Artikel

Mahasiswa Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, pada hari Senin (19/12/2022) bersama dengan Dekan Fakultas Hukum dan Dr. Deaf Wahyuni, S.H.,M.H melaksanakan kunjungan industri ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.

Dekan, dosen serta 30 orang mahasiswa bagian hukum pidana dari Fakultas Hukum disambut dengan baik oleh Kombes Pol. Kombes Polisi Teguh Yuswardhie, S.I.K., M.H.

Dalam penjelasan singkatnya, Kombes Polisi Teguh Yuswardhie menyampaikan bahwa ilmu forensik sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi mulai dari tingkat penyidikan sampai pada tahap persidangan terhadap kasus yang berhubungan dengan tubuh atau jiwa manusia sehingga membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi.

Sementara itu, terkait dengan laboratorium forensik, keberadaan laboratorium forensik sangatlah penting untuk mendukung suatu komponen penyelidikan perkara, mengidentifikasi komponen penyelidikan perkara, diketahui namanya atau benda, sebab-sebab kematian, diketahui sifat dan tanda-tanda untuk kepentingan pembuktian. Hal tersebut sesuai dengan pengaturan laboratorium forensik yang diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Laboratorium Forensik adalah satuan kerja Polri meliputi Pusat Laboratorium Forensik dan Laboratorium Forensik Cabang yang bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi laboratorium forensik atau kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh satuan kewilayahan dengan pembagian wilayah pelayanan (area service). ujarnya. (RBG)

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menggelar seminar kolaborasi dengan tema”Peranan Pusat Laboratorium Forensik dalam Mengungkap Tindak Pidana”, Aula Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan pada hari Senin (19/12/2022)

Seminar kolaborasi antar Perguruan Tinggi Fakultas Hukum ini merupakan rangkaian dari kunjungan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta ke Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sebelum seminar dibuka, terlebih dahulu ditanda tangai naskah Memorandum of Agreement (MoA) antara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Seminar menghadirkan pembicara antara lain Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang juga Ka. Prodi Magister Kenotariatan UMSU dan Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H Ketua Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bung Hatta dan dimoderatori oleh Dosen Fakultas Hukum UMSU Ismail Koto, S.H., M.H.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H sebagai pembicara pertama dalam paparannya menyebutkan Peran laboratorium Forensik dalam mengungkap kejahatan mengolah data yang diambil dari tempat kejadian perkara suatu tindak pidana. Selain itu, Laboratorium Forensik memiliki peran dalam pengungkapan suatu tindak kejahatan dan laboratorium forensic tersebut sangat relevan bagi kepolisian untuk menemukan titik terang dalam mengungkap peristiwa kejahatan.

Sementara itu, Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum menyamapaikan materi Pusat Laboratorium Forensik dari Ujung tombak scientific crime investigation menjadi scientific crime fabrication. Secara filosifi Lab. Forensik berada dibawah Reserse Kriminal terlihat dari hasil pekerjaan yang dilakukan forensic yang menghasilkan satu keterangan yang sifatnya dijadikan petunjuk atas suatu kejadian hukum.

Hasil Uji Laboratorium Forensik untuk memecahkan keraguan atas suatu fakta hukum yang harus jelas posisi, kedudukan serta akibat apa yang menyebabkan terjadinya korban sehingga harus diperoleh satu informasi, ujar Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.

Seminar Kolaborasi antar Fakultas Hukum ini di ikuti oleh puluhan mahasiswa dari kedua Perguruan Tinggi, dan juga dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Berita ini juga dapat dilihat pada https://fahum.umsu.ac.id/fh-umsu-dan-fh-universitas-bung-hatta-gelar-seminar-kolaborasi-dengan-tema-peranan-pusat-laboratorium-forensik-dalam-mengungkap-tindak-pidana/ 

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, pada hari Senin (19/12/2022) bertempat di Aula Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menantangani Memorandum of Agreement (MoA). Penandatangan MoA dilakukan salah satunya adalah dalam rangka mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dalam MoA tersebut tertuang kesepakatan terkait kerjasama tentang pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi, penelitian bersama, penyelenggaraan seminar, workshop, dan pertukaran mahasiswa.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Faisal, S.H., M.Hum yang didamping wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan wakil Dekan III Atika Rahmi, S.H., M.H menyampaikan, kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta kedepannya dapat bertukar program akademik baik kegiatan Pendidikan maupun pengajaran serta program pertukaran Mahasiswa sebagaimana mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Dr. Uning Pratimararti, S.H., M.Hum mengatakan Kerjasama antar dua Fakulas Hukum ini dapat melakukan program-program akademik salah satunya pertukaran mahasisswa, yang mana pertukaran mahasiswa ini nanti dapat mengenal masing-masing budaya yang ada baik di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat sehingga mendapatkan manfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta maupun Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, pada hari Senin (19/12/2022) melaksanakan kunjungan ke Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara. Kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Deaf Wahyuni, S.H.,M.H dan mahasiswa sebanyak 30 orang, disambut dengan sangat baik oleh pimpinan dan juga civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.

Dr. Faisal, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UMSU dalam kegiatan penyambutan tersebut didampingi oleh Dr. Zainuddin selaku Wakil Dekan I, Atikah Rahmi, S.H.,M.H BPH UMSU Assoc, Dr. Ida Hanifa, S.H.,M.H selaku Ka. Prodi Magister Kenotariatan, Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum dan juga Kepala Bagian di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Dekan FH UMSU menyampaikan bahwa FH UMSU sangat senang menerima kunjungan yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kerjasama dan saling mendukung kegiatan akademik untuk kemajuan bersama.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Uning Pratimararti, S.H., M.Hum dalam sambutannya mengatakan kunjungan ini untuk penjajakan perumusan Nota Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kedepannya Kerjasama antar dua Fakulas Hukum ini dapat melakukan program-program akademik salah satunya pertukaran mahasisswa, yang mana pertukaran mahasiswa ini nanti dapat mengenal masing-masing budaya yang ada baik di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat sehingga mendapatkan manfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta maupun Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ujar Dr. Uning Pratimararti, S.H., M.Hum.

Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, pada hari Jumat, 16 Desember 2022 bertempat di Balairung Caraka Kampus 1 Proklamator Universitas Bung Hatta mengadakan kuliah umum dengan tema "Kekuatan Hukum E-Sertifikat Tanah Di Era Digital".

Kuliah umum ini merupakan kegiatan rutin yang pada setiap semesternya diagendakan oleh Bagian Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini sebagai narasumber dalam kuliah umum adalah H. Meiven Indra, S.H.,M.Hum selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman.

Untuk kelancaran penyampaian materi oleh narasumber, pelaksanaan kuliah umum di moderatori oleh Helmi Chandra, SY, S.H.,M.H selaku Dosen Bagian Hukum Tata Negara yang juga merupakan dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dr. Maiyestati, S.H.,M.H selaku Ketua Pelaksana Kuliah Umum dalam laporan kegiatan menyampaikan bahwa tema kegiatan yang berkaitan dengan kekuatan hukum E-Sertifikat tanah ini digagas dengan tujuan untuk menjawab  sejumlah pertanyaan mengenai persoalan kekuatan hukum sertifikat elektronik yang digunakan oleh pemerintah sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum, Dr. Uning Pratimaratri mengatakan bahwa sertifikat elektronik berkaitan dengan pendaftaran tanah sehingga prosedur pendaftaran tanah untuk mendapat sertifikat elektronik haruslah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar persoalan mengenai sertifikat elektronik dapat dihindari. Lebih lanjut, dekan menyampaikan kepada para peserta khususnya mahasiswa yang hadir dalam kegiatan kuliah umum hari ini untuk mengikuti kegiatan dengan baik dan serius agar materi yang telah disampaikan oleh narasumber dapat dipahami dan menambah pengetahuan, pungkasnya.

Dalam paparan materinya, Meinven Indra selaku narasumber menuturkan bahwa kekuatan hukum e-sertifikat sama dengan kekuatan hukum sertifikat biasa yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Hanya saja, e-sertifikat berlaku untuk pendaftaran tanah yang pertama kali dilakukan atau tanah yang didaftarkan belum pernah dikenai hak atas tanah apapun sebelumnya dan tanah tersebut pertama kali dilakukan proses pendaftarannya. 

Terdapat beberapa alasan tanah harus didaftarkan dan diberikan sertifikat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan perlindungan kepada pemegang hak atas tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah. Kemudian, sertifikat tanah juga berguna untuk mencegah sengketa tanah, menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan, untuk tertibnya administrasi pertanahan, dan sertifikat tanah juga dapat dijadikan sebagai jaminan ke bank. ujarnya.

Selanjutnya, Meiven juga menyebutkan bahwa hambatan pendaftaran tanah khususnya di Sumatera Barat adalah terletak pada status tanah yang akan didaftarkan yaitu tanah ulayat, baik itu tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat rayo dan tanah ulayat kaum. Sehingga pendaftaran tanah atas tanah ulayat tersebut sulit dilakukan.

Selengkapnya, materi narasumber dapat diunduh disini

Lembaga Pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan Lembaga Perbankan , namun tumbuh dan mengalami perkembangan di Indonesia sejalan dengan ditetapkannya Paket  Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Paksdes 88).

Untuk membahas lebih lanjut mengenai lembaga pembiayaan ini, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta akan menyelenggarakan Webinar dengan tema "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen" yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum’at, 09 Desember 2022

Waktu : 09.00 - 12.00 WIB

Tempat : Zoom meeting Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Narasumber:

1. Prof. Dr. Busyra Azheri.SH, M.H. ( Dosen dan Peneliti Fakultas Hukum Universitas Andalas  )

2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Dosen dan Peneliti Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta )

Moderator: 

Dr. (C). Suamperi, S.H., M.H.

Link Pendaftaran: http://shorturl.at/begpr

Link Zoom: https://us06web.zoom.us/j/84325540277?pwd=RWRwMDZTTEtXRU1tNXFVbGxtaFVCdz09

Meeting ID: 843 2554 0277

Passcode: 856687

Contact Peron : Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (+62-811 660-040)

Terima Kasih.

Download materi narasumber dapat diunduh disini

Labor Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, pada hari Rabu, 30 November 2022, sukses menyelenggarakan kegiatan Seminar dan FGD bersama Pengadilan Agama Padang dengan tema "Urgensi Pengaturan Contempt of Court sebagai Upaya Menciptakan Peradilan yang Bersih dan Berwibawa".

Kegiatan FGD yang diselenggarakan di Aula Kampus 2 Universitas Bung Hatta, dihadiri oleh mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum yang sangat antusias dengan tema yang jadi pembahasan.

Sebagai Narasumber dalam kegiatan ini adalah Ketua Pengadilan Agama Padang, Drs. Mahmud Dongoran, MH. dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, SH, MH. yang dimoderatori oleh Hendriko Arizal, SH, MH. 

Kegiatan ini menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan mengenai Contempt of Court perlu diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan agar dapat menjadi alat ukur yang objektif bagi hakim untuk menilai tindakan setiap orang yang dianggap menghina peradilan. 

Selain itu, diharapkan adanya masukan konstruktif dari kampus terutama fakultas hukum agar pengaturan Contempt of Court bisa benar-benar diterapkan di Indonesia. 

Harapan dari adanya kegiatan ini, semoga dapat menjadi penambah pengetahuan mahasiswa dalam dunia peradilan serta menjadi bahan masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan, seperti yang disampaikan oleh Ketua Labor Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Helmi Chandra SY, SH, MH. dalam sambutannya. (*HC)

Innalillahi wa innailaihi rojiun

Segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta berduka atas wafatnya Drs. H. Zuiyen Rais, MS (Ketua Pembina dan Pendiri Yayasan Pendidikan Bung Hatta)  dalam usia 82 Tahun pada hari Kamis, 10 November 2022 di Rs. M.Djamil Padang.

Semoga almarhum husnul khotimah, diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, keikhlasan dan kesabaran. Aaamin Ya Rabbal'aalamin.

Istilah lembaga negara yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan state organ secara sederhana dapat diartikan sebagai alat perlengkapan negara, badan negara, atau dapat disebut juga sebagai organ negara. Penyebutan istilah-istilah diatas sering digunakan dalam konteks yang sama untuk membedakannya dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau organissi non-pemerintah yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan non-government organization atau non-governmental organization (NGO’s).

Menurut Hans Kelsen, konsep lembaga negara terdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. Menurut Hans Kelsen, setiap individu, orang ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma sekaligus. Contohnya; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUD memegang kekuasaan membentuk undang-undang, adalah organ negara yang menciptakan norma sekaligus menjalankan norma.

2.   … her personally has a specific legal position. Pengertian pertama tersebut disempurnakan lagi bahwa organ negara, dalam hal ini yakni tiap individu dapat dikatakan sebagai organ negara apabila secara pribadi ia memiliki kedudukan hukum tertentu. Ciri-ciri organ negara dalam pengertian kedua ini meliputi:

a.     Organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu;

b.    Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat ekslusif;

c.     Karena fungsinya itu ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara.

Secara umum, konsep lembaga negara sering dihubungkan dengan ajaran Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut Monstesquieu terdapat 3 fungsi lembaga negara, yaitu:

1. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk membuat peraturan-peraturan yang mengatur hidup manusia dalam negara, yang disebut kekuasaan legislatif.

2.   Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ada, atau memerintah, yang disebut dengan kekuasaan eksekutif.

3. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengawasi dan mengadili pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang disebut dengan kekuasaan yudikatif.

Sementara itu, menurut Jimly Asshiddiqie, mengkategorikan konsep lembaga negara sebagai berikut:

1.  Dalam arti yang paling luas, konsep lembaga negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum. Titik berat dari pengertian yang luas ini adalah kata-kata setiap individu. Individu tersebut bisa siapa saja (baik rakyat ataupun ketiga cabang kekuasaan masing-masing legislative, eksekutif, dan yudikatif), dalam konteks law creating dan law applying. Contohnya pemilohan umum yang diikuti oleh seluruh rakyat.

2. Konsep lembaga negara selain mencangkup fungsi tersebut diatas, juga meliputi struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. Kunci dari konsepsi lembaga negara yang dimaksud adalah terletak pada kata-kata individu yang menjabat posisi tertentu di pemerintahan atau kenegaraan. Jadi warga negara atau rakyat sudah tidak masuk dalam lembaga negara.

3.  Konsep lembaga negara yang diartikan sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam konsep ini, lembaga negara mencakup badan-badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, peraturan presiden ataupun keputusan yang tingkatannya lebih rendah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. Konsep lembaga negara yang mencakup lembaga negara mulai di tingkat pusat sampai di daerah, termasuk pula kecamatan, kelurahan, rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW).

5. Konsep lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945. Lembaga negara tersebut meliputi Majelis Permusyawaratn Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kedudukan Lembaga Negara

Kedudukan lembaga negara menurut Philipus M. Hadjon dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, kedudukan diartikan sebagai suatu posisi, yaitu posisi suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. Kedua, kedudukan lembaga negara diartikan sebagai fondasi yang didasarkan pada fungsi utamanya.

Untuk lebih memahami tentang kedudukan lembaga negara, Philipus M. Hadjon memberikan contoh dalam kaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dikenal istilah lembaga negara dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.

Berdasarkan hal tersebut, maka lembaga negara adalah badan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Namun demikian, badan apa saja yang kewenangannya diberikan oleh UUD, hingga saat ini pun bagi Mahkamah Konstitusi masih merupakan masalah karena menyangkut ketidakjelasan tentang apa dan siapa lembaga negara itu.

Untuk mencoba memahami konsep lembaga negara dengan pendekatan perbandingan, selanjutnya Philipus M. Hadjon memberikan contoh konsep Jerman. Konstitusi Jerman membedakan state organ dengan constitutional organ. Adapun constitutional organ hanyalah menyangkut lembaga-lembaga yang status dan kewenangannya langsung diatur oleh konstitusi. Dalam ketatanegaraan Jerman, constitutional organ tertinggi adalah Bundestag sebagai lembaga yang langsung dipilih oleh rakyat, sedangkan state organ adalah lembaga-lembaga dalam negara Jerman yang dianggap bertindak atas nama negara Jerman.

Jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara sebelum amandemen UUD 1945 dalam versi konstitusi Jerman adalah constitutional organ dalam arti kedudukan dan kewenangannya langsung diatur oleh UUD. Dengan perbandingan sistem ketatanegaraan Jerman juga, kita bedakan lembaga-lembaga negara yang kedudukan dan kewenangannya langsung diatur oleh UUD, dan lembaga negara yang disebut dalam UUD namun kedudukan dan kewenangannya didelegasikan pengaturannya oleh undang-undang.

Berkaitan dengan keadaan tersebut dalam suatu sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat 3 status lembaga negara, yaitu:

1.   Lembaga negara yang kedudukannya ditentukan dalam UUD;

2.   Lembaga negara yang kedudukannya ditentukan dalam undang-undang; dan

3.   Lembaga negara yang kedudukannya ditentukan oleh keputusan presiden.

Terkait dengan kedudukan lembaga negara sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Sri Soemantri menyatakan bahwa untuk sistem ketatanegaraan Indonesia yang hanya berkenaan dengan lembaga negara yang ada dalam UUD, hal itu berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dalam arti sempit. Sedangkan jika yang dimaksud juga dengan lembaga negara di luar UUD, maka hal itu berkaitan dengan sistem ketatanegaraan dalam arti luas.

Sumber : Josef M. Monteiro, 2014, Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Halo sahabat hukum semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan diberikan kelapangan hati untuk selalu memiliki motivasi dan keinginan belajar khususnya yang berkaitan dengan bidang hukum. Pada tulisan kali ini, admin akan membahas tentang Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.

Istilah perbuatan melawan hukum, bukanlah istilah baru bagi sahabat hukum semuanya. Istilah ini sering kita gunakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan.

Hal ini bukan tanpa sebab, karena untuk perbuatan melawan hukum pidana, kita menyebutnya dengan istilah "tindak pidana" atau "perbuatan pidana". Begitu juga dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa negara atau pemerintah, istilah yang kita gunakan adalah “ onrechmatige overheidsdaad”. Masing-masing perbuatan melawan hukum diatas, semuanya memiliki konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Atas dasar tersebut, penggunaan istilah “perbuatan melawan hukum” yang sering kita gunakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Definisi lain mengenai perbuatan melawan hukum adalah

1. Tidak  memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban atau kewajiban kuasi kontaktual yang diterbitkan hak untuk meminta ganti rugi.

2. Suatu perbuatan atau tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa hubungan hukum sebelumnya, baik suatu perbuatan maupun suatu kecelakaan.

3. Tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana yang ditetapkan setiap orang pada umumnya, dan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu kewajiban untuk mengganti rugi.

4. Suatu kesalahan perdata terhadap suatu suatu ganti kerugian dapat merupakan suatu wanprestasi suatu kontrak, atau wanprestasi terhadap kewajiban , ataupun wanprestasi terhadap ekuitas lainnya.

5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap suatu kontrak, atau lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang dibuat oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.

6. Sesuatu yang salah atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum pelanggaran hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat ditemukan oleh pihak yang dirugikan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur di bawah ini, yaitu:

1.    Adanya suatu perbuatan

2.    Perbuatan tersebut melawan hukum

3.    Adanya kesalahan dari pihak pelaku

4.    Adanya kerugian bagi korban dan

5.    Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan di sini sebagai sesuatu yang berbuat sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu.

Misalnya, tidak berbuat sesuatu, padahal seseorang itu mempunyai kewajiban hukum untuk membuat sesuatu. Hal tersebut karena adanya kewajiban yang timbul dari sebagai konsekuensi dari hukum yang berlaku.

Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.   Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku

2.   Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau

3.   Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau

4.   Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden) atau

5.   Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum, haruslah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Oleh karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tersebut diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan pada undang-undang lain.

Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui cakupan dari unsur kesalahan tersebut.

Suatu perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1.   Ada unsur kesengajaan atau

2.   Ada unsur kelalaian, dan

3.   Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan.

Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.

Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen hukum, maka diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (penyebab terdekat) . Proximate Cause merupakan bagian yang paling mencengangkan dan paling banyak pendapat dalam melawan hukum.

(Sumber : Munir Fuady, 2013, Perbuatan Melawan Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung).