Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sebagai salah satu fakultas yang ikut dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) 2, menerima 9 mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas yang mengikuti PMM 2 Tahun 2022.

    9 mahasiswa tersebut yaitu:

    1. Risa Fadlilah berasal dari Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara

    2. Adel Lovita Prabantarri dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang

    3. Lailatul Fitriyah dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Tidar

    4. Retno Putri A dari Prodi Ilmu Hukum Universitas PGRI Semarang

    5. Mahdi Muhammad dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

    6. Yasmin Nurzahrah dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Tidar

    7. Annisa Nur Hikmah dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Tidar

    8. Mas'udi dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amiko Yogyakarta

    9. Feri Faizatun Nisa dari Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.

     

    Kesembilan mahasiswa yang ikut dalam program PMM 2 adalah mahasiswa yang saat ini sedang menempuh pendidikan di semester 3 dan di semester 5.

    Mereka mengambil sejumlah mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, seperti Pendidikan Anti Korupsi, Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir, Hukum Pemilu, Peradilan Semu, Hukum Pidana Khusus dan mata kuliah lainnya.

    Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Hukum Dr. Uning Pratimarati, S.H.,M.Hum menyampaikan ucapan selamat datang kepada 9 mahasiswa program PMM 2 yang telah memilih Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menjadi tujuan untuk kuliah selama satu semester ke depan. Semoga ananda semua dapat mengikuti perkuliahan dengan baik, menikmati suasana akademik kampus, berbaur dengan mahasiswa fakultas hukum lainnya, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam bidang keilmuan yang didapat selama berkuliah disini dari para dosen terbaik yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, pungkasnya. (*rbg)

     

    Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta bekerjasama dengan Polda Sumatera Barat, menyelenggarakan kegiatan Vaksin Booster Covid-19 bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta pada Jumat/16 September 2022 yang bertempat di Lobi Fakultas Hukum.

    Penyelenggaran vaksinasi ini merupakan salah satu bentuk dari tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19. Meskipun saat ini Indonesia mencatat penurunan kasus harian Covid-19, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat civitas akademika Fakultas Hukum untuk mengikuti kegiatan ini.

    Helmi Chandra, Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan live talkshow yang diselenggarakan oleh Radio Katolikana dan disiarkan secara langsung melalui Katolikana TV, pada Kamis/8 September 2022.

    Talkshow dengan tema "Kegelisahan Orang Mentawai" ini diselenggarakan untuk membahas mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Hadirnya undang-undang tersebut menjadikan masyarakat Mentawai merasa didiskriminasi. Hal ini disebabkan karena, di dalam undang-undang itu tidak disebut adanya budaya Mentawai, melainkan hanya Minangkabau. Jumlah penduduk Mentawai memang sedikit, terdapat  87.623 jiwa dari total 5.534 juta warga di Provinsi ini.  Kendati sangat kecil,  budaya Mentawai tetaplah budaya Indonesia.

    Sebelum UU ini lahir, pernah ada usulan agar Provinsi Sumatera Barat diubah menjadi Daerah Istimewa Minangkabau. Simbol-simbol Mentawai juga tidak terlihat misalnya  dalam mural besar ala mooi indie di Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Liputan garak.id tahun lalu menceritakan diskriminasi terhadap orang-orang Mentawai di Padang. Ditolak di lapangan kerja, di tempat kost, hingga diusir warga.

    Apa itu budaya Mentawai? Apakah  sistem kepercayaan arat sabulungan masih dirawat? Mengapa orang dan budaya Mentawai tidak dihargai di Sumbar? Benarkah mereka akan memisahkan diri? Bagaimana penerimaan orang luar Sumatera Barat terhadap warga Mentawai?

     

    Simak #LiveTalkshow #MerawatKebhinekaan #KatolikanaTV bersama Lukas Ispandriarno

     

    Narasumber:

    - Yudas Sabaggalet (Bupati Mentawai Periode 2017-2022)

    - Fidelia Novita Sagulu (Humas FORMMA Sumbar)

    - Helmi Chandra (Dosen Universitas Bung Hatta)

    - Yosafat Saumanuk (Ketua Aliansi Mentawai Bersatu)

    Dalam rangka menyambut kehadiran mahasiswa baru Angkatan Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, menyelenggarakan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tingkat fakultas pada Jumat dan Sabtu (9 dan 10 September 2022) di Aula Gedung B.6 Universitas Bung Hatta.

    Kegiatan PKKMB ini, akan diisi dengan serangkaian acara, diantaranya pendalaman akademik fakultas dan sistem manajemen, pengenalan lembaga mahasiswa, pengenalan program studi dan bagian-bagian di Fakultas Hukum, pengenalan portal akademik dan penyampaian materi "Kiat Sukses Kuliah" yang akan disampaikan oleh Letkol Laut (H) Zurahim, S.H.,M.H selaku Kadiskum Lantamal II Padang yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. (*rbg)

     

    Badan Eksekutif Masyarakat Mahasiswa Fakultas Hukum-Univeristas Bung Hatta mengunjungi SDN 28 Rawang Timur, Kelurahan Rawang, Senin (05)8/2022).

     

    Kunjungan ini dalam rangka melaksanakan Program Konseling BEMM FH-UBH. Program ini bertujuan untuk mengedukasi serta memberikan penanaman moral sejak dini terhadap anak di bawah umur di Kota Padang Ungkap Sandi Bintang Pratama selaku Ketua pelaksana Program Konseling BEMM FH UBH.

    Sementara Ryan Nababan Kordinator Bidang Advokasi BEMM FH-UBH mengatakan, program konseling ini merupakan program BEMM FH-UBH yang di inisiasi dan di eksekusi oleh Bidang Advokasi BEMM FH-UBH yang secara langsung juga dapat mengimplementasikan salah satu dari tri darma perguruan tinggi yaitu sebagai fungsi Pendidikan dan

    pengabdian terhadap masyarakat.

    “Lanjutnya, program konseling Ini sudah berjalan beberapa kali dan rutin di laksanakan setiap satu kali satu bulan dengan target LSM Dan Sekolah Dasar”, kata Ryan.

    Menurutnya, selain memberikan Edukasi BEMM FH-UBH juga memberikan bingkisan terhadap Anak-anak yang interaktif.

    “Kegiatan ini banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekitar tempat yang di kunjungi”, pungkas Ryan. (Red)

     

     

    Sumber : https://buletinalmaksum.wordpress.com/2022/09/06/bemm-fh-ubh-laksanakan-program-konseling-masyarakat-beri-apresiasi/  

     

     

    Ada banyak istilah dalam bidang hukum yang berkembang hingga saat ini sesuai dengan perkembangan hukum itu sendiri. Sebagai mahasiswa hukum yang saat ini sedang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan hukum, tentu wajib bagi mahasiswa untuk mengetahui istilah-istilah hukum tersebut.

    Berikut adalah istilah-istilah hukum yang wajib diketahui oleh mahasiswa hukum

    No

    Istilah

    Pengertian

    1

    Alat Bukti

    Segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan/gugatan.

    2

    Algemeene Bepaligen Van Wetgeving

    Ketentuan-ketentuan umum mengenai perundang-undangan

    3

    Alibi

    Pembuktian yang diberikan tertuduh bahwa ia menyangkal telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan karena pada waktu terjadi tindak pidana itu ia berada di tempat lain.

    4

    Ambtelijk Apparaat

    Alat jabatan, pejabat

    5

    Arbeidscontract

    Perjanjian kerja, kontrak kerja

    6

    Arbeidsconflict

    Perselisihan perburuhan

    7

    Arbitrasi

    Usaha perantara dalam meleraikan sengketa

    8

    Arbiter

    Orang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak.

    9

    Autentik

    Asli, sah, dapat dipercaya.

    10

    Azas Reciprociteit

    Asas timbal balik.

    11

    Badan Hukum

    Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai subyek hukum, seperti: perseroan, Yayasan, lembaga, dan sebagainya.

    12

    Beschikking

    Dekrit, keputusan.

    13

    Beslag

    Sita

    14

    Beslagende

    Pihak yang kena sita.

    15

    Besluit

    Surat penetapan

    16

    Bestuursrecht

    Hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara.

    17

    Bewijs

    Tanda bukti

    18

    Bewijslevering

    Pembuktian

    19

    Bewijsgrond

    Dasar, pembuktian

    20

    Bewijsmiddel

    Alat bukti

    21

    Birokrasi

    (1) Sistem pemerintahn yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; (2) cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya.

    22

    Burgerlijke Recht

    Hukum Perdata

    23

    Cakap (Kecakapan)

    (1) suatu kemampuan; suatu kesanggupan; (2) suatu kepandaian atau kemahiran seseorang untuk mengerjakan sesuatu.

    24

    Causa

    Dasar hukum, sebab, alasan, di dalam istilah Belanda dikenal grondwet (dasar hukum)

    25

    Causality (kausalitas)

    Sebab musabab, hubungan sebab dan akibat; di dalam istilah Bahasa Belanda dikenal dengan “causaliteit” (hubungan sebab dan akibat).

    26

    Code Civil

    Kitab undang-undang hukum sipil; kitab undang-undang hukum perdata.

    27

    Code Napoleon

    Kitab undang-undang yang disusun pada zaman Napoleon

    28

    Code Panel

    Kitab undang-undang hukum pidana.

    29

    Commanditaire Vennootschap (CV)

    Perseroan secara melepas uang atau perseoran komanditer; cara-cara pendiriannya diatur di dalam Pasal 19 KUH Dagang,

    30

    Competentie

    Kewenangan mengadili; kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) sesuatu.

    31

    Concordantie

    Konkordansi; prinsip perlawanan beberapang bidang hukum di Indonesia dan di negeri Belanda pada masa penjajahan Belanda.

     

    Foto: TribunSumsel.com

    Pada tanggal 3 Agustus 2022, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

    Agar setiap orang mengetahui perihal undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2022 oleh Menteri Sekretaris Negara, Pramono Anung, pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165.

    Pengesahakan undang-undang ini dilakukan karena dilatarbelakangi oleh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti.

    Sesuai dengan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, maka undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 3 Agustus 2022.

    Pada saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini mulai berlaku, undang-undang yang mengatur tentang pemasyarakatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

    Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi.

    Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang terbaru ini adalah pengaturan mengenai Hak dan Kewajiban Tahanan dan Narapidana yang terdapat dalam Pasal 7 - Pasal 11.

     

    Hak dan Kewajiban Tahanan

    Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, disebutkan bahwa tahanan memiliki hak sebagai berikut:

    1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

    2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

    3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;

    4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

    5. mendapatkan layanan informasi;

    6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

    7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

    8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

    9. mendapatkan perlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

    10. mendapatkan layanan sosial; dan

    11. menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

     

    Sementara itu, Kewajiban Tahanan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

    1. menaati peraturan tata tertib;

    2. mengikuti secara tertib program pelayanan;

    3. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib dan damai; dan

    4. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

     

    Hak dan Kewajiban Narapidana

    Ketentuan mengenai Hak Narapidana, diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

    Dalam ketentuan Pasal 9 disebutkan bahwa, narapidana berhak untuk:

    1. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

    2. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

    3. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;

    4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

    5. mendapatkan layanan informasi;

    6. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;

    7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;

    8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

    9. mendapatkan perlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan, eksploitasi, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

    10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;

    11. mendapatkan pelayanan sosial; dan

    12. menerima atau menolak kunjungan keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

     

    Selain hak yang telah disebutkan di atas, dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga memiliki hak atas:

    1. remisi;

    2. asimilasi;

    3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;

    4. cuti bersyarat;

    5. cuti menjelang bebas;

    6. pembebasan bersyarat; dan

    7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

     

    Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh Narapidana agar bisa mendapatkan hak yang telah disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

    1. berkelakuan baik;

    2. aktif mengikuti program pembinaan; dan

    3. telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

     

    Selain memenuhi 3 persayaratan di atas, bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, maka harus memenhui persyaratan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

     

    Pemberian hak yang diatura dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku bagi Narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.

     

    Selain hak- hak Narapidana yang telah dijabarkan sebelumnya, Narapidana juga memiliki kewajiban sebagaimana diatur dala Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu:

    1. menaati peraturan tata tertib;

    2. mengikuti secara tertib program Pembinaan;

    3. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan

    4. menghormarti hak asasi setiap orang di lingkungannya.

    5. wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna

     

    (*rbg)

     

     

    Empat orang mahasiswa Fakultas Hukum yang terdiri dari Nurmalina (NPM 1910012111152), Amal Ayatullah Umar (NPM 20100121111039), Fatihul Ikhsan (NPM 2010012111200) dan Selvia (NPM 2010012111245) berdasarkan seleksi administrasi dan wawancara dinyatakan lulus seleksi Pertukaran Mahasiswa (Student Exchange) Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Tahun 2022 Universitas Bung Hatta.

    Nurmalina dkk dalam program pertukaran mahasiswa ini akan ditempatkan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

    Kepada mahasiswa yang telah lolos seleksi diharapkan untuk segera melengkapi persyaratan paling lambat 2 September 2022.

    Informasi lebih lanjut terkait koordinasi pelaksanaan program ini, dapat menghubungi Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H selaku Ketua Task Force ISS pada nomor HP 0812 6730 1276).

    Selamat dan sukses kepada Nurmalina, Amal, Fatihul, dan Selvia yang telah lulus seleksi. Semoga Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Tahun 2022 yang adik-adik ikuti memberikan manfaat kepada almamater, dan masyarakat luas. Selamat belajar dan berkarya.

     

    Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta bekerjasama dengan Peradi DPC Padang, mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan 31, yang akan dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu pada tanggal 1- 30 Oktober 2022 di Kampus 2 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

    Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta PKPA adalah sebagai berikut:

    1. Lulusan S1 Hukum, S1 Hukum Syariah (menyerahkan ijazah S1 yang telah dilegalisir) 2 ekslempar

    2. Menyerahkan pas foto berukuran 3x4 dan 4x6 masing-masingnya 2 buah.

    3. Membayar biaya pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,00 dan biaya pendaftaran.

    4. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan penyelenggaran.

    Calon peserta PKPA dapat melakukan pendaftaran mulai dari tanggal 29 Agustus 2022 - 30 September 2022.

    Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi contact person dibawah ini

    Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H (WA 0813 7452 4168)

     

    Hukum positif tentang tindak pidana kekerasan seksual saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

     

    Salah satu pengaturan yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini adalah mengenai Alat Bukti.

     

    Alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

     

    Keberadaan sebuah alat bukti sangat penting untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum.  Di dalam hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti dalam perkara pidana yang sah adalah alat bukti yang diatur berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

    a.   Keterangan saksi;

    b.   Keterangan ahli;

    c.   Surat;

    d.   Petunjuk;

    e.   Keterangan terdakwa

     

    Lalu, Bagaimana Dengan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

     

    Pengaturan mengenai alat bukti tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

     

    Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

    a.   Alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana;

    b.  Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    c.   Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

     

    Jika dijabarkan lebih rinci, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

    a.   Keterangan saksi;

    b.   Keterangan ahli;

    c.   Surat;

    d.   Petunjuk;

    e.   Keterangan terdakwa;

    f. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

    g.   Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

     

    Yang termasuk alat bukti keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) adalah hasil pemeriksaan terhadap saki dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.

     

    Sementara itu, yang termasuk alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) yaitu:

    a.    Surat keterangan psikoloh klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;

    b.    rekam medis; berupa hasil laboratorium mikrobilogi, urologi, toksikologi, atau Deoxyribo Nucleic Acid (DNA)

    c.    hasil pemeriksaan forensik; dan/atau

    d.  hasil pemeriksaan rekening bank.

     

     

    (*rbg)

    Pada tanggal 9 Mei 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

    Agar setiap orang mengetahui perihal undang-undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

     

    Salah satu alasan yang melatarbelakangi hadirnya undang-undang ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan.

     

    Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini juga belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.

     

    Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

     

    Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefenisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

     

    Berdasarkan definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

     

    Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

     

    Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

    a.   Pelecehan seksual nonfisik;

    b.   Pelecehan seksual fisik;

    c.   Pemaksaan kontrasepsi;

    d.   Pemaksaan sterilisasi;

    e.   Pemaksaan perkawinan;

    f.     Penyiksaan seksual;

    g.   Eksploitasi seksual;

    h.   Perbudakan seksual; dan

    i.     Kekerasan seksual berbasis elektronik.

     

    Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

    a.   Perkosaan;

    b.   Perbuatan cabul;

    c.   Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;

    d.   perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;

    e.   pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

    f.    pemaksaan pelacuran;

    g.   tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;

    h.   kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

    i.    tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

    j.    tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

    sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

     

    Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di atas, di atur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

    a.   untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;

    b.   untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;

    c.   untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;

    d.   untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan

    e.   untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

     

     

    (*rbg)

     

    Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (FH-UBH) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perwakilan Palembang lakukan penandatanganan naskah MoU di gedung pertemuan BANI Perwakilan palembang, 15/7/22.

    Penandantangan perjanjian dilakukan antara Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Universitas Bung Hatta Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum dengan Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBArb, Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Palembang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Palembang.

    Hadir dalam acara tersebut pejabat struktural dalam lingkungan BANI Palembang dan rombongan studi industri mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Dr. Yofiza Media, S.H., M.H., dan dosen pendamping Dr. Zarfinal, S.H.,M.H serta Dr. Elyana Novira, S.H., M.H.,

    Dalam hantarannya, Uning menyebutkan bahwa,  dengan adanya penanda tanganan  kerjasama tersebut, BANI dan Fakultas Hukum UBH membangun kerja sama di bidang arbitrase. Diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan kurikulum sehingga memperluas wawasan mahasiswa dan dosen di Fakultas Hukum UBH.

    Usai menandatangani perjanjian kerja sama, kegiatan dilanjutkan dengan Over View

    Arbitrase Sebagai  Lembaga  Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia yang disampaikan oleh Prof. Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb. FILArb,  Guru Besar Hukum Bisnis FH Unsri, Ketua BANI Palembang.

    Di kesempatan itu Prof.Joni  memperkenalkan dasar dasar arbitrase. Dijelaskan juga bahwa, arbitrase merupakan cara untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian dan dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

    Disebutkan Prof.Joni juga bahwa, BANI adalah lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang dibentuk tahun 1977 oleh Kadin Indonesia. “Hingga tahun 2022 sudah lebih dari 1.300 kasus bisnis yang terdaftar dan diselesaikan BANI, tidak saja antar pengusaha nasional, juga asing” jelas Joni.

    Prof.Joni menambahkan, wajib mengetahui apa itu arbitrase dan bagaimana penyelesaiannya, karena seebagai salah satu cara penyelesaian di luar peradilan, arbitrase dijalankan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak yang bersengketa dalam bentuk perjanjian arbitrase. (Indrawadi).

    Sebanyak 28 orang mahasiswa Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta melakukan kunjungan industri ke  PT. Pupuk Sriwidjaja didampingi langsung oleh Dekan Fakultas Hukum UBH Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum., Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata, Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H dan dosen pendamping Dr. Zarfinal, S.H.,M.H serta Dr. Elyana Novira,SH,MH, Palembang (14/7/22).

    Dijelaskan Yofiza kunjungan indsutri tersebut  mengusung tema Membangun Jejaring Dengan Perguruan Tinggi dan Badan Usaha Milik Negara Untuk Penguatan Kapasitas Keilmuan Mahasiswa Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 

    “Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan mahasiswa Fakultas Hukum terkhusus lagi mahasiswa  Program Kekhususan Hukum Perdata, meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum, dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait sesuai konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya pada Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) dan Program Magang”, jelas Yofiza.

    Bertempat Auditorium Diklat Pusri, rombongan FH-UBH ini disambut oleh Deputy Head of Corporate Legal, Febrian Andika. Dihadapan rombongan mahasiswa UBH itu  Febrian memaparkan tentang tugas pokok dan fungsi corporate legal, antara lain memberikan pertimbangan hukum, pelayanan, maupun konsultasi hukum, selain itu corporate legal juga mengupayakan perlindungan hukum bagi pemegang saham, direksi maupun karyawan melalui pendampingan hukum. Ditambahkan Febrian corporate legal juga dapat mengusulkan kebijakan atau prinsip-prinsip kepatuhan serta dapat mewakili direksi atau perusahaan dalam menyelesaikan masalah hukum.

    Dalam kesempatan itu, Febrian juga menyampaikan bahwa PT PUSRI juga membuka peluang untuk magang bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, sarjana dan lainnya terutama sekali dibidang corporate legal. “Semua yang ikut magang, pihak perusahan nanti akan mengeluarkan sertifikat” imbuh Febrian.

    Usai kunjungan ke PT.PUSRI, rombongan melanjutkan kunjungan ke Badan Arbitrasi Nasional (BANI) sekaligus penandatangan naskah MoU antara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan BANI Perwakilan Palembang. (Indrawadi).

    Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta program Kekhususan Hukum Perdata bersama dengan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menggelar seminar tentang Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia, Hall FH Tower Lt 8 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 13/7/22.

    Seminar kolaborasi antar mahasiswa Perguruan Tinggi  Fakultas Hukum ini merupakan rangkaian dari kunjungan lapangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dari tanggal 11-17 Juli ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, PT Pupuk Sriwidjaja, BANI Palembang, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

    Sebelum seminar dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum- UNSRI Dr. Febrian, S.H., M.S. dan hantaran kata dari Dekan FH-UBH Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H, terlebih dahulu ditanda tangani naskah MoU antar Fakultas. Seminar menghadirkan pembicara antara lain Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H. Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Bung Hatta dan  Azzahra Zulfitri, mahasiswa Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta Safira Permata Mutia dari  mahasiswa Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

    Penandatanganan MoU antara Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

    Yofiza Media dalam paparan makalahnya yang berjudul Implementasi Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. M Djamil Padang menyebutkan bahwa rintangan yang sering dihadapi oleh tim penyelesaian sengketa medik adalah tidak ada titik temu yang pas antara dokter yang diduga melakukan malpraktik medik dengan pasien atau keluarga pasien yang tidak mau menerima solusi. Akhirnya persidangan berjalan alot  dan memakan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.

    Disebutkan Yofiza diperlukan  adanya transparansi mengenai hasil rekam medis pasien di rumah sakit serta pemberian pemahaman kepada pasien dan keluarga pasien mengenai penyakit yang diderita oleh pasien agar kedua belah pihak memiliki pengetahuan yang sama.

    Sementara itu Azzahra Zulfitri, mahasiswa Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menyampaikan makalahnya berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dalam Kegiatan Pinjaman Online Ilegal menyebutkan saat ini perlindungan konsumen dan HAM belum sepenuhnya di jamin oleh Negara dalam kasus penggunaan data pribadi, karena itu menurutnya diperlukan adanya undang-undang khusus yang menjamin keamanan atas data pribadi seseorang.

    Safira Permata Mutia dari  mahasiswa Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam makalahnya Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Dari Penggunaan Tanpa Persetujuan Untuk Kepentingan Komersial Di Marketplace  menyampaikan bahwa perlindungan hokum preventif dengan pemberian hak kepada pencipta untuk minta ganti rugi kepada pelanggar hak cipta dan membebankan kepada pelanggar hak cipta untuk membayar ganti rugi melalui upaya hukum.

    Seminar kolaborasi  antar mahasiswa Fakultas Hukum ini di ikuti puluhan mahasiswa mahasiswa dari kedua Perguruan Tinggi, dosen pendamping maupun dosen FH dlingkungan UNSRI serta undangan lainnya di akhiri dengan saling tukar cinderamata dan mahasiswa UBH di ajak  keliling kampus sebelum melanjutkan kunjungan lapangan ke instansi lain yang telah di agendakan. (Indrawadi).

    Foto Bersama Melepas Rombongan Field Mahasiswa HTN Oleh Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H dan Orang Tua Mahasiswa

    Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, mengadakan kunjungan lapangan (Field Trip) ke Jakarta pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 2022.

     

    Rombongan mahasiswa yang didampingi oleh dosen bagian HTN, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H, dalam agenda kegiatan akan mengunjungi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Komisi Yudisial (KY).

     

    Kegiatan field trip ini dilakukan dalam rangka meningkatkan wawasan mahasiswa fakultas hukum khususnya Hukum Tata Negara dan juga meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Disamping itu, kegiatan field ini juga dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dengan instansi yang dikunjungi dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

     

    Sebelum bertolak ke Jakarta, rombongan field trip dilepas secara resmi oleh Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Dr. Desmal Fajri, S.Ag,.M.H dan juga disaksikan secara langsung oleh orangtua mahasiswa.

     

    Sesampainya di Jakarta, agenda pertama dalam kegiatan field trip adalah melakukan kunjungan ke DPD RI, pada tanggal 12 Juli 2022. Rombongan disambut dengan hangat oleh Mahyu Darma, S.H.,M.H selaku Kepala Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI yang didampingi oleh Heru Firdan, S.Sos selaku Kepala Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan DPD RI.

    Foto Bersama dengan Mahasiswa, Dosen Pendamping Field Trip dan Kepala Biro Protokol Humas Media DPD RI

    Dalam paparannya kepada mahasiswa, Mahyu Darma menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Selain itu juga dijelaskan mengenai prosedur pemilihan anggota DPD RI. Anggota DPD RI periode 2019-2024 saat ini berjumlah 136 yang terdiri dari 4 orang setiap provinsinya.

     

    Menjadi anggota DPD RI sangat sulit daripada menjadi anggota DPR RI. Maksudnya adalah, saat pemilihan, anggota DPD RI harus bekerja sendiri untuk turun ke kabupaten/kota. Hal ini karena anggota DPD bukanlah anggota partai politik, maka pada saat melaksanakan kampanye di daerah tidak dibantu oleh partai politik manapun. Sehingga kebanyakan yang duduk di DPD RI adalah tokoh-tokoh masyarakat. Jadi di DPD RI sedikit sekali artis-artis yang masuk daripada di DPR RI," pungkas Mahyu.

     

    Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H, selaku dosen pendamping mahasiswa dalam kegiatan field ini mengucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan di tengah rutinitas dan kesibukan lembaga untuk menerima mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

     

    Agenda selanjutnya dalam rangkaian kegiatan field trip ini adalah melaksanakan kunjungan ke Dewan Perwailan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Komisi Yudisial, ucap Dr. Sanidjar.

      

    Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta)

    Bank digital saat ini mulai dikenal masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya telah banyak aplikasi bank digital yang dikeluarkan oleh pihak bank. Sebagai pelopor bank digital, BTPN memiliki aplikasi bank digital dengan nama Jenius. Woke yaitu aplikasi bank digital yang dikembangkan oleh Bank Bukopin. Blu yang diriis pada Juli 2021 oleh PT. Bank Digital BCA. Digibank adalah produk bank digital milik Bank DBS dan beberapa nama bang digital lainnya.

    Apa saja layanan yang dimiliki oleh bank digital? Dalam sebuah tulisan Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta) berjudul “Bank Digital, Milik Siapa dan Untuk Siapa” yang telah dimuat dalam Koran Haluan pada 28 Juni 2022 lalu, dijelaskan bahwa layanan bank digital mencakup seluruh layanan perbankan dari administrasi rekening, otorisasi transaksi, pengelolaan keuangan, pembukaan dan penutupan rekening, transaksi digital, serta produk keuangan lainnya.

    Perkembangan inovasi teknologi yang semakin cepat menyebabkan bank juga dituntut berubah, bertransformasi ke arah digital. Sebagai lembaga keuangan tertua di dunia meskipun terlihat mapan, namun bank dituntut melakukan inovasi sebagai bank digital.

    Apa yang dimaksud dengan bank digital? Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, dalam Pasal 1 angka 22 disebutkan bahwa Bank Digital adalah bank berbadan hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik, tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas.

    Berkaitan dengan terminologi bank berbadan hukum Indonesia (BHI) merupakan istilah yang juga baru ditemukan dalam POJK diatas. Namun, merujuk pada Undang-Undang Perbankan yang berlaku saat ini, tidak ditemukan istilah bank berbadan hukum Indonesia. Pada UU Perbankan, bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa PT, Koperasi atau perusahaan daerah, sedangkan BPR dimungkinkan didirikan dalam bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

    Berdasarkan POJK Nomor. 12 tentang Bank Umum, pengertian bank berbadan hukum Indonesia adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk bank perantara.

    Dikaitkan dengan pengertian bank digital, dapat diartikan bank digital harus didirikan dalam bentuk badan hukum Indonesia. Bank digital tidak dapat didirikan dalam jenis BPR, karena bank digital termasuk bagian dari bank berbadan hukum Indonesia (BHI), sedangkan bank BHI adalah merupakan salah satu jenis bank umum. Menurut POJK Nomor 12, Bank umum diatas adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

    Dalam rangka mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Memorandum of Agreement (MoA). Penandatanganan berlangsung pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2022 di kantor Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat.

    Dalam MoA ini tertuang kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, workshop, seminar dan pemagangan mahasiswa.

    Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, S.KM., M.KM menyampaikan, "diharapkan dengan kerjasama ini, Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat bersama dengan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dapat saling bersinergi dalam meningkatkan mutu lulusan yang siap kerja dan terjun ke masyarakat".

    Senada dengan pendapat Kepala Dinas Sosial Prov. Sumatera Barat, Dekan Fakultas Hukum, Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum juga menyatakan bahwa dalam rangka memahami hukum dalam masyarakat mahasiswa memerlukan menangani kasus-kasus yang teradi di masyarakat, yang tentunya membutuhkan bimbingan oleh para professional di bidangnya. Kurikulum MBKM memberikan peluang yang besar bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat di kampus.

    Penandatanganan MoA antara Dekan Fakultas Hukum dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar

    Dinas Sosial memiliki 8 Unit Pelaksana Teknis termasuk di dalamnya panti asuhan dan Panti Sosial Tresna Wreda Sabai Nan Alui yang dibina langsung oleh Dinsos Prov. Sumatera Barat. Dinsos Prov. Sumatera Barat juga menangani permasalahan terkait Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan membina Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi.  Ke depan, mahasiswa yang akan mengikuti program magang di Dinsos Prov. Sumatera Barat akan diarahkan ke 8 UPT dan diharapkan hasil akhir dari pemagangan mahasiswa ini berupa skripsi mahasiswa. (**Gminang-FHUBH)

     

    Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta didampingi oleh Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata, Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H dan Dr. Zarfinal, S.H.,M.H pada tanggal 11 - 17 Juli 2022 melakukan Field Trip dengan mengunjungi Universitas Sriwijaya, PT. Pupuk Sriwidjaja, BANI Palembang, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Kota Palembang.

    Field trip yang diikuti oleh 28 mahasiswa hukum perdata ini mengusung tema “Membangun Jejaring Dengan Perguruan Tinggi dan Badan Usaha Milik Negara Untuk Penguatan Kapasitas Keilmuan Mahasiswa Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta”.

    Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan mahasiswa Fakultas Hukum terkhusus lagi mahasiswa  Program Kekhususan Hukum Perdata, meningkatkan kualitas lulusan Fakultas Hukum, dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait sesuai konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka khususnya pada Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) dan Program Magang.

    Rombongan field trip bertolak dari Padang menuju Palembang pada Senin, 11 Juli 2022, dengan sebelumnya dilakukan pelepasan secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum.

    Sesampainya di Palembang, pada hari Rabu 13 Juli 2022 kegiatan field trip diawali dengan mengunjungi Universitas Sriwijaya (Unsri) untuk melaksanakan studi banding Ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

    Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan studi perbandingan metoda pembelajaran dan kurikulum yang digunakan di sana. Sebagai salah satu universitas negeri yang besar di Kawasan Sumatera rencananya Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Fakultas Hukum Sriwijaya akan mengadakan kerjasama dalam merealisasikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Student Exchange atau Pertukaran Mahasiswa Mandiri (PMM).

    Selain itu, agenda field trip ke Unsri juga dilakukan untuk mengadakan Seminar Kolaborasi Tentang Perkembangan Perdata Di Indonesia. Sesi pertama dengan materi “ Implementasi Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi dalam Perspektif Hukum Kesehatan” oleh Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata . Seminar sesi kedua  oleh Turatmiyah, S.H., M.Hum. dengan materi “ Kepastian Hukum Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021”

    Acara selanjutnya Seminar Kolaborasi Mahasiswa Bagian Perdata FH UNSRI & Mahasiswa Bagian Hukum Perdata UBH. Sesi ketiga diawali oleh Azzahra Zulfitri mahasiswa Bagian Hukum Perdata UBH dengan materi “ Perlindungan Hukum  Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah dalam Kegiatan Pinjaman Online Ilegal “ Sesi keempat oleh Safira Permata Mutia mahasiswa Bagian Perdata FH UNSRI dengan materi “ Perlindungan Hukum Terhadap Foto Produk Dari Penggunaan Tanpa Persetujuan Untuk Kepentingan Komersial di Marketplace “  Setelah selesainya Seminar Kolaborasi Tentang Perkembangan Perdata Di Indonesia antara UNSRI dan UBH, selanjutnya penandatanganan MoA antara Dekan FH UBH dan Dekan FH UNSRI.

    Pada hari yang sama kegiatan field trip selanjutnya kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

    Pada hari berikutnya,  Kamis 14 Juli 2022, rombongan field trip akan melakukan Kunjungan Industri ke PT. Pupuk Sriwidjaya dan BANI Palembang.

    Kunjungan ke PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang (Pusri) dilakukan karena Pusri merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagai pelopor produsen pupuk urea di Indonesia. Pusri menjalankan operasi bisnisnya dengan tujuan utama untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di industri pupuk dan produk agribisnis lainnya. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas kelangsungan industri pupuk nasional, penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta melakukan kunjungan ke Pusri adalah dalam rangka mengadakan kerjasama dalam merealisasikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Magang.

     

    Pelaksanaan field trip ini jugha dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum, Dr. Uning Pratimararti, S.H.,M.Hum dan Dr. Elyana Novira, S.H.,M.H sebagai dosen bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan di support penuh dosen bagian hukum perdata lainnya. (*rbg *ym)

     

     

     

     

     

    Halaman 1 dari 6

    Kontak Kami

    Address: Kampus Proklamator II, Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah Padang.

    Phone: 0751-463250

    Tax: 0751-7055475.

    Email: rektorat@bunghatta.ac.id

    Website:hukum.bunghatta.ac.id

    Pengunjung

    Today310
    Yesterday452
    This week762
    This month10884
    Total244550

    Who Is Online

    5
    Online

    27-09-2022
    © Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. All Rights Reserved.