Korupsi masih menjadi ganjalan utama dalam pembangunan di Indonesia. Anggaran negara yang sejatinya digunakan untuk membiayai pembangunan, merupakan wilayah yang sangat rawan untuk dikorupsi.



Hal ini sangat logis mengingat setiap anggaran yang diperuntukkan untuk belanja kebutuhan pembangunan harus melalui otoritasi pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Tidak heran jika penyalahgunaan wewenang menjadi modus korupsi yang paling sering dilakukan oleh pejabat publik.

Terkait hal tersebut Pusat Studi Bung Hatta Anti-Korupsi (BHAKTI) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Korupsi dan Penyerapan Anggaran dengan kasus Pemaparan Hasil Telaah Perkara Korupsi No. 16/PID.SUS/TPK/2014/PN.PDG. Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Ibis Kota padang, Selasa (15/11/2016).

Ketua BHAKTI FH Universitas Bung Hatta Yetisma Saini, S.H., M.H menyampaikan kegiatan ini merupakan lanjutan dari FGD pertama yang telah diselenggarakan pada 29 September 2016 lalu yang membahas mengenai kasus tindak pidana korupsi dan pada kegiatan ini merupakan pemaparan hasil analisis tim BHAKTI.

“Penyelenggaraan FGD ini tentu saja memiliki strategis bagi kami sebagai insan sivitas akadekika dalam memberikan sumbangsih bagi bangsa dan negara sebagai upaya dalam membantu pemberantasan korupsi. Kegiatan ini sangat penting dilakukan dan sesuai dengan amant tridharma perguruan tinggi,’ sebutnya.

Dengan kegiatan ini BHAKTI FH Universitas Bung Hatta dapat memaparkan hasil analisi yang dilakukan oleh tim agar dapat disampaikan kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) penegakan hukum pidana korupsi di Sumatera Barat,” sebutnya.

“Upaya memberantas korupsi ini merupakan hal yang tidak mungkin apabila hanya dialkukan oleh pemerintah, KPK dan aparat penegak hukum saja. Akan tetapi, jika pemerintah, penegak hukum, akademisi, stakeholder dan seluruh masyarakat bersatu padu berkomitmen untuk memberantas korupsi tentu saja ketidakmungkinan tersebut dapat kita ubah bersama menjadi kemungkinan dan kepastian dalam memberantas korupsi,” imbuhnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Dwi Astuti Palupi, SH, MH menyampaikan FGD in sangat penting dalam membantu memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia dan dapat bermanfaat nantinya untuk seluruh stakeholder terutama aparat penegak hukum.

“Universitas Bung Hatta mengucapakan terima kasih kepada KPK RI yang telah bekerja sama dengan BHAKTI FH Universitas Bung Hatta dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Tentunya kerja sama ini dapat terus berlanjut dikemudian hari serta hasil FGD ini dapat juga mempertajam hasil analisis yang telah dilakukan oleh tim dalam membantu memberantas korupsi,” sebutnya.

Kegiatan FGD ini dimulai dengan pemaparan hasil telaah kasus korupsi oleh Tim dari BHAKTI FH Universitas Bung Hatta Refki Saputra SH, MH. Kemudian, hasill telah akan ditanggapi oleh penanggap utama atau narasumber dari Jaksa KPK RI Hendra Saputra dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Sumatera Barat H.M. Nurnas ST.

Kegiatan ini ikuti 30 peserta yang merupakan akademisi dan praktisi hukum, instansi pemerintahan hingga jurnalis dipandu oleh Resma Bintani Gustaliza, SH, MH Peneliti BHAKTI FH Universitas Bung Hatta. (**Ubay-Humas UBH)