Pada tanggal 9 Mei 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Agar setiap orang mengetahui perihal undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Salah satu alasan yang melatarbelakangi hadirnya undang-undang ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan.

Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini juga belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.

Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefenisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

a.   Pelecehan seksual nonfisik;

b.   Pelecehan seksual fisik;

c.   Pemaksaan kontrasepsi;

d.   Pemaksaan sterilisasi;

e.   Pemaksaan perkawinan;

f.     Penyiksaan seksual;

g.   Eksploitasi seksual;

h.   Perbudakan seksual; dan

i.     Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

a.   Perkosaan;

b.   Perbuatan cabul;

c.   Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;

d.   perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;

e.   pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

f.    pemaksaan pelacuran;

g.   tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;

h.   kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

i.    tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

j.    tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di atas, di atur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

a.   untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;

b.   untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;

c.   untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;

d.   untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan

e.   untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

(*rbg)

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (FH-UBH) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perwakilan Palembang lakukan penandatanganan naskah MoU di gedung pertemuan BANI Perwakilan palembang, 15/7/22.

Penandantangan perjanjian dilakukan antara Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Universitas Bung Hatta Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum dengan Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb, Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Palembang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Palembang.

Hadir dalam acara tersebut pejabat struktural dalam lingkungan BANI Palembang dan rombongan studi industri mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., dan dosen pendamping Dr. Zarfinal, S.H.,M.H serta Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.,

Dalam hantarannya, Uning menyebutkan bahwa,  dengan adanya penanda tanganan  kerjasama tersebut, BANI dan Fakultas Hukum UBH membangun kerja sama di bidang arbitrase. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan kurikulum sehingga memperluas wawasan mahasiswa dan dosen di Fakultas Hukum UBH.

Usai menandatangani perjanjian kerja sama, kegiatan dilanjutkan dengan Over View

Arbitrase Sebagai  Lembaga  Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia yang disampaikan oleh Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb. FILArb,  Guru Besar Hukum Bisnis FH Unsri, Ketua BANI Palembang.

Di kesempatan itu Prof.Joni  memperkenalkan dasar dasar arbitrase. Dijelaskan juga bahwa, arbitrase merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian dan dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

Disebutkan Prof.Joni juga bahwa, BANI adalah lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang dibentuk tahun 1977 oleh Kadin Indonesia. “Hingga tahun 2022 sudah lebih dari 1.300 kasus bisnis yang terdaftar dan diselesaikan BANI, tidak saja antar pengusaha nasional, juga asing” jelas Joni.

Prof.Joni menambahkan, wajib mengetahui apa itu arbitrase dan bagaimana penyelesaiannya, karena seebagai salah satu cara penyelesaian di luar peradilan, arbitrase dijalankan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak yang bersengketa dalam bentuk perjanjian arbitrase. (Indrawadi).

Sebanyak 28 orang mahasiswa Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta melakukan kunjungan industri ke  PT. Pupuk Sriwidjaja didampingi langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UBH Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum., Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata, Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H dan dosen pendamping Dr. Zarfinal, S.H.,M.H serta Dr. Elyana Novira,SH,MH, Palembang (14/7/22).

Dijelaskan Yofiza kunjungan indsutri tersebut  mengusung tema Membangun Jejaring Dengan Perguruan Tinggi dan Badan Usaha Milik Negara Untuk Penguatan Kapasitas Keilmuan Mahasiswa Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan mahasiswa Fakultas Hukum terkhusus lagi mahasiswa  Program Kekhususan Hukum Perdata, meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum, dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait sesuai konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya pada Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) dan Program Magang”, jelas Yofiza.

Bertempat Auditorium Diklat Pusri, rombongan FH-UBH ini disambut oleh Deputy Head of Corporate Legal, Febrian Andika. Dihadapan rombongan mahasiswa UBH itu  Febrian memaparkan tentang tugas pokok dan fungsi corporate legal, antara lain memberikan pertimbangan hukum, pelayanan, maupun konsultasi hukum, selain itu corporate legal juga mengupayakan perlindungan hukum bagi pemegang saham, direksi maupun karyawan melalui pendampingan hukum. Ditambahkan Febrian corporate legal juga dapat mengusulkan kebijakan atau prinsip-prinsip kepatuhan serta dapat mewakili direksi atau perusahaan dalam menyelesaikan masalah hukum.

Dalam kesempatan itu, Febrian juga menyampaikan bahwa PT PUSRI juga membuka peluang untuk magang bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sarjana dan lainnya terutama sekali dibidang corporate legal. “Semua yang ikut magang, pihak perusahan nanti akan mengeluarkan sertifikat” imbuh Febrian.

Usai kunjungan ke PT.PUSRI, rombongan melanjutkan kunjungan ke Badan Arbitrasi Nasional (BANI) sekaligus penandatangan naskah MoU antara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan BANI Perwakilan Palembang. (Indrawadi).

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta program Kekhususan Hukum Perdata bersama dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menggelar seminar tentang Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia, Hall FH Tower Lt 8 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 13/7/22.

Seminar kolaborasi antar mahasiswa Perguruan Tinggi  Fakultas Hukum ini merupakan rangkaian dari kunjungan lapangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dari tanggal 11-17 Juli ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, PT Pupuk Sriwidjaja, BANI Palembang, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Sebelum seminar dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum- UNSRI Dr. Febrian, S.H., M.S. dan hantaran kata dari Dekan FH-UBH Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H, terlebih dahulu ditanda tangani naskah MoU antar Fakultas. Seminar menghadirkan pembicara antara lain Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Bung Hatta dan  Azzahra Zulfitri, mahasiswa Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta Safira Permata Mutia dari  mahasiswa Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penandatanganan MoU antara Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Yofiza Media dalam paparan makalahnya yang berjudul Implementasi Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M Djamil Padang menyebutkan bahwa rintangan yang sering dihadapi oleh tim penyelesaian sengketa medik adalah tidak ada titik temu yang pas antara dokter yang diduga melakukan malpraktik medik dengan pasien atau keluarga pasien yang tidak mau menerima solusi. Akhirnya persidangan berjalan alot  dan memakan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.

Disebutkan Yofiza diperlukan  adanya transparansi mengenai hasil rekam medis pasien di rumah sakit serta pemberian pemahaman kepada pasien dan keluarga pasien mengenai penyakit yang diderita oleh pasien agar kedua belah pihak memiliki pengetahuan yang sama.

Sementara itu Azzahra Zulfitri, mahasiswa Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menyampaikan makalahnya berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dalam Kegiatan Pinjaman Online Ilegal menyebutkan saat ini perlindungan konsumen dan HAM belum sepenuhnya di jamin oleh Negara dalam kasus penggunaan data pribadi, karena itu menurutnya diperlukan adanya undang-undang khusus yang menjamin keamanan atas data pribadi seseorang.

Safira Permata Mutia dari  mahasiswa Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam makalahnya Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Dari Penggunaan Tanpa Persetujuan Untuk Kepentingan Komersial Di Marketplace  menyampaikan bahwa perlindungan hokum preventif dengan pemberian hak kepada pencipta untuk minta ganti rugi kepada pelanggar hak cipta dan membebankan kepada pelanggar hak cipta untuk membayar ganti rugi melalui upaya hukum.

Seminar kolaborasi  antar mahasiswa Fakultas Hukum ini di ikuti puluhan mahasiswa mahasiswa dari kedua Perguruan Tinggi, dosen pendamping maupun dosen FH dlingkungan UNSRI serta undangan lainnya di akhiri dengan saling tukar cinderamata dan mahasiswa UBH di ajak  keliling kampus sebelum melanjutkan kunjungan lapangan ke instansi lain yang telah di agendakan. (Indrawadi).

Foto Bersama Melepas Rombongan Field Mahasiswa HTN Oleh Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H dan Orang Tua Mahasiswa

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, mengadakan kunjungan lapangan (Field Trip) ke Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 2022.

Rombongan mahasiswa yang didampingi oleh dosen bagian HTN, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H, dalam agenda kegiatan akan mengunjungi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Komisi Yudisial (KY).

Kegiatan field trip ini dilakukan dalam rangka meningkatkan wawasan mahasiswa fakultas hukum khususnya Hukum Tata Negara dan juga meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Disamping itu, kegiatan field ini juga dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dengan instansi yang dikunjungi dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Sebelum bertolak ke Jakarta, rombongan field trip dilepas secara resmi oleh Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Dr. Desmal Fajri, S.Ag,.M.H dan juga disaksikan secara langsung oleh orangtua mahasiswa.

Sesampainya di Jakarta, agenda pertama dalam kegiatan field trip adalah melakukan kunjungan ke DPD RI, pada tanggal 12 Juli 2022. Rombongan disambut dengan hangat oleh Mahyu Darma, S.H.,M.H selaku Kepala Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI yang didampingi oleh Heru Firdan, S.Sos selaku Kepala Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan DPD RI.

Foto Bersama dengan Mahasiswa, Dosen Pendamping Field Trip dan Kepala Biro Protokol Humas Media DPD RI

Dalam paparannya kepada mahasiswa, Mahyu Darma menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selain itu juga dijelaskan mengenai prosedur pemilihan anggota DPD RI. Anggota DPD RI periode 2019-2024 saat ini berjumlah 136 yang terdiri dari 4 orang setiap provinsinya.

Menjadi anggota DPD RI sangat sulit daripada menjadi anggota DPR RI. Maksudnya adalah, saat pemilihan, anggota DPD RI harus bekerja sendiri untuk turun ke kabupaten/kota. Hal ini karena anggota DPD bukanlah anggota partai politik, maka pada saat melaksanakan kampanye di daerah tidak dibantu oleh partai politik manapun. Sehingga kebanyakan yang duduk di DPD RI adalah tokoh-tokoh masyarakat. Jadi di DPD RI sedikit sekali artis-artis yang masuk daripada di DPR RI," pungkas Mahyu.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H, selaku dosen pendamping mahasiswa dalam kegiatan field ini mengucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan di tengah rutinitas dan kesibukan lembaga untuk menerima mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Agenda selanjutnya dalam rangkaian kegiatan field trip ini adalah melaksanakan kunjungan ke Dewan Perwailan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Komisi Yudisial, ucap Dr. Sanidjar.

Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta)

Bank digital saat ini mulai dikenal masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya telah banyak aplikasi bank digital yang dikeluarkan oleh pihak bank. Sebagai pelopor bank digital, BTPN memiliki aplikasi bank digital dengan nama Jenius. Woke yaitu aplikasi bank digital yang dikembangkan oleh Bank Bukopin. Blu yang diriis pada Juli 2021 oleh PT. Bank Digital BCA. Digibank adalah produk bank digital milik Bank DBS dan beberapa nama bang digital lainnya.

Apa saja layanan yang dimiliki oleh bank digital? Dalam sebuah tulisan Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta) berjudul “Bank Digital, Milik Siapa dan Untuk Siapa” yang telah dimuat dalam Koran Haluan pada 28 Juni 2022 lalu, dijelaskan bahwa layanan bank digital mencakup seluruh layanan perbankan dari administrasi rekening, otorisasi transaksi, pengelolaan keuangan, pembukaan dan penutupan rekening, transaksi digital, serta produk keuangan lainnya.

Perkembangan inovasi teknologi yang semakin cepat menyebabkan bank juga dituntut berubah, bertransformasi ke arah digital. Sebagai lembaga keuangan tertua di dunia meskipun terlihat mapan, namun bank dituntut melakukan inovasi sebagai bank digital.

Apa yang dimaksud dengan bank digital? Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, dalam Pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa Bank Digital adalah bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik, tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas.

Berkaitan dengan terminologi bank berbadan hukum Indonesia (BHI) merupakan istilah yang juga baru ditemukan dalam POJK diatas. Namun, merujuk pada Undang-Undang Perbankan yang berlaku saat ini, tidak ditemukan istilah bank berbadan hukum Indonesia. Pada UU Perbankan, bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa PT, Koperasi atau perusahaan daerah, sedangkan BPR dimungkinkan didirikan dalam bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan POJK Nomor. 12 tentang Bank Umum, pengertian bank berbadan hukum Indonesia adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk bank perantara.

Dikaitkan dengan pengertian bank digital, dapat diartikan bank digital harus didirikan dalam bentuk badan hukum Indonesia. Bank digital tidak dapat didirikan dalam jenis BPR, karena bank digital termasuk bagian dari bank berbadan hukum Indonesia (BHI), sedangkan bank BHI adalah merupakan salah satu jenis bank umum. Menurut POJK Nomor 12, Bank umum diatas adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Memorandum of Agreement (MoA). Penandatanganan berlangsung pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2022 di kantor Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat.

Dalam MoA ini tertuang kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, workshop, seminar dan pemagangan mahasiswa.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, S.KM., M.KM menyampaikan, "diharapkan dengan kerjasama ini, Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dapat saling bersinergi dalam meningkatkan mutu lulusan yang siap kerja dan terjun ke masyarakat".

Senada dengan pendapat Kepala Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat, Dekan Fakultas Hukum, Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum juga menyatakan bahwa dalam rangka memahami hukum dalam masyarakat mahasiswa memerlukan menangani kasus-kasus yang teradi di masyarakat, yang tentunya membutuhkan bimbingan oleh para professional di bidangnya. Kurikulum MBKM memberikan peluang yang besar bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat di kampus.

Penandatanganan MoA antara Dekan Fakultas Hukum dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar

Dinas Sosial memiliki 8 Unit Pelaksana Teknis termasuk di dalamnya panti asuhan dan Panti Sosial Tresna Wreda Sabai Nan Alui yang dibina langsung oleh Dinsos Prov. Sumatera Barat. Dinsos Prov. Sumatera Barat juga menangani permasalahan terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan membina Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi.  Ke depan, mahasiswa yang akan mengikuti program magang di Dinsos Prov. Sumatera Barat akan diarahkan ke 8 UPT dan diharapkan hasil akhir dari pemagangan mahasiswa ini berupa skripsi mahasiswa. (**Gminang-FHUBH)

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta didampingi oleh Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata, Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H dan Dr. Zarfinal, S.H.,M.H pada tanggal 11 - 17 Juli 2022 melakukan Field Trip dengan mengunjungi Universitas Sriwijaya, PT. Pupuk Sriwidjaja, BANI Palembang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Kota Palembang.

Field trip yang diikuti oleh 28 mahasiswa hukum perdata ini mengusung tema “Membangun Jejaring Dengan Perguruan Tinggi dan Badan Usaha Milik Negara Untuk Penguatan Kapasitas Keilmuan Mahasiswa Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta”.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan mahasiswa Fakultas Hukum terkhusus lagi mahasiswa  Program Kekhususan Hukum Perdata, meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum, dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait sesuai konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya pada Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) dan Program Magang.

Rombongan field trip bertolak dari Padang menuju Palembang pada Senin, 11 Juli 2022, dengan sebelumnya dilakukan pelepasan secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.

Sesampainya di Palembang, pada hari Rabu 13 Juli 2022 kegiatan field trip diawali dengan mengunjungi Universitas Sriwijaya (Unsri) untuk melaksanakan studi banding Ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan studi perbandingan metoda pembelajaran dan kurikulum yang digunakan di sana. Sebagai salah satu universitas negeri yang besar di Kawasan Sumatera rencananya Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Fakultas Hukum Sriwijaya akan mengadakan kerjasama dalam merealisasikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Student Exchange atau Pertukaran Mahasiswa Mandiri (PMM).

Selain itu, agenda field trip ke Unsri juga dilakukan untuk mengadakan Seminar Kolaborasi Tentang Perkembangan Perdata Di Indonesia. Sesi pertama dengan materi “ Implementasi Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi dalam Perspektif Hukum Kesehatan” oleh Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata . Seminar sesi kedua  oleh Turatmiyah, S.H., M.Hum. dengan materi “ Kepastian Hukum Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021”

Acara selanjutnya Seminar Kolaborasi Mahasiswa Bagian Perdata FH UNSRI & Mahasiswa Bagian Hukum Perdata UBH. Sesi ketiga diawali oleh Azzahra Zulfitri mahasiswa Bagian Hukum Perdata UBH dengan materi “ Perlindungan Hukum  Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah dalam Kegiatan Pinjaman Online Ilegal “ Sesi keempat oleh Safira Permata Mutia mahasiswa Bagian Perdata FH UNSRI dengan materi “ Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Dari Penggunaan Tanpa Persetujuan Untuk Kepentingan Komersial di Marketplace “  Setelah selesainya Seminar Kolaborasi Tentang Perkembangan Perdata Di Indonesia antara UNSRI dan UBH, selanjutnya penandatanganan MoA antara Dekan FH UBH dan Dekan FH UNSRI.

Pada hari yang sama kegiatan field trip selanjutnya kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Pada hari berikutnya,  Kamis 14 Juli 2022, rombongan field trip akan melakukan Kunjungan Industri ke PT. Pupuk Sriwidjaya dan BANI Palembang.

Kunjungan ke PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang (Pusri) dilakukan karena Pusri merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia. Pusri menjalankan operasi bisnisnya dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan produk agribisnis lainnya. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangsungan industri pupuk nasional, penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta melakukan kunjungan ke Pusri adalah dalam rangka mengadakan kerjasama dalam merealisasikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Magang.

Pelaksanaan field trip ini jugha dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Uning Pratimararti, S.H.,M.Hum dan Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H sebagai dosen bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan di support penuh dosen bagian hukum perdata lainnya. (*rbg *ym)

Selain memilih kampus terbaik dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, hal lain yang juga harus jadi bahan pertimbangan adalah biaya kuliah. Sebab, biaya kuliah tidak lah murah. Maka dari itu, penting sekali untuk memikirkan biaya kuliah sejak dini agar tak pusing tujuh keliling nantinya.

Berikut ini adalah rincian biaya kuliah di Universitas Bung Hatta :

• FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
  
• Ekonomi Pembangunan, biaya kuliah semester I Rp. 6.000.000,-
• Manajemen, biaya kuliah semester I Rp. 6.750.000,-
• Akuntansi, biaya kuliah semester I Rp. 6.750.000,-
• Magister Manajemen (S2), biaya kuliah Rp. 7.000.000,-
• FAKULTAS HUKUM
  
• Ilmu Hukum, biaya kuliah semester I Rp. 6.750.000,-
• Magister Ilmu Hukum (S2), biaya kuliah Semester I Rp.7.500.000,-
• FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
  
• Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, biaya kuliah semester I Rp. 6.000.000,-
• Pendidikan Bahasa Inggris,  biaya kuliah semester I Rp. 6.250.000,-
• Pendidikan Matematika,  biaya kuliah semester I Rp. 6.000.000,-
• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,biaya kuliah semester I Rp. 6.000.000,-
• Pendidikan Biologi, biaya kuliah semester I Rp. 6.000.000,-
• Pendidikan Teknik dan Informatika Komputer, biaya kuliah semester I Rp. 6.250.000,-
• Pendidikan Guru Sekolah Dasar, biaya kuliah semester I Rp. 6.7500.000,-
• Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi,  biaya kuliah semester I Rp. 6.000.000,-
• Magister Pendidikan Bahasa dan Satra Indonesia (S2),  biaya kuliah semester I Rp. 7.000.000,-
•  FAKULTAS ILMU BUDAYA
  
• Sastra Indonesia, biaya kuliah semester I Rp. 6.000.000,-
• Sastra Inggris, biaya kuliah semester I Rp. 6.250.000,-
• Sastra Jepang, biaya kuliah semester I Rp. 6.250.000,-
•  FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
  
• Teknik Arsitektur, biaya kuliah semester I Rp. 7.250.000,-
• Teknik Sipil, biaya kuliah semester I Rp. 7.500.000,-
• Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, biaya kuliah semester I Rp. 7.250.000,-
• Teknik Ekonomi Konstruksi, biaya kuliah semester I Rp. 7.250.000,-
• Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil,  biaya kuliah semester I Rp. 7.250.000,-
• Magister Arsitektur (S2), biaya kuliah semester I Rp. 7.500.000,-
• Magister Teknik Sipil (S2), daya tampung 13 Mahasiswa, biaya kuliah semester I Rp. 8.500.000,-
• FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
  
• Budidaya Perairan, daya tampung 32 Mahasiswa, biaya kuliah semester I Rp. 6.250.000,-
• Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, biaya kuliah semester I Rp. 6.250.000,-
• Magister Sumberdaya Perairan, Pesisir dan Kelautan (S2), daya tampung 13 Mahasiswa, biaya kuliah semester I Rp. 7.000.000,-
•  FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
  
• Teknik Elektro, biaya kuliah semester I Rp. 7.250.000,-
• Teknik Mesin,  biaya kuliah semester I Rp. 7.250.000,-
• Teknik Industri, biaya kuliah semester I Rp. 7.250.000,-
• Teknik Kimia, biaya kuliah semester I Rp. 7.250.000,-
• Teknologi Rekayasa Komputer dan Jaringan (D4), biaya kuliah semester I Rp. 6.750.000,-
• Teknologi Rekaya Energi Terbarukan (D4), biaya kuliah semester I Rp. 6.750.000,-

Semester I dan Semester II pembayaran uang kuliah sistim paket, sudah termasuk biaya PKKMB dan Biaya Pengembangan Institusi.

Semester III dan selanjutnya uang kuliah berdasarkan SKS dan biaya tetap (Pengembangan institusi),

Teori Rp. 200.000/SKS, Praktek Rp.300.000/SKS

Pengembangan institusi Rp. 1.250.000/Semester.

 Informasi lengkap bisa di lihat laman www.bunghatta.ac.id dan www.spmb.bunghatta.ac.id

*Indrawadi

Sumber : https://blog.bunghatta.ac.id/index.php/60-informasi-biaya-kuliah-di-universitas-bung-hatta-ta-2022-2023-ini-rinciannya 

Senin, 6 Juni 2022, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta mengadakan Kuliah Umum dengan tema "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia" di Aula Gedung B4 Universitas Bung Hatta.

Febrina Annisa, S.H.,M.H selaku Ketua Pelaksana menyatakan bahwa pelaksanaan kuliah umum ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman bagi seluruh mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum akan pentingnya hukum perlindungan saksi dan korban yang merupakan sebuah hak yang harus diberikan oleh negara kepada setiap orang yang berhadapan dengan hukum, ungkapnya.

Sambutan Ketua Pelaksana, Febrina Annisa, S.H.,M.H

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum dalam sambutannya menyambut baik adanya kegiatan ini. Hal tersebut dikarenakan kuliah umum hukum pidana ini merupakan kuliah umum pertama yang dilaksanakan secara luring setelah hampir 2 tahun mahasiswa berkegiatan secara daring disebabkan adanya pandemi covid-19. 

Narasumber dalam pelaksanaan kuliah umum ini adalah Bapak Mustaqpirin, SH.,M.H selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dalam paparannya, beliau menyampaikan bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan hal yang krusial, mengingat keberadaan saksi dan korban dapat mengungkap adanya sebuah tindak pidana.

Pemaparan Materi Oleh Narasumber, Bapak Mustaqpirin, S.H.,M.H

Namun, terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban dalam implementasinya. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah bahwa di dalam realitas praktek penanganan perkara di pengadilan pidana terkadang muncul kendala dimana seseorang merupakan satu-satunya saksi.

Sementara, menurut sistem Hukum Pidana berlaku prinsip Unus Testis Nullus Testis yang berarti bahwa satu saksi bukanlah merupakan saksi, sehingga diperlukan dukungan dengan alat bukti yang lain supaya hakim dalam memberikan putusannya dapat menjadikan kuat dan sah demi hukum, paparnya.

Pelaksanaan kuliah umum yang di moderatori oleh Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H, mendapatkan antusias yang besar dari mahasiswa. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya mahasiswa yang mengajukan pertanyaan terkait tema kepada narasumber.

Kuliah umum ini ditutup dengan penyerahan cinderamata berupa sertifakat kepada narasumber, dan foto bersama dengan narasumber dan seluruh mahasiswa peserta kuliah umum. (*rbg)

Foto Bersama Dengan Narasumber, Dekan, Dosen, dan Mahasiswa Peserta Kuliah Umum