Proses Perkuliahan dan Sistem Revisi Pengisian KRS

Sehubungan akan dimulainya Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap 2012 – 2013 yang akan dimulai pada 18 Februari 2013, Maka demi kelancaran perkuliahan Semester Genap 2012-2013 diberitahukan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum beberapa hal sebagai berikut:


1.Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai jadwal yang sudah diisi melalui Sistem Informasi Manajemen ( SIM)
2.Mahasiswa tidak dibenarkan pindah jadwal perkuliahaan selain jadwal yang sudah diisi melalui SIAA
3.Mahasiswa yang mengikuti perkuliahaan dengan mengisi absen tambahan dianggap tidak terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen ( SIM) dan secara otomatis mata kuliah yang diambil akan dihapus oleh operator.
4.Dosen pengampu mata kuliah hanya akan membenarkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahaan pada jadwalnya berdasarkan absen yang dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen.
5.Mahasiswa diberikan kesempatan untuk merevisi jadwal kuliah yang bentrok mulai tanggal 31 Januari – 1 Februari 2013.

Demikianlah hal Pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.
TTD Dekan Fakultas Hukum

Proses Pengambilan Mata Kuliah Pilihan Semester VIII

Sehubungan dengan persiapan Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap 2012 – 2013 yang akan dimulai pada 18 Februari 2013, Maka demi kelancaran pelaksanaan Pengisian KRS Semester Genap 2012-2013 diberitahukan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Khususnya yang akan mengambil mata kuliah pilihan pada Semester VIII untuk dapat mempedomani ketentuan sebagai berikut:

1. Mendaftar ke Tata Usaha Fakultas Hukum dengan mengisi blanko mata kuliah pilihan yang akan diambil pada semester Genap 2012-2013
2. Khusus pengambilan mata kuliah pilihan hanya berdasarkan daftar isian yang diisi oleh peserta mata kuliah pada blanko yang tersedia, Mahasiswa tidak diperkenankan mengisi mata kuliah pilihan melalui Sistem Informasi Manajemen ( SIM).
3. Mata kuliah pilihan dikeluarkan berdasarkan jumlah peserta kuliah minimal 20 Mhs.
4. Pengisian Blanko terhitung mulai tanggal 10– 21 Januari 2013

Demikianlah hal Pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.

Simposium Nasional “Membangun Sistem Peradilan Indonesia Yang Adil dan Bersih dari mafia Hukum”

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta mengadakan Simposium Nasional dengan tema Membangun Sistem Peradilan Indonesia Yang Adil dan Bersih dari mafia Hukum yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2001 di Aula Fakutas Hukum Universitas Bung Hatta dengan narasumber Prof. Dr. Eman Suparman, SH., MH., Boy Yendra Tamin, SH., MH. Dan Muhammad Saleh, SH., MH.
Tujuan dilaksanakannya Simposium Nasional ini adalah agar para mahasiswa dan undangan dapat memahami Sistem Peradilan Indonesia Yang Adil dan Bersih dari Mafia Hukum.
Prof. Dr. Eman Suparman, SH., (Ketua Komisi Yudisial) Mengatakan salah satu buah reformasi di bidang ketatanegaraan yang melahirkan organ konstitusi baru adalah Komisi Yudisial (KY). Hal ini sebagai respon terhadap merosotnya kepercayaan pada kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung akibat sinyalemen Judicial corruption (mafia peradilan) yang semakin meluas. Kedudukan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara setingkat dengan Lembaga Negara yang lain dengan tugas sebagaiman diatur melalui UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2004 dan Paket UU Kekuasaan Kehakiman (Tahun 2009).
Menurut Muhammad Saleh (Ketua Pengadilan Tinggi Padang). Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukun dan keadilan. Oleh karenanya adalah suatu keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan, khususnya kepada pencari keadilan dan memberi jaminan proses peradilan yang adil. Sebagi Pimpinan pengadilan harus memiliki skill dan ketrampilan di bidang yudisial dan administrasi juga harus mempunyai kemampuan manajerial.
Boy Yendra Tamin, SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta) mengatakan salah satu pilar ketatanegaraan yang esensial dalam negara demokrasi adalah menyangkut sistem peradilan. Namun sampai saat ini Sistem peradilan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah masalah walaupun berbagai pembenahan telah dilakukan. Akan tetapi pembenahan yang dilakukan belum memberikan jawaban bagai para pencari keadilan. Sejumlah masalah yang muncul dalam proses peradilan menunjukan realitas dari sistem peradilan di Indonesia, bahkan suatu proses peradilan “ricuh” merupakan keadaan yang tidak pernah kita saksikan beberapa tahun yang lalu. Selain mencengangkan juga sekaligus sebuah koreksi dan evaluasi bagi upaya penciptaan Sistem Peradilan yang Bersih.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (Dwi Astuti Palupi, SH., MH.) kegiatan Seminar Nasional ini sangat meriah sekali yang dihadiri oleh Mahasiswa S-1, S-2 dan masyarakat umum dengan jumlah peserta 250 orang. Menurut rencana kegiatan seperti ini akan terus dilaksanakan agar mahasiswa dapat memahami dan sekaligus menimba ilmu pada bidang Hukum yang ada di Indonesia.

Berita ini dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Univ. Bung Hatta.

Sosialisasi Politik Luar Negeri RI Pada masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Sosialisasikan Politik Luar Negeri RI pada masa Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diadakan pada tanggal 18 April 2011 di Balairung Ceraka Gedung B Universitas Bung Hatta Padang.
Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah menyampaikan informasi Politik Luar Negeri RI yang diberitakan oleh media dengan apa yang sosialisasi oleh Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Bapak Iman Santosa, S.Sos. M.Si., menjadi balance (pengimbang) disampaikan di depan civitas akademika Universitas Bung Hatta.
Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (Dwi Astuti Palupi, SH., MH.) sebagai ketua panitia, kegiatan ini berjalan sukses dan tertib apalagi diiringi dengan tanya jawab sehingga apa yang keluar di media masa dan apa yang disosialisasikan oleh narasumber Politik Luar Negeri RI dapat dimegerti dan dipahami para undangan yang hadir.
Dapat juga ditambahkan oleh KTU Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (Syafril, RS.) kegiatan Sosialisasi Politik Luar Negeri RI ini tidak hanya disosialsasikan di Universitas Bung Hatta saja tapi juga di adakan di Unand dan UNP Padang, Namun Kegiatan yang diadakan di Universitas Bung Hatta sangat meria sekali terutama bagi mahasiswa yang direncankan peserta hadir 150 orang namun kenyataan mencapai 275 orang terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Kegiatan Program KKN-PPM

Dekan Fakultas Hukum :

Dekan Fakultas Universitas Bung Hatta Dwi Astuti Palupi, SH., MH., merencanakan mulai Bulan April 2011 akan mewajibkan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2008 untuk mengikuti program KKN-PPM. (Kuliah Kerja Nyata – Pengabdian Kepada Masyarakat). Untuk kegiatan KKN-PPM mahasiswa tersebut harus memenuhi kriteria : 1. Terdaftar sebagai mahasiswa, 2 Telah mengumpulkan 110 SKS, 3. Membayar biaya Pelaksanaan, 4. Mendaftar kepada Wakil Dekan Fakultas Hukum dan 5. Bersedia mematuhi Peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Menurut Dekan kegiatan KKN-PPM ini akan berlanjut terus sekarang diawali dengan angkatan 2008 dan masa yang akan datang akan dilanjutkan dengan angkatan 2009 dan seterusnya dengan tujuan agar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta selama menuntut ilmu dibangku kuliah dapat menerapkannya ditengah masyarakat.

________________________________________
Berita ini dicetak oleh Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
www://fakultas hukum,ac.id.