahun ke depan.

    "Dengan memiliki karakter yang kuat, apa pun janji-janji politik atau lainnya tidak bisa merubah pilihannya atau untuk tidak menggunakan hak pilihnya. “Mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan dan paham dengan nilai-nilai norma yang ada di tengah masyarakat serta harus bisa bersosialisasi dan membangun komunikasi yang baik," pintanya

    Ditambahkan Uning, sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta harus sebagai agent of control dan menggunakan hak pilih dengan bijak. “Dan jadilah pemuda yang memiliki karakter yang kuat, aktif, positif serta ikut berperan dalam segala hal” tambah Uning. (IM).

    Civitas Akademika yang ingin melihat karya ilmiahnya ketika berada pada jaringan internet dimana saja berada, pemustaka yang mencari referensi atau bahan rujukan mengenai karya ilmiah tidak perlu lagi repot-repot berkunjung ke gedung perpustakaan, cukup mengunjungi https://pustaka.bunghatta.ac.id/index.php/download/category/2-skripsi-dan-tugas-akhir.

    atau bisa juga kunjungi laman : http://repo.bunghatta.ac.id/

    Mohon dukungan, agar kami bisa terus memperbaharui bahan-bahan terbaru setiap hari

    Semoga bermanfaat, Selamat berjuang (IM)

    Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Kantor Hukum Liberty melaksanakan penandatangan MoA pada Kamis, tanggal 3 Desember 2020, bertempat di Kantor Hukum Liberty, Padang. Penandatangan MoA tentang "Penyelenggaraan Magang Dalam Rangka Menerapkan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 2020" dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum dan Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H.,M.H selaku Direktur Kantor Hukum Liberty.

    Maksud penandantangan MoA program magang tersebut dilakukan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman dan menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya.

    Dengan penandatanganan MoA tersebut diharapkan para pihak dapat mensinergikan kompetensi yang dimiliki dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. (*RBG) 

     

    Dalam rangka mempersiapkan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) Program Pertukaran Mahasiswa (student exchange) pada Kamis (26/11) di Hotel Grand Zuri, Padang.

    Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD Program Pertukaran Mahasiswa dalam Kurikulum MBKM diadakan dengan tujuan untuk sosialisasi kurikulum MBKM pada mitra/institusi pada perguruan tinggi yang dituju, penyamaan persepsi Kurikulum MBKM dengan mitra/institusi yang dituju, dan menjaring masukan serta usulan dari peserta FGD guna penyempurnaan implementasi pertukaran mahasiswa nantinya.

    Sebagai pemantik diskusi, narasumber dalam FGD ini adalah Dr. Tun Huseno, S.E.,M.Si (Direktur IPDN Kampus Sumatera Barat) dan Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta).

    Dalam pemaparannya, Tun Huseno menjelaskan bahwa IPDN Kampus Sumatera Barat bersedia dan membuka diri untuk melakukan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dalam mengimplementasikan kurikulum MBKM khususnya dalam pelaksanaan program pertukaran mahasiswa. Selain itu, IPDN Kampus Suumatera Barat juga terbuka untuk melakukan kerjasama dalam bentuk pelatihan pembuatan peraturan nagari di nagari-nagari di Sumatera Barat, join riset untuk menunjang akreditasi kampus, dan menjadi mitra dalam pembinaan Nagari Tabek Patah sebagai "Smart Nagari"  dengan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

    Yofiza Media sebagai narasumber kedua dalam FGD ini memaparkan materi dengan judul "Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Melalui Program Hak Belajar Di Luar Program Studi". Terkait dengan program pertukaran mahasiswa, terdapat 3 (tiga) model pertukaran mahasiswa di Fakultas Hukum pada kurikulum MBKM, yaitu dilaksanakan antar prodi dalam perguruan tinggi, antar prodi yang sama dengan perguruan tinggi berbeda, dan antar prodi antar perguruan tinggi. Pertukaran mahasiswa ini ditujukan agar mahasiswa mempunyai kesempatan belajar lintas kampus, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, serta transfer of knowledge guna menutupi disparitas pendidikan, pungkasnya. (*RBG)

     

     

    Halaman 2 dari 5

    Kontak Kami

    Address: Kampus Proklamator II, Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah Padang.

    Phone: 0751-463250

    Tax: 0751-7055475.

    Email: rektorat@bunghatta.ac.id

    Website:hukum.bunghatta.ac.id

    Pengunjung

    Today18
    Yesterday767
    This week1192
    This month7238
    Total167486

    Who Is Online

    1
    Online

    27-01-2022
    © Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. All Rights Reserved.