PENDAFTARAN ONLINE CALON MAHASISWA BARU FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA TA 2010/2011

padang, Guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya , maka Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sesuai dengan rencana akademik Universitas Bung Hatta berkaitan Pendaftaran Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Tahun 2010, maka formulir online Pendaftaran online Calon Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta bagi peminat Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sudah dapat diisi oleh peminat secara langsung melalui form yang telah disediakan secara interaktif dan untuk tahap pertama akan berakhir pada tanggal 25 Maret 2010. Pengisian Formalir silahkan klik http://hukum.bunghatta.ac.id/pendaftaran.php dan untuk informasi silahkan klik http://hukum.bunghatta.ac.id/page.php?21 (***)

240 MAHASISWA UBH KORBAN PEROLEH BEASISWA DARI DIKTI

padang, Sebanyak 240 orang mahasiswa Universitas Bung Hatta (UBH) menerima beasiswa bantuan korban gempa dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Depdiknas RI. Beasiswa ini diserahkan oleh Rektor UBH Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, MS di Ruang Sidang Rektor, Jumat (29/1).

Pada kesempatan itu, Rektor Hafrijal Syandri menyatakan, keluarga besar UBH ikut berduka atas musibah gempa bumi 30 September 2009 lalu yang mengakibatkan banyak rumah dan tempat usaha orang tua mahasiswa rusak. Dengan adanya beasiswa dari Dikti ini diharapkan dapat meringankan beban orang tua untuk biaya studi mahasiswa.

“Manfaatkanlah beasiswa ini untuk memperlancar penyelesaian studi saudara. Jangan sekali-kali saudara gunakan untuk beli handphone (HP) baru pula. Makanya, dana beasiswa ini langsung kita transfer ke rekening masing-masing mahasiswa penerima,” tegas Hafrijal Syandri mengingatkan. Sementara itu, Wakil Rektor III UBH Dra. Susi Herawati, M.Pd menyatakan, beasiswa ini diberikan oleh Dirjen Dikti bagi mahasiswa di lingkungan Kopertis Wilayah X yang menjadi korban gempa 30 September 2009 lalu. Dari UBH terdaftar sebanyak 440 orang mahasiswa yang rumah dan tempat usaha orang tuanya rusak akibat gempa 7,9 SR tersebut. Namun setelah diseleksi, hanya 240 orang mahasiswa (dari 22 program studi) yang memenuhi syarat memperoleh beasiswa Dikti ini.

Susi menambahkan, syarat mahasiswa penerima beasiswa bantuan gempa adalah rumahnya rusak berat atau sedang, orangtuanya meninggal akibat gempa, atau usaha orang tuanya terganggu akibat gempa. Selain korban gempa pihaknya juga mensyaratkan penerima beasiswa adalah mahasiswa berprestasi secara akademik atau aktivitas kemahasiswaan. Dimasukannyasyarat mahasiswa berprestasi, kata Susi, agar mahasiswa yang berprestasi tidak menurun motivasi belajarnya akibat bencana gempa.

“Bantuan beasiswa korban gempa ini diberikan sebesar Rp 1,5 juta/mahasiswa untuk 3 bulan, terhitung Oktober s/d Desember 2009,”ujarnya lagi.

BUYUNG: KPK SEHARUSNYA SUDAH BISA PERIKSA BOEDIONO

Jakarta - Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Adnan Buyung Nasution menyesalkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurutnya berjalan lamban dalam penyelidikan kasus Bank Century.

Menurut Buyung, KPK seharusnya sudah bisa memeriksa Boediono yang menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) saat bailout dikucurkan.

"KPK kenapa tidak produktif? Seharusnya untuk periode merger dan pengawasan BI, sudah bisa diperiksa itu BI yang berada di bawah Boediono," kata Buyung.

Hal itu dikatakan Buyung saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Memprediksi Rekomendasi Pansus Century' di Rumah Perubahan, Jl Panglima Polim, Jakarta Selatan, Minggu (7/2/2010).

Menurut Buyung, hasil audit investigasi BPK sudah bisa menjadi landasan kuat untuk memanggil Boediono cs. Dalam audit BPK, BI dinyatakan banyak melakukan peraturan yang dibuatnya sendiri. Antara lain dalam peraturan terkait merger dan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP).

Sementara dalam periode pengambilan kebijakan bailout, kata Buyung, KPK juga harus sudah memeriksa para pejabat KSSK, yakni Sri Mulyani (ketua), Raden Pardede (sekretaris), dan Boediono yang selain menjabat sebagai gubernur BI juga menjabat sebagai anggota KSSK.

"Boediono, Sri Mulyani dan Pardede juga harus diperiksa," kata advokat senior ini.

Dalam kesempatan itu, Buyung juga meminta Pansus Angket Bank Century berani memanggil Presiden SBY untuk diperiksa.

Sumber: detik.cm I Minggu, 07/02/2010 14:49 WIB